Dekgam Dekgam

Jaringanpelajaraceh.com-Banda Aceh – Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., menyerahkan draft naskah akademik Pendidikan Kebencanaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang diterima langsung Ketua DPRA, Muharuddin, di Gedung Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Ulee Lheue, Rabu (27/12/2017).

Naskah akademik ini disusun oleh tim Unsyiah untuk dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun Qanun Pendidikan Kebencanaan di Aceh.

Prof Samsul mengatakan naskah akademik Pendidikan Kebencanaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yang dimulai sejak usia dini.

Sebab menurutnya Aceh berada di daerah rawan yang berpotensi tinggi menghadapi bencana di masa mendatang.

Ini terbukti dari hasil penelitian Unsyiah dan peneliti Singapura yang mencatat adanya sedimen tsunami di gua di Kecamatan Lhoong, Aceh Besar, yang memperkirakan ada 7-11 tsunami yang melanda Aceh di masa lampau.

Penelitian ini menegaskan Aceh adalah daerah rawan tsunami dan perulangan tsunami dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk itu, butuh kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko secara berkelanjutan dan efektif salah satunya melalui pendidikan.

“Pilihan yang tepat untuk realita ini adalah berdamai dengan bencana dan menjawab cobaan ini dengan mengembangkan pengetahuan kebencanaan dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt,” ujar Prof. Samsul.

Ketua DPRA, Muharuddin, menyambut baik dan mengapresiasi rekomendasi Unsyiah terkait penyusunan naskah Pendidikan Kebencanaan untuk menghadirkan penyadaran dan mengurangi resiko bencana sejak usia dini.

Menurutnya pengurangan resiko bencana perlu digagas melalui dunia pendidikan agar masyarakat tahu bagaimana menghadapi dan memproteksi diri sejak dini dari bencana.

Di kesempatan sama ia juga mengucapkan terimakasih kepada dunia internasional yang telah membantu Aceh sehingga dapat kembali bangkit dari keterpurukan seusai bencana tsunami 13 tahun lalu.

Dr. Sulastri, M.Si., salah satu tim penyusun naskah akademik pendidikan kebencanaan, menyebutkan jika naskah pendidikan ini tidak hanya fokus pada gempa dan tsunami, tetapi juga meliputi segala aspek bencana.

Penyusunan naskah ini turut melibatkan beberapa ahli dari Unsyiah, seperti ahli sejarah, kebencanaan, hingga ahli bahasa Indonesia.

Ia berharap agar naskah akademik ini dapat menjadi produk qanun sehingga di Aceh akan hadir mata pelajaran yang memberikan pemahaman kebencanaan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Pemerintah Aceh perlu menyiapkan generasi sadar dan tangguh bencana. Caranya dengan memberikan pendidikan kebencanaan di semua tingkat pendidikan,” ujar Sulastri.

Dalam kegiatan ini, Ketua DPRA juga menerima rekomendasi bersama dari Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Aceh dan TDRMC Unsyiah yang salah satu isinya mengusulkan agar tanggal 26 Desember ditetapkan sebagai Hari Ketangguhan Bencana Nasional atau Hari Tsunami Nasional. []

sumber:http://www.acehtrend.co

jaringanpelajaraceh.com-Banda Aceh -Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) Uin Ar Raniry. Menyelenggarakan acara tausiah dan doa bersama untuk para korban tsunami Aceh di halaman fakultas setempat, Rabu (27/12/2017). Kegiatan ini dilaksanakan oleh pengurus Dewan Mahasiswa (DEMA) FAH yang tergabung dalam bidang Departemen Agama.

Ketua DEMA FAH dalam hal ini diwakil oleh Rahmat Habibi menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah untuk mengingat kembali tragedi yang melanda masyarakat Aceh khususnya pada 13 tahun silam.

“Dimana musibah tersebut menyebabkan banyak korban dan duka yang mendalam di seluruh Aceh dan menyebar di seluruh dunia,” kata Habibi.

Habibi menambahkan, musibah gempa dan tsunami yang melanda Aceh bukan akhir dari segalanya, tetapi tentu ada hikmah di balik tragedi tersebut.

“Kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana konflik dan pertumpah darah di Aceh, namun Allah berkehendak lain dengan memberikan musibah,” ujarnya.

Tapi yang perlu ambil adalah hikmah dari musibah tersebut yaitu bisa berdamai dan meredakan konflik. “Semoga Allah menerima amal dan ibadah korban,” tuturnya.

Sementara Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, dalam hal ini di sampaikan oleh Dr. Bustami mengatakan, kegiatan ini bukan hanya untuk melaksanakan tugas program departemen saja,tetapi kegiatan ini juga dilaksanakan pada setiap tahunnya untuk mengingat kembali dan mendoakan korban tsunami Aceh.

Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Namun musibah ini apakah azab atau peringatan dan nikmat. “Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik untuk para arwah korban tsunami Aceh,” tutupnya.

sumber:http://www.acehtrend.co

Jaringanpelajaraceh.com-Seluruh kegiatan Musayawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Inggris Sub Rayon 03 dalam tahun 2017 telah selesai dilaksanakan yang ditandai dengan kegiatan MGMP terakhir tahun 2017.

Ketua MGMP Sub Rayon 03, Mr.Azhari, S.Pd.I dan mengharapkan selama kegiatan pertemuan MGMP ini, guru-guru Bahasa Inggris di Sub Rayon 03 dapat menambah kompetensi mereka baik dari segi pengetahuannya maupun dari segi teknik pembelajaran dan pengajaran.

Sehingga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar Bahasa Inggris, demikian ditambahkan oleh Guru Muda di SMP Negeri 3 Bireuen.

“Kepada seluruh Guru-guru Bahasa Inggris di Sub Rayon 03 yang meliputi 4 Kecamatan (Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Juli dan Kecamatan Kuala), kami selaku pengurus MGMP Bahasa Inggris Sub Rayon 03 terdiri dari, Azhari, S.Pd.I (SMPN 3 Bireuen) sebagai Ketua, Andri Rakhmadsyah, S.Pd (SMPN 1 Bireuen) sebagai Sekretaris dan Elli Wahyuni, S.Pd (SMPN 3 Jeumpa) sebagai Bendahara, mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka pada setiap kegiatan pertemuan,” ungkapnya.

Diharapkan, kegiatan MGMP Bahasa Inggris tetap eksis sampai akhir tahun 2017 ini. Dia mengharapkan kepada guru-guru yang belum mempunyai kesempatan untuk hadir pada setiap pertemuan agar pada tahun berikutnya dapat meluangkan waktunya untuk hadir pada setiap pertemuan MGMP Bahasa Inggris.

Sehingga dapat saling meng-share pengalamannya dan meng-update kompetensinya serta dapat meningkatkan prestasi peserta didik kita dimasa akan datang.

“Akhirnya, mari kita dukung terus kegiatan MGMP Bahasa Inggris Sub Rayon 03 khususnya dan MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bireuen umumnya di tahun-tahun berikutnya agar pendidikan di Bireuen terus meningkat. Rise together to reach one goal,” pungkasnya.

Kegiatan terakhir itu digelar di Sekretariat MGMP Bahasa Inggris Sub Rayon 03 di SMPN 3 Bireuen, Rabu (13/12/2017) lalu, diisi dengan materi Pedagogik berupa beberapa games yang bisa diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Inggris.

Materi-materi UKG yang terdapat dalam modul A-J, serta pembahasan modul B UKG tentang Modality, yang diberikan oleh Muchlisin, S.Pd.I. (Ihkwati)

sumber:http://kabarbireuen.com

Jaringanpelajaraceh.com-Memasuki tahun ketiga pemerintahan Kemendikbud terus melakukan perluasan akses pendidikan. Melalui Kartu Indonesia Pintar pemerintah berupaya menyentuh anak tidak mampu untuk sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, perluasan akses pendidikan salah satunya dilakukan dengan memperluas penerima manfaat Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar. Tidak hanya memberikan kesempatan kepada anak-anak yatim namun juga kepada anak yatim piatu, anak yang tinggal di panti asuhan dan juga peserta didik nonformal.

“Ini adalah upaya perwujudan bahwa negara harus memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan,” katanya saat konferensi pers Kilas Balik Kinerja Kemendikbud Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 di kantor Kemendikbud.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjelaskan, kementerian berupaya agar bantuan social bagi anak tidak mampu ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Namun disisi lain juga perlu transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu kementerian memberi KIP dalam bentuk simpanan pelajar yang dilengkapi dengan kartu ATM. Terobosan ini pun akan mendorong transaksi non tunai dan juga untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tingkat pelajar.

Berdasarkan data pada per tanggal 11 November 2017, pemerintah telah menyalurkan KIP pada jenjang Sekolah Dasar  sebanyak 7.778.963 anak; Sekolah Menengah Pertama sebanyak 3.244.134 anak; Sekolah Menengah Atas sebanyak 1.037.351 anak, dan; jenjang Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 1.436.186 anak.

Muhadjir menjelaskan, sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan program-program prioritas akan memberikan dampak langsung yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya, untuk mendukung program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan Kemendikbud telah melatih 12.750 guru untuk menjadi guru produktif dan juga merekrut 15.000 guru program keahlian ganda. Selain itu juga Kemendikbud telah bekerjasama dengan delapan kementerian dan 16 dunia usaha dan industry. Sebanyak 3.574 industri telah bekerjasama dengan SMK.

Pengamat Pendidikan UPI Said Hamid Hasan berpendapat, akses pendidikan faktanya masih belum baik dan tingkat drop out juga masih tinggi. Said melihat, kebijakan pendidikan pemerintah belum jelas arah dan programnya sehingga masyarakat selalu diberi issue kontroversial yang menghabiskan banyak waktu, pikiran dan energi. ‘’Hal ini menunjukkan kebijakan pendidikan yang hit and run,’’ katanya.

Menurut dia, kebijakan pendidikan belum mampu memenuhi hak warganegara mendapat pendidikan dan tidak diskriminatif. Keadaan ini membahayakan kehidupan bangsa di masa depan sehingga bonus demografi akan menjadi musibah demografi. Konsekuensi lain dari kebijakan yang demikian, pendidikan karakter yang sedang dikembangkan dalam Kurikulum 2013 mengalami truncated atau pemenggalan karena hanya dinikmati oleh sebagian anak bangsa yang mendapat pendidikan dan terdidik di sekolah berkualitas.

Sementara itu, terkait dengan guru pemerintah belum memiliki pemahaman yang jelas antara kualifikasi dan kualitas. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak mengakui kualifikasi yang sudah dikeluarkan. Dimana guru yang sudah memiliki kualifikasi/akta dianggap tidak berlaku karena istilah bukan sertifikat dan diperoleh tidak melalui sistem pendidikan baru sehingga terjadi pemborosan dalam jumlah yang sangat besar.

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri menyoroti tentang guru honorer K2. Dia menyatakan, guru adalah ujung tombak pendidikan sedangkan pemerintah sudah berulang kali menjanjikan guru honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS. “Tetapi faktanya sampai sekarang hanya pemberkasan saja,” sebutnya.(Neneng Zubaidah)

sumber:https://kemenag.go.id

Terkait Sebutan Yerusalem Ibukota Israel

MEULABOH – Dinas Pendidikan Aceh Barat mengusulkan buku pelajaran IPS kelas VI Sekolah Dasar (SD) yang memuat kata Yerusalem sebagai ibukota Israel agar dimusnahkan. Kadis Pendidikan Aceh Barat Zulkarnain mengatakan itu kepada wartawan seusai menghadiri rapat dengan Forkopimda membahas temuan buku tersebut yang berlangsung di ruang bupati, Senin (18/12).

“Opsi terbaik sudah kita usulkan agar dibakar sehingga tidak beredar lagi di sekolah lain baik di Aceh atau luar Aceh,” kata Zulkarnain. Menurutnya pihak Erlanga selaku penerbit buku tersebut juga diminta untuk menariknya. Zulkarnain menyebutkan pihaknya sudah mengamankan 200 buku bermasalah tersebut dari perkiraan sebanyak 6.000 buku yang beredar selama ini dan menjadi panduan proses belajar mengajar murid SD kelas VI.

Sebab kelas III-VI masih menggunakan sistem belakar KTSP 2006. Sedangkan kelas I-II sudah mengacu kepada sistem K-13 (Krikulum Tahun 2013). “Perubahan K-13 dilakukan bertahap yakni didukung buku dan kesiapan sekolah,” jelasnya.

Pertemuan dipimpin Wakil Bupati H Banta Puteh Syam dan dihadiri Kajari Ahmad Sahruddin, unsur Polres, Mahkamah Syariah, Disdik Aceh Barat dan ketua MPU serta pejabat dari Kesbangpol. Pihak Dinas Pendidikan juga menghadirkan sebanyak 26 buku IPS kelas VI yang sesat itu sebagai sampel. Wabup Banta Puteh Syam saat diwawancarai wartawan belum bersedia memberi komentar karena hasil pertemuan tersebut akan dijawab Bupati H Ramli MS sepulang dari dinas luar Aceh.

Sementara itu Kejaksaan Negeri Nagan Raya bersama Dinas Pendidikan setempat, Senin (18/12) juga mengamankan puluhan eksemplar buku pelajaran IPS yang memuat materi Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Pantauan Serambi buku pelajaran yang diamankan jaksa dan petugas dari Dinas Pendidikan tersebut berlokasi di SD Negeri 1 Simpang Peuet, Kecamatan Kuala.

Tim jaksa dipimpin Kasi Intel Dedi Maryadi, Ilza dan Sekretaris Disdik Husaini MPd di lokasi. Ketika diteliti, buku pelajaran tersebut dikeluarkan penerbit Erlangga pada tahun 2006 lalu. Dalam keterangannya, pihak sekolah mengaku buku-buku pelajaran tersebut sudah tidak lagi digunakan sebagai acuan untuk bahan belajar anak didik, karena telah disesuaikan dengan kurikulum dan buku terbitan terbaru.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nagan Raya Dedi Maryadi didampingi staf intel, Ilza kepada Serambi mengatakan buku pelajaran tersebut diamankan berdasarkan laporan dari masyarakat. “Buku ini kita amankan untuk menghindari gejolak di masyarakat, karena sudah sangat meresahkan,” katanya.

Dia juga menyebutkan buku-buku yang diamankan di SDN 1 Simpang Peuet, Kecamatan Kuala semuanya berjumlah 17 eksemplar. “Untuk sementara buku-buku ini kita amankan di Dinas Pendidikan Nagan Raya selanjutnya dilakukan penyelidikan,” kata Dedi Maryadi.(edi)

sumber:

Lhokseumawe – Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan,  sangat penting bagi generasi muda Aceh agar sejak dini memperkuat keterampilan diri melalui pendidikan vokasi dengan kurikulum yang dirancang khusus agar lulusannya mampu mengembangkan bidang spesialisasi yang ditekuni sesuai kebutuhan lapangan.

Jaringanpelajaraceh.com-Hal itu disampaikan Nova dalam sambutaanya saat dalam rapat terbuka Senat Politeknik Negeri Lhokseumawe Dalam Rangka Dies Natalies ke 30 dan Orasi Ilmiah di Aula Serbaguna Politeknik Negeri Lhokseumawe, Senin (18/12/2017).

“Dengan keahlian itu, para alumni dapat bekerja di sektor swasta atau mengembangkan usaha sebagai wiraswasta. Lagipula, kurikulum pendidikan vokasi biasanya telah disinergikan dengan potensi daerah, sehingga keahlian itu dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Nova.

Sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi yang tertua di Aceh kata Nova, Politeknik Lhokseumawe diharapkan mampu melahirkan alumni yang terampil sesuai kebutuhan lapangan.”Politeknik Negeri Lhokseumawe harus terus berbenah, terus mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lapangan, serta mampu menselaraskan diri dengan perkembangan zaman,” kata Nova.

Nova menyampaikan bahwa, Presiden telah menetapkan tiga BUMN, yakni PT Pertamina, PT Pelindo, dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) serta BUMD Aceh, yakni Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khususu (KEK) Arun.

Di kawasan KEK akan dibangun sejumlah perusahaan berkelas dunia, mulai dari industri petro kimia, pupuk, tambang migas, pabrik kertas, kawasan industri, pelabuhan, dan lainnya.Jika ini berjalan kata Nova, diperkirakan akan dibutuhkan sekitar 40 ribu tenaga kerja sehingga membuka lapangan kerja yang banyak.

“Meskipun Investor yang berinvestasi di Aceh harus memprioritaskan putra daerah sebagai tenaga kerja, mereka tetap berhak  berhak merekrut pekerja dari luar jika SDM di daerah kita dianggap tidak mumpuni menangani bidang-bidang yang tersedia,” ujar Nova.

Politeknik Lhoseumawe diharapkan menjadi sumber bagi penyediaan tenaga kerja terampil yang dapat mendukung pengembangan KEK Arun-Lhokseumawe ke depan. “Kalau generasi muda Aceh tidak memiliki keterampilan yang memadai, jangan salahkan jika lapangan kerja yang tersedia akan banyak diisi oleh pekerja dari luar Aceh,” ujar Nova

Kegiatan tersebut turut dihadiri Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Azwar Abubakar selaku penyantun Politeknik Lhokseumawe, Mantan Plt. Gubernur Aceh, Tarmizi Karim serta sejumlah pejabat lainnya.

Sedangkan orasi Ilmiah dengan judul “Peran Politeknik Lhokseumawe Dalam Menyonsing Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe disampaikan oleh, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi,  Dr. Totok Prasetyo, B.Eng., M.T mewakili Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Usai rapat senat terbuka tersebut, Nova juga membuka pameran di halaman kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe. Nova juga meninjau sejumlah stand fakultas untuk melihat hasil karya mahasiswa.

sumber:https:humas.acehprov.go.id

Komisi Informasi Aceh (KIA) memberikan penghargaan keterbukaan informasi publik kepada 10 SKPA jajaran pemerintah Aceh. Penghargaan itu diserahkan oleh Gubernur Aceh,drh Irwandi Yusuf M Sc, yang diwakili Asisten Keistimewaan dan Pemerintahan Sekda Aceh, Dr.Iskandar A Gani, SH,. MH,. serta didampingi oleh Ketua KIA Afrizal Tjoetra.

Jaringanpelajaraceh.com-Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, Lc, MH, jajaran SKPA, Utusan Kampus, pengurus partai politik, sejumlah bupati/walikota dan lembaga vertikal lainnya.

Kesepuluh SKPA itu masing-masing, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Syari’at Islam, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Registrasi Kependudukan, dan Keurukon Khatibul Wali. Pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) itu juga diserahkan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Partai Politik dan Perguruan Tinggi Negeri di Aceh.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Keistimewaan dan Pemerintahan Sekda Aceh,Iskandar A Gani, menyebutkan, Reformasi birokrasi tidak mungkin tercapai tanpa semangat keterbukaan. Oleh karena itu, sebagai sebuah semangat yang menjadi ruh utama dari reformasi birokrasi, maka keterbukaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Oleh karena itu, sambung Iskandar, untuk mendorong berjalannya keterbukaan di lembaga publik, Pemerintah Aceh telah menjalankan sejumlah program, antara lain memperkuat struktur dan lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua jajaran pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga memberi pelatihan terkait pelayanan informasi dan pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, memfasilitasi operasional Komisi Informasi di Aceh, mengevaluasi secara internal atas pelaksanaan reformasi birorkasi dan keterbukaan di lembaga-lembaga pemerintahan.

“Terakhir, Pemerintah Aceh membuka diri jika ada sikap kritis publik terhadap implementasi keterbukaan yang dilaksanakan lembaga publik di daerah ini. Sikap kritis publik merupakan faktor eksternal yang memberi pengaruh besar dalam rangka mendorong transparansi di daerah ini,” kata Iskandar.

Menurut Iskandar, sikap kritis publik dapat dilihat dari banyaknya gugatan permohonan informasi yang disampaikan kepada Komisi Informasi Aceh (KIA). Untuk diketahui bersama, sengketa di KIA mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika di tahun 2015 terdapat 44 sengketa, maka di tahun 2015 meningkat menjadi 75. Di tahun 2017 ini, sengketa di KIA meningkat menjadi 81 kasus.

Oleh karena itu, lanjut Iskandar, sesuai dengan visi-misi Pemerintah Aceh periode 2017-2022, yaitu terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang adil, bersih dan melayani, maka Gubernur Aceh sangat mendukung sikap kritis dari masyarakat.

“Saya percaya, sikap kritis akan memberi daya ungkit untuk mendorong terlaksananya program reformasi birokrasi di Aceh. Dengan dorongan itu, Insya Allah perubahan akan bisa kita lakukan dengan cepat. Itu sebabnya Pemerintah Aceh terus mendorong masyarakat Aceh agar tidak segan-segan untuk meminta informasi yang sudah selayaknya disampaikan kepada publik. Jika tidak diberikan, silahkan adukan ke KIA.”ujar Iskandar.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengimbau semua lembaga untuk menjadikan keterbukaan sebagai mainstream, karena UU KIP telah menjaminan setiap warga untuk bisa memperoleh informasi publik dengan lengkap dan akurat.

Oleh karena itu Gubernur mengimbau semua lembaga publik di Aceh untuk terus meningkatkan kinerjanya. Gubernur juga berjanji akan memberikan sanksi kepada setiap pimpinan SKPA yang di anggap lalai menjalankan semangat keterbukaan.

sumber:https:humas.acehprov.go.id