Dekgam Dekgam

Pendidikan Indonesia Sudah Merata Namun Kualitas Tidak Meningkat

by Dekgam Dekgam on 10 Januari 2018

Jaringapelajaraceh.com-Indonesia sama seperti banyak negara berkembang lainnya sudah berhasil memberikan kesempatan bagi warganya untuk mendapatkan pendidikan namun walau anggaran semakin besar, mutu pendidikan anak-anak Indonesia tetap rendah dibandingkan negara-negara lain.

Hal tersebut dikatakan Professor Andrew Rosser dari Universitas Melbourne hari Senin (20/11/2017) malam dalam acara bernama Lowy Institute di NGV.

Lowy Institute adalah sebuah lembaga pemikir ternama di Australia dan mereka secara teratur menyelenggarakan acara di Galeri National Victoria, dan hari Senin, Rosser hadir bersama dengan Dr Ken Setiawan juga dari Universitas Melbourne membicarakan masalah pendidikan di Indonesia.

Acara tersebut diselenggarakan lewat kerjasama antara Lowy dengan Departemen Pendidikan negara bagian Victoria dengan maksud untuk melihat peluang apa yang tersedia bagi kalangan pendidikan di Australia untuk masuk ke dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Dalam paparannya, Professor Andrew Rosser yang banyak melakukan penelitian mengenai pembangunan di Indonesia mengatakan bahwa dunia pendidikan di Indonesia banyak digunakan untuk kepentingan lain, sehingga hal yang utama seperti peningkatan kemampuan murid di bidang ketrampilan dasar seperti membaca, menulis dan matematika tidak mendapat banyak perhatian.

“Kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang sama, tidaklah menunjukkan perbaikan,” ujarnya.

Ia merujuk pada sebuah pengukuran kinerja pendidikan internasional, atau PISA, dengan melihat kualitas pendidikan di bidang sains, matematika, dan membaca.

Seperti yang diketahui, anggaran untuk pendidikan dalam APBN kini telah mencapai hampir 20 persen.

Prof Andrew Rosser dari Universitas Melbourne

Foto: Istimewa

Tapi, dalam studi yang dilakukan oleh Profesor Rosser menemukan adanya pengeluaran yang meningkat di bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan gaji guru.

Tetapi hasil studi bagaimana dampak dari program sertifikasi guru misalnya, hanya sedikit membantu kemampuan guru atau untuk meningkatkan hasil dari pengajaran.

Menurutnya juga upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sangatlah kompleks.

“Penelitian saya menggunakan kacamata politik ekonomi untuk melihat masalah kualitas ini. Bagi saya, kunci variable politiknya adalah bagaimana pemerintah pusat membuat komitmen untuk melakukan reformasi dari atas dan bagaimana melaksanakannya hingga ke lapisan terbawah.”

Profesor Rosser mengatakan para ekonom dan ahli pendidikan lebih terfokus pada masalah biaya dan anggaran, insentif bagi guru.

“Itu semua tentu saja penting, tapi yang dibutuhkan adalah komitmen politis untuk melakukan sesuatu. Jadi, jika kita memahami apa yang menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas, kita benar-benar harus mengatasinya secara politis.”

Terkait dengan Australia, sebagai tetangga terdekat dan telah memiliki hubungan bisnis dan komersial, Profesor Rosser mengatakan tantangannya adalah bukan hanya sekedar mencari pangsa pasar.

“Untuk memasuki pasar pendidikan di Indonesia, terlepas dari bermitra atau membuka universitas di Indonesia, misalnya, perlu memahami dalam konteks politik dan dinamika perubahannya,” tambah Profesor Rosser.

Menurutnya juga, bisnis pendidikan tidak seharusnya hanya memperhatikan dari aspek peraturan kontraknya saja, atau hanya melihat dari sisi ekonominya saja, tetapi juga ikut membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Jumlah jurnal banyak namun mutunya juga dipertanyakan

Berbicara mengenai masih berkutatnya dengan Indonesia dengan kuantitas, Prof Rosser juga menyoroti mengenai usaha yang dilakukan di dunia perguruan tinggi untuk mendorong para dosen untuk menerbitkan penelitian mereka di jurnal internasional.

Yang paling banyak dilakukan sekarang oleh dosen di Indonesia adalah memuat penelitan atau karya tulis mereka yang bisa dilihat di Scopus, data base internasional penelitian yang bisa dilihat dan dikaji oleh peneliti lain.

“Kalau dilihat dari sisi jumlah, angkanya meningkat tajam.” kata Rosser.

Namun dia melihat bahwa tulisan yang dimuat oleh para dosen Indonesia kebanyakan berdasarkan tulisan yang sebelumnya dibicarakan dalam seminar dan kemudian dimuat di jurnal-jurnal yang kualitasntya diragukan.

sumber:http://www.tribunnews.com

Berita Terkini

Adnan Ganto Dapat Gelar Doktor Honoris Causa dari Kampus Aceh

by Dekgam Dekgam on 10 Januari 2018

Jaringanpelajaraceh.com-BANDA ACEH-Adnan Ganto mendapatkan anugerah gelar doktor honoris causa (Dr HC) dari Unsiah di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Selasa (9/1/2018). Penganugerahan gelar kehormatan ini merupakan keempat kalinya dilakukan kampus tersebut.

Gelar Dr HC yang pertama dari diberikan untuk Mahathir Muhammad, mantan perdana menteri Malaysia, kedua untuk Susilo Bambang Yodhoyono, mantan presiden Republik Indonesia, ketiga untuk Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia.

Menurut Rektor, pemberian Dr HC kepada Adnan Ganto karena dinilai telah memberikan kontribusi maksimal untuk Aceh. Adnan berperan menumbuhkembangkan kemapanan sistem ekonomi dan perbankan di Aceh secara signifikan.

Salah satunya proses transformasi Bank Pembangunan Aceh menjadi Bank Syariah Aceh. Adnan juga dinilai bukan hanya membantu di bidang ekonomi dan perbankan semata, tetapi juga di bidang pendidikan, sosial, politik dan kebudayaan. Rektor menilai banyak perguruan tinggi di Aceh yang merasakan kontribusi dari Adnan Ganto.

Selain itu, Adnan dikenal sebagai sosok langka karena mampu menduduki posisi direktur dan komisaris di sebuah bank terkemuka di Amerika Serikat yaitu Morgan Bank. Posisi tersebut menurut Rektor merupakan posisi yang sangat prestisius untuk seorang Asia, terlebih lagi bagi orang Aceh.

Kelangkaan berikutnya ketika Adnan ditunjuk menjadi penasihat Departemen Pertahanan RI sebanyak tujuh kali berturut-turut. Ini menjadikan Adnan sebagai saksi dalam pelbagai peristiwa politik penting di era orde baru dan reformasi.

Pengalaman beliau puluhan tahun di dunia perbankan, baik di Indonesia, Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika, sangat mempengaruhi peran beliau dalam menangani secara efesien paket finansial dan prosedur anggaran pemerintah, terkait dengan sistem pendukung yang dibutuhkan oleh angkatan bersenjata Indonesia.

“Beliau ditempa dan dididik dalam berbagai dilema sehingga berani mengambil keputusan penting yang kadang tidak begitu popular bagi sebagian orang,” ujar Rektor.

Sementara itu, dalam orasi ilmiahnya Adnan Ganto menyampaikan tentang Krisis Keuangan Global 2008 dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Dalam pemaparannya ia menyebutkan krisis keuangan global 2008 berawal dari Krisis Kredit Perumahan di Amerika Serikat yang menyebabkan beberapa Bank di Amerika Serikat mengalami likuidasi.

Krisis ini kemudian meluas menjadi Krisis Keuangan Global dan berdampak negatif bagi Indonesia. Akibat dari ekonomi global yang terus bergejolak akibat krisis utang, Adnan berharap Indonesia perlu mengendalikan pinjaman luar negeri secara terukur. Memperbesar utang luar negeri menurutnya dapat menjadi ancaman di masa depan, terutama ketika nilai tukar Rupiah melemah terhadap US Dolar.

Untuk itu, ia berharap di tahun 2018, Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, walaupun diprediksikan dipenuhi tantangan. Adnan menyebutkan ada tiga tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia pada tahun ini, yaitu perlambatan konsumsi masyarakat, pelemahan harga komoditas dunia, dan gejolak pasar keuangan global.

Indonesia perlu mengutamakan pembangunan projek infra-struktur strategis secara masif. Karena pembangunan infrastruktur adalah padat modal, dengan demikian akan memberikan efek peningkatan padat karya untuk menyerap lapangan pekerjaan baru. Pembangunan Infrastruktur juga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi pada sektor riil. Ini akan memberikan efek positif terhadap peningkatan belanja konsumsi masyarakat yang dapat menopang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

sumber:www.goaceh.co

Berita Terkini

Beasiswa S2 Luar Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

by Dekgam Dekgam on 8 Januari 2018

Jaringanpelajaraceh.com-Kementerian Komunikasi dan Informatika memanggil pemuda-pemudi terbaik tanah air untuk mengikuti Seleksi Beasiswa Pendidikan S2 Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, dan karyawan/karyawati swasta yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (dosen dan tenaga pengajar tidak diperkenankan mengikuti beasiswa ini), dengan persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);

2. Berusia maksimal 37 tahun pada tanggal 31 Desember 2018;

3. Belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang menerima beasiswa lain dan/atau sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;

4. Melampirkan surat izin pejabat yang berwenang minimal setingkat pejabat eselon II (bagi Aparatur Sipil Negara);

5. Melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan/dosen/tokoh masyarakat (bagi Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara);

6. Telah memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja atau Surat Rekomendasi Perusahaan;

7. Pelamar harus menunjukkan potensi menjadi pemimpin, pembuat keputusan, memiliki atribut personal, integritas, intelektual dan interpersonal yang mencerminkan potensi ini;

8. Akan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan;

9. Diutamakan telah mendapatkan Unconditional Letter of Acceptance (LoA) dari salah satu perguruan tinggi yang termasuk dalam 300 universitas terbaik dunia berdasarkan QS World University Ranking dan/atau Times Higher Education (THE) tahun 2018;

10. Lulusan Sarjana (S1) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3 (dari skala 4,0);

11. Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 550;

12. Memiliki nilai TOEFL iBT minimal 90 atauIELTS 6.5;

13. Masa studi maksimal 2 (dua) tahun dengan bidang studi terkait TIK, meliputi:

a. Ekonomi terkait e-commerce, e-business, digital economy;

b. Hukum terkait TIK (hukum siber, hukum IT, hukum telekomunikasi, dll);

c. Media dan Komunikasi, Komunikasi Bisnis Internasional, Animasi;

d. Kebijakan publik bidang TIK;

e. Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, Manajemen Informasi, Sistem Informasi, Telematika, Keamanan Informasi; dan

f. Bidang studi lain yang menunjang TIK selain Master of Business Administration (MBA) dan Kedokteran.

13. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menanggung tuition fee dan living expenses;

14. Beasiswa ini terbuka bagi penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan di atas;

15. Pendaftaran dilakukan secara online melalui https://beasiswa.kominfo.go.id dari tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.

Sumber: https://kabartangsel.com/beasiswa-s2-luar-negeri-kementerian-komunikasi-dan-informatika-tahun-2018

sumber:www.kominfo.go.id

Berita Terkini

Inilah Alokasi APBN Tahun 2018! Terbanyak untuk Pendidikan

by Dekgam Dekgam on 8 Januari 2018

jaringanpelajaraceh-Jakarta-Dari total anggaran belanja sebesar Rp2.220 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, pemerintah sebagaimana tertuang dalam Lampiran XIX Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 (tautan: Perpres Nomor 107 Tahun 2017-Batang Tubuh) telah mengalokasikan Rp444,131 triliun untuk pendidikan.

Anggaran tersebut terdiri atas: 1. Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp149,680 triliun; 2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp279,450 triliun; dan 3. Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan sebesar Rp 15 triliun.

Dalam Lampiran XIX Perpres Nomor 107 Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 November 2017 itu disebutkan, Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp149,680 triliun tersebar di 20 kementerian/lembaga (K/L) adalah Rp145,957 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp3,7233 triliun masuk di BA BUN.

Dari 20 K/L yang mengalokasikan anggaran pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag) memperoleh alokasi terbesar yaitu Rp52,681 triliun, disusul oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp40,393 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp40,092 triliun.

Sisanya tersebar di 17 K/L mulai yang terkecil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rp51,614 miliar; Badan Tenaga Nuklir Nasional (BTNN) Rp52,800 miliar; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) Rp99,297 miliar; Kementerian ESDM Rp109,756 miliar; Kementerian Koperasi dan UKM Rp115 miliar; Kementerian Pertahanan Rp173,400 miliar; Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Rp178,500 miliar.

Selain itu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Rp399,330 miliar; Kementerian Pertanian Rp406,450 miliar; Kementerian Ketenagakerjaan Rp450 miliar; Kementerian Perindustrian Rp482,775 miliar; Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp550 miliar; Kementerian Pariwisata Rp728miliar; Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp1,056 triliun; Kementerian Keuangan Rp1,935 triliun; dan Kementerian Perhubungan Rp4,251 triliun.

Adapun Anggaran Pendidikan yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri atas: 1. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp153,228 triliun; 2. Dana Transfer Khusus sebesar Rp121,404 triliunl dan 3. Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp4,817 triliun.

Mengenai Dana Transfer Khusus sebesar Rp121,404 triliun itu, terdiri atas: a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp9,137 triliun; b. DAK Pendidikan Rp9,137 triliun; cdan c. DAK Non Fisik sebesar Rp112,266 triliun, yang terdidi atas: 1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp58,293 triliun; 2. Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD Rp978,110 miliar; 3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp46,695 triliun; 4. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp4,070 triliun; 5. Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan Rp100 miliar; dan 6. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus Rp2,129 triliun.

Sedangkan Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan terdiri atas: a. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp5 triliun; dan 2. Dana Pendidikan melalui SWF sebesar Rp 10 triliun.

sumber:https://www.kominfo.go.id

Pengumuman

LOWONGAN TENAGA TEKNIS PEDOMAN DAN ACUAN KEBAHASAAN

by Dekgam Dekgam on 4 Januari 2018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIABADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

LOWONGAN TENAGA TEKNIS PEDOMAN DAN ACUAN KEBAHASAAN

Jaringanpelajaraceh.com-Dalam melaksanakan tugas pengembangan bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyusun dan mengembangkan berbagai pedoman dan acuan kebahasaan yang dapat digunakan bagi masyarakat dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Di antara produk pedoman dan acuan kebahasaan adalah tata bahasa, ejaan, tata istilah, dan tes standar kemahiran berbahasa.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membutuhkan tenaga teknis kebahasaan yang dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pedoman dan acuan kebahasaan. Tenaga teknis yang dibutuhkan berjumlah dua orang dengan persyaratan sebagai berikut.

A.RUANG LINGKUP PEKERJAAN

a. Pengodifikasi Bahasa

1. Melakukan inventarisasi bahan pedoman dan acuan kebahasaan.

2. Melakukan penyusunan bahan pedoman dan acuan kebahasaan.

3. Melakukan validasi hasil penyusunan bersama pakar.

4. Melakukan uji keterbacaan bahan acuan kebahasaan.

5. Membuat laporan kinerja bulanan.

6. Membantu pelaksanaan tugas lain yang terkait dengan lingkup kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

b. Pengolah Data Kebahasaan

1. Mengelola pangkalan data pedoman dan acuan.

2. Mengelola laman pengembangan UKBI.

3. Memutakhirkan data pedoman dan acuan.

4. Mengelola sistem dan jaringan laman pedoman dan acuan.

5. Membuat laporan bulanan atas kinerja yang telah dilakukan.

6. Membantu pelaksanaan tugas lain yang terkait dengan lingkup kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

B. KUALIFIKASI YANG DISYARATKAN

1. Bukan PNS atau anggota TNI/POLRI.

2. Pendidikan S-2 Jurusan Bahasa/ Sastra Indonesia atau Linguistik untuk pengodifikasi dan S-1 Jurusan Sistem Informasi, Sistem Komputer, atau Manajemen Informatika untuk pengolah data kebahasaan.

3. Memiliki pengalaman 1 tahun di bidang kebahasaan dan menguasai ejaan untuk Pengodifikasi Bahasa dan pengalaman di bidang sistem informasi, komputer, dan manajemen untuk Pengolah Data Kebahasaan.

4. IPK minimal 3,00 (dalam skala 4)

5. Bersedia bekerja dengan sistem kerja sebagai berikut

Senin—Kamis 07.30—16.00

Jumat 07.30—16.30

6. Mampu bekerja dengan baik, berdisiplin, dan bersungguh-sungguh serta mampu bekerja sama dalam tim.

Pelamar yang berminat dan memenuhi kualifikasi tersebut dapat mengirimkan surat lamaran, daftar riwayat hidup, serta pindaian ijazah dan transkip nilai ke:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Alamat pos-el subbidang.pedomandanacuan@kemdikbud.go.id

Berkas administrasi ditunggu paling lambat tanggal 8 Januari 2018. Pendaftar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan di laman Badan Bahasa pada tangal 15 Januari 2018.

sumber:http://badanbahasa.kemdikbud.go.id

Berita Terkini

Terendam Banjir, 10 Sekolah di Matangkuli Aceh Utara Lumpuh

by Dekgam Dekgam on 4 Januari 2018

Salah satu sekolah di Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, terendam banjir, Kamis (4/1/2018). [Sarina]

Jaringanpelajaraceh.com-LHOKSUKON – Sebanyak 10 unit sekolah di Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, terendam banjir. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut lumpuh total, Kamis (4/12/2017).

Kepala BPBD Aceh Utara, Munawar kepada GoAceh mengatakan, banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara saat ini meluas. Sementara kantor pemerintahan dan juga rumah sekolah lumpuh dan tidak bisa melangsungkan proses belajar mengajar seperti biasa.

“Jumlah sementara total sekolah yang terendam banjir di Kecamatan Matangkuli sebanyak 10 unit bangunan. Aktivitasnya lumpuh total,” katanya.

Lanjut Munawar, jumlah yang ikut terendam banjir, di antaranya SMPN 1 Matangkuli, SDN 6 Matangkuli, SDN 5 Matangkuli, SDN 2 Matangkuli, TKN Pembina Matangkuli, SDN 1 Pirak Timu, SDN 3 Pirak Timu, SDN 5 Pirak Timu, SMPN 2 Matangkuli, dan Kantor UPTD-PK Matangkuli.

“Yang menjadi kendala dari BPBD sendiri yaitu kekurangan perahu karet dan mobil yang lebih tinggi untuk mempermudah mengevakuasi warga. Kita juga mengimbau kepada masyarakat supaya tetap berhati-hati, utamakan keselamatan diri dan anak-anak mereka jangan sampai jatuh ke saluran yang airnya masih tinggi,” imbuhnya.

sumber:https://www.goaceh.co

Berita Terkini

Rasmidin Dilantik Sebagai Kadis Pendidikan Simeulue

by Dekgam Dekgam on 4 Januari 2018

Jaringanpelajaraceh.com-SINABANG-Bupati Simeulue Erli Hasim, melantik Rasmidin, sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Simeulue menggantikan Raduin, Rabu (3/1/2018), di Aula Sekdakab setempat.

Prosesi pelantikan Kadisdik turut disaksikan Wakil Bupati Simeulue serta sejumlah kepala SKPK di wilayah kepulauan itu.

Namun demikian, Kadisdik Simeulue, Raduin, tidak terlihat hadir menyaksikan pelantikan penggantinya itu.

Erli Hasim dalam sambutannya berpesan kepada Kadisdik yang baru agar mampu menjalankan amanah. Prosesi penggantian pejabat, sebutnya, merupakan sesuatu yang lumrah sebagai bentuk penyegaran organisasi.

“Untuk mengisi formasi ini pun sudah sesuai prosedur dan sudah melalui seleksi. Saya berpesan, ciptakan generasi yang cerdas. Mari kita tingkatkan disiplin, untuk pelayanan pengabdian kita kepada masyarakat,” katanya.

sumber:http://aceh.tribunnews.com

Berita Terkini

Tingkatkan Sasaran PIP, Kemenag Selaraskan Dengan Basis Data Terpadu

by Dekgam Dekgam on 4 Januari 2018

Jaringanpelajaraceh.com-Pendis-Dalam rangka meningkatkan sasaran penyaluran dana bantuan PIP pada murid madrasah dan santi pondok pesantren, maka Kementerian Agama memerlukan data yang sinkron dengan Basis Data Terpadu, BDT, Kementerian Sosial,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Sesditjen Pendis), Moh. Isom Yusqi, dalam konfirmasinya tentang Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, Rabu (03/01/18).

Maksud pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui Program Indonesia Pintar (PIP), ungkap Sesditjen Pendis, adalah dalam rangka menjamin seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah.

Berkenaan dengan penggunaan data terpadu untuk penyaluran dana bantuan sosial PIP untuk anak didik madrasah dan pesantren ini, ungkap Isom, Kementerian Agama (Kemenag) yang dalam hal ini ditangani langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berkantor di Sekretariat Wakil Presiden RI dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) RI. “Kerjasama lintas intansi ini akan direalisasikan dalam bentuk nota kesepahaman trilateral. Kemenag bertugas dan berfungsi menyalurkan dana bantuan sosial PIP bagi murid madrasah dan santri pondok pesantren dengan menggunakan data yang dikeluarkan Kemensos RI tersebut,” kata guru besar di salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di kawasan Indonesia timur ini.

Kegunaan nota kesepahaman yang akan dibuat oleh tiga (3) institusi pemerintahan ini, terang Doktor alumnus UIN Syarif Hidayatullah ini, adalah dalam rangka mensinergikan potensi sumber daya masing-masing institusi dalam program penanganan fakir miskin di seluruh nusantara. “Nota Kesepahaman ini juga akan digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan sinkronisasi data sasaran untuk penyaluran PIP, makanya kami berharap nota kesepahaman ini dapat segera disepakati demi kemaslahatan pendidikan Islam dan anak didiknya,” kata Isom yang pernah nyantri di salah satu Pesantren Salafiyah di Malang-Jawa Timur ini.

Akhirnya, ungkap Pak Ses, dalam nota kesepahamam ini TNP2K dan Kemensos dimohon untuk memberikan pendampingan dan pemantauan kepada Kementerian Agama selaku pengguna data dan Kemensos pun juga memberikan data-datanya. “Hasil Penggunaan data harus dilaporkan kepada Menteri Agama setelah program ini selesai,” kata Sesditjen Pendis. (@viva_tnu/dod)

Diupload oleh : dod (-) | Kategori: Umum | Tanggal: 03-01-2018 14:01

Berita Terkini

Harus Ada Reformasi dan Restorasi Pendidikan Dasar

by Dekgam Dekgam on 3 Januari 2018

Jaringanpelajaraceh.com-Kemendikbud-Pendidikan dasar di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selayaknya memiliki 70 persen muatan pendidikan karakter. Hal itu dikarenakan pendidikan karakter menjadi fondasi pendidikan selanjutnya bagi peserta didik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menegaskan, sekolah-sekolah pada jenjang SD dan SMP kini harus berubah, harus ada reformasi dan restorasi pendidikan yang mengutamakan pendidikan karakter.

“Kalau di sekolah SD dan SMP itu masih padat dengan memberikan pengetahuan kepada siswa maka itu sudah tidak zamannya lagi,” ujar Mendikbud pada acara Seminar Pendidikan di Singkawang,

Guru menjadi salah satu kunci dalam membenahi pendidikan karakter itu. Mengajar bagi seorang guru merupakan bagian kecil dari tugasnya tetapi mendidik siswa memiliki karakter yang kuat itulah yang menjadi tugas pertama dan utama seorang guru.

Seperti ajaran Ki Hadjar Dewantara bahwa seorang guru seharusnya berada di depan untuk memberikan keteladanan, berada di tengah untuk memberikan inspirasi, dan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Namun hingga saat ini sebagian besar guru hanya memberikan dorongan melalui transfer pengetahuan saja kepada siswa-siswanya.

Mendikbud mengatakan, tanggung jawab utama mendidik anak-anak memiliki karakter yang kuat itu tetap ada pada keluarga atau orangtua mereka. Sekolah, kata dia, hanya membantu mereka ketika berada di rumah keduanya.

“Sudah keliru paradigma masyarakat (tentang pendidikan,-) sekarang ini, kalau anaknya sudah masuk sekolah itu sudah orangtua tidak ikut campur mendidik, ini adalah suatu kesalahan besar. Keluarga harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak terutama pendidikan dasar,” tutur mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya mengeluarkan regulasi tentang pendidikan karakter tersebut, yakni Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Regulasi tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. (Agi Bahari)

Sumber :https://www.kemdikbud.go.id

Berita Terkini

Akademisi Aceh Bentuk Forum Aceh Menulis

by Dekgam Dekgam on 2 Januari 2018

Jaringanpelajaraceh.com-Meulaboh (Kemenag)-Para Akademisi dan mahasiswa di Kabupaten Aceh Barat membentuk Forum Aceh Menulis (FAMe) Meulaboh. Rilis pembentukan FAMe Meulaboh ini dilakukan oleh Staf Ahli Bupati Aceh Barat T Erwansyah yang juga menjadi Pembina bersama Inisiator FAMe Aceh Yarmen Dinamika di Aula Kampus STAIN Meulaboh.

Koordinator FAMe Meulaboh, Muhsinuddin S.Ag, M.M menjelaskan bahwa pembentukan FAMe ini dalam rangka ikut membudayakan literasi para dosen dan mahasiswa di Barat Selatan Aceh. Hal ini sejalan dengan tema rilis, yaitu: Menumbuhkembangkan Budaya Literasi untuk membangun masa depan Generasi Muda yang lebih Hebat”.

Menurut Muhsinuddin, FAMe sudah terbentuk di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Bersamaan dengan rilis ini, digelar dialog tentang membangun budaya literasi. Tampil sebagai narasumber: Wartawan Serambi Indonesia yang juga Pembina FAMe Aceh, Staf Ahli Bupati Aceh Barat T Erwansyah, Ketua STAIN Meulaboh Syamsuar, dan dosen UIN Ar-raniry Aceh Murni.

“Launching ini diikuti Dosen, mahasiswa, dan para pencinta literasi di Aceh Barat,” jelas Muhsinuddin, Sabtu (30/12).

“FAMe akan menjadi ruang pertemuan berkala para dosen dan mahasiswa di Aceh Barat dalam rangka penguatan literasi membaca. Dari situ, diharapkan akan memperkuat kompetensi menulis mereka, baik buku, jurnal internasional, maupun opini popular. Silabi untuk satu tahun sudah disusun,” sambungnya.

Staf Ahli Bupati Aceh Barat menegaskan bahwa Pemerintah mendukung berdirinya FAMe Meulaboh. Menurutnya, keberadaan FAMe bisa menjadi sarana pembangunan sumber daya manusia di bidang membaca dan menulis. “Pemerintah Aceh Barat akan terus berupaya mendorong dan memberikan apresiasi Forum Aceh menulis ini,” jelas Erwansyah mewakili Pemerintah Aceh Barat.

Pembina FAMe Aceh Yarmen Dinamika mengatakan, tujuan forum ini adalah meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menulis, baik buku, jurnal , opini, serta sastra.

Sementara itu, Ketua STAIN Meulaboh Syamsuar menjelaskan bahwa Aceh lekat dengan tradisi sastra. Banyak tokoh dan ulama masa lalu yang memiliki karya. Hal ini perlu terus dikembangkan kepada generasi muda Aceh. (Muhsinuddin)

sumber:https://kemenag.go.id