Dekgam Dekgam

Jaringanpelajaraceh.com-Kemendikbud,Pekan Budaya Indonesia III akan segera dimulai. Kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Festival Pesona Palu Nomoni (FPPN) II di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dengan mengusung tema “Ragam Budaya Untuk Indonesia Berkarakter”, kegiatan ini akan dilaksanakan selama enam hari, yakni pada 22 – 27 September 2017.
Pekan Budaya Indonesia (PBI) tahun 2017 akan menggelar berbagai kegiatan, antara lain pameran, pentas seni, aneka workshop kerajinan tangan, pemutaran film, ritual-ritual adat. Keseluruhan acara tersebut dinikmati masyarakat secara gratis.

Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, kegiatan Pekan Budaya Indonesia – Festival Pesona Palu Nomoni 2017 merupakan kegiatan kerja sama Kemendikbud dengan Pemerintah Kota Palu. “Idenya adalah untuk sekaligus membantu menghidupkan ekosistem dan kegiatan-kegiatan kebudayaan di daerah,” ujarnya. Ia menambahkan, salah satu tujuan penyelenggaraan PBI – FPPN 2017 adalah menjadi ruang bertemunya komunitas dan pelaku kebudayaan di Indonesia.

Fokus utamanya adalah menghadirkan, menampilkan dan memprakarsai apa yang sudah dilakukan terhadap pemajuan kebudayaan. Kami ingin melalui kegiatan ini dapat memperkuat sektor-sektor penyelenggaraan yang masih lemah supaya memperkuat ekosistem, juga memberdayakan komunitas atau pelaku kebudayaan di daerah,” tutur Hilmar. Pekan Budaya Indonesia dan Festival Pesona Palu Nomoni tahun 2017 rencananya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. (Desliana Maulipaksi).

baca juga :https://www.jaringanpelajaraceh.com/berita-terkini/mendikbud-dorong-alokasikan-dana-desa-untuk-perpustakaan-desa/#.WcRzQNJ-rIU

sumber:www.kemdikbud.go.id

Jaringanpelajaraceh.com – PAUD Lambang Bangsa, Gampong Tanjong Pineung, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, membagikan seragam gratis kepada seluruh muridnya,

Pimpinan Yayasan PAUD Lambang Bangsa, Muhammad SPd, mengatakan, selain memberikan seragam gratis bagi seluruh murid kurang mampu, tahun ini yayasan tersebut juga menggratiskan biaya pendidikan untuk peserta didik.

Biarpun PAUD Lambang Bangsa masih berumur 2 tahun, namun kontribusi terhadap pendidikan anak bangsa terus kita lakukan,” katanya.

Di lain sisi, tugas PAUD Lambang Bangsa juga memberikan pendampingan bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, guna memberikan perubahan bagi masyarakat ke depannya.

Menurut Muhammad, pendidikan bagi anak sejak dini sangat menentukan keaktifan bagi mereka di kemudian hari. Hak memperoleh pendidikan layak adalah tanggung jawab kita semua,” sebutnya.

Selama ini kita selalu mendengung-dengunkan perubahan, baik dalam pendidikan formal dan non formal. Oleh karena itu, mari berkarya yang nyata untuk generasi Aceh ke depannya,” harap aktivis pendidikan itu.

Di tengah perubahan budaya dan tehnologi seperti saat ini, pihaknya terus memprioritaskan pendidikan agama, supaya anak didik menjadi generasi yang Islami dan beraklak mulia.

Saat ini, sambung Muhammad lagi, Yayasan Lambang Bangsa juga sedang mempersiapkan 20 PAUD baru yang akan diperuntukkan di tiga kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.

sumber:pikiranmerdeka.co

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.  

Jaringanpelajaraceh.com-PENDIDIKAN adalah satu unsur penting dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kebangkitan dan perubahan sosial yang dialami sebuah bangsa dan masyarakat seringkali memiliki keterkaitan dengan (kemajuan) pendidikan. Kalau dikelola dengan benar, maka pendidikan akan menjadi modal dan strategi ampuh untuk perubahan sebuah masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam konteks inilah, keberadaan lembaga pendidikan yang berkualitas merupakan sebuah kebutuhan sekaligus keharusan.

Dari jenjang pendidikan yang ada, pendidikan tinggi memiliki kompleksitas tersendiri, dan tuntutan yang lebih untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang kemudian diwujudkan dalam konsep Tridarma Perguruan Tinggi. Pendidikan tinggi menjadi tempat untuk menghasilkan para pemikir, praktisi, penggerak dan teknisi dalam konteks pembangunan masyarakat. Di sini terjadi pengembangan ilmu dan keahlian ke arah yang lebih serius. Di perguruan tinggi tidak hanya terjadi penyiapan skill atau keahlian praktis, tetapi juga terjadi penyiapan konsep dan filosofi

Keberadaan lembaga pendidikan tinggi seperti yang kita kenal hari ini, bukanlah sesuatu yang asing dalam sejarah pendidikanAceh. Institusi pendidikan yang dimulai dari balee semeubeut, rangkang/dayah dan dayah manyang merupakan tradisi pendidikan yang pernah hidup dalam masyarakat Aceh. Dayah manyang ditengarai merupakan level pendidikan tertinggi, sama dengan sekolah tinggi, akademi, institut atau universitas untuk konteks masa sekarang.

Ruh dan spirit yang dimiliki oleh lembaga pendidikan lokal tersebut menekankan pada aspek keilmuan Islam, moral dan memiliki dimensi lokal yang cukup kental. Konsentrasi ulama dan santri pada masa penjajahan terpecah, tidak hanya pada pengembangan ilmu, tapi juga perjuangan fisik melawan penjajahan. Saat itu tokoh dan lembaga pendidikan Islammenjadi satu garda terdepan dalam jihad melawan penjajahan yang merupakan representasi dari sebuah penindasan dan ketidakadilan. Jika kita mundur sedikit ke abad sebelumnya (abad XVII dan XVIII), Aceh merupakan pusat keilmuan yang melahirkan tokoh-tokoh ulama terkemuka.

Inisiasi ‘baru’
Sementara itu, sejarah perguruan tinggi dan universitas keagamaan yang ada di Aceh saat ini bukanlah perpanjangan atau keberlanjutan dari tradisi pendidikan yang ada sebelumnya di daerah ini, namun sebuah inisiasi ‘baru’ yang muncul setelah Indonesia merdeka melalui Kementerian Agama. Sejarah awal perguruan tinggi keagamaan Islam yang sering disingkat istilah PTKI adalah bagian dari sejarah pendidikan Nasional dalam konteks keindonesiaan.

Sejarah PTKI yang dulunya disebut PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam) berawal dari didirikannya sebuah Perguruan Tinggi Islamdi Yogyakarta pada 1950. Di antara ide yang melatarbelakangi didirikannya lembaga pendidikan tinggi tersebut adalah sebagai sebuah strategi akselerasi atau percepatan dalam mengejar ketertinggalan kajian ilmu Islam dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Secara Nasional, sebelum adanya lembaga pendidikantinggi agama Islam dan madrasah, pengembangan keilmuan Islam didominasi oleh model pendidikan seperti pesantren, surau (di Minagkabau), dan dayah (di Aceh).

Pesantren memiliki ciri khas metodologi tersendiri, dan sudah memiliki beberapa tradisi yang dipelihara dari waktu ke waktu. Di samping keunggulan, lembaga pesantren juga memiliki keterbatasan untuk pengembangan keilmuan Islam seiring dengan perubahan sosial politik dan ekonomi yang berkembang begitu cepat dan pesat dalam masyarakat. Keberadaan lembaga pendidikan tinggi agama Islam menjadi satu pengisi gap ini, dalam rangka menawarkan dialektika keilmuan keagamaan yang lebih dinamis dan berkembang secara cepat. Perkembangan dunia riset atau penelitian yang terus berkembang juga diadopsi oleh lembaga pendidikan tinggi agama Islam.

Sebagaimana lazimnya di lembaga pendidikan tinggi lainnya, PTKI juga mendapat tantangan dalam berbagai aspek dalam hal filosofi, kualitas, relevansi, maupun sumber daya, dan aspek manajerial. Bagi lembaga pendidikan tinggi, seperti UIN yang beralih status atau bertransformasi dari IAIN, satu tantangannya adalah hal mengonstruksi epistemologi keilmuan, sebagai wujud integrasi dari pengetahuan agama dengan pengetahuan umum yang mulai ditawarkan di PTKI-PTKI lewat prodi-prodi umum. Sehingga kekhasan (distinctiveness) dari keilmuan yang ditawarkan akan kelihatan dan memberi warna pada Tridarma Perguruan Tinggi.

Tantangan lainnya yang secara umum dirasakan oleh kebanyakan PTKI adalah keterbatasan sumber daya manusia terutama dalam bidang-bidang keahlian tertentu, belum lagi persoalan kurikulum yang belum memperlihatkan sebuah fokus dari visi misi kelembagaan, begitu juga mismatch dunia pendidikan dengan dunia kerja. Untuk PTKI, isu mismatch ini sangat penting dikelola dan diselesaikan termasuk sampai ke aspek tekhnis mengingat ada semacam asumsi yang juga nyata adanya bahwa alumni dari PTKI memiliki kesempatan (kerja) lebih ‘terbatas’ dibandingkan alumni perguruan tinggi umum. Dalam beberapa kasus, terkadang alumni dari PTKI mendapat kesulitan atau kendala administratif dalam keikusertaan mereka dalam tes untuk formasi pegawai negeri sipil (PNS).

Bagi PTKI tertentu, terutama yang di daerah, daftar persoalan juga bertambah yang bersumber dari faktor keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan minat pendaftar yang terbatas. Input yang rendah secara kuantitas, kemudian membuat pilihan kelulusan menjadi tidak banyak, dan dengan sendirinya peluang memilih input-input yang berkualitas menjadi lebih terbatas.

Beberapa strategi reformasi dan akselerasi dalam beberapa aspek perlu dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme penyelenggaraan pendidikan tinggi. Di samping itu, peran dan fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat juga harus lebih ditingkatkan, sehingga eksistensinya sebagai sebuah perguruan tinggi agama memiliki implikasi perubahan sosial keagamaan yang lebih baik dalam masyarakat setempat. PTKI mau tidak mau juga harus catch up dengan konsep WCU (World Class University) yang sering dijadikan motto di Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Romantisme sejarah
Untuk Aceh, melihat sejarah panjang pendidikan Islam di kawasan Indo-Malay world (Nusantara) beberapa abad yang lalu, maka ilustrasi romantisme sejarahnya seperti proses reclaiming (meraih kembali) kejayaan pendidikan masa lalu ketika Aceh menjadi tempat produksi ilmu pengetahuan agama Islamterkemuka di Asia Tenggara, yang masih bisa kita identifikasi lewat kekayaan khazanah manuskrip-manuskrip klasik yang ditulis dalam berbagai bahasa, baik Arab, Melayu maupun Bahasa Aceh.

Di Aceh, saat ini ada sejumlah PTKI baik yang berstatus negeri maupun swasta, untuk yang negeri sebut saja Universitas IslamNegeri (UIN) Ar-Raniry yang dulunya adalah Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Ar-Raniry, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, IAIN Malikussaleh Lhokseumawe, STAIN Gajah Puteh Takengon, dan STAIN Teungku Di Rundeng Meulaboh, dan sejumlah PTKI lainnya yang berstatus swasta di berbagai kabupaten/kota. Tentu ini menjadi potensi awal yang cukup untuk terus dikembangkan, sehingga menjadi pusat keilmuan yang berpengaruh di level Nasional maupun internasional.

Untuk menuju ke sana, tentu saja masih banyak tahapan persiapan, perubahan dan pembenahan yang perlu dilakukan. Semua ini akan terwujud dengan kerja keras dan kerja cerdas dari pihak-pihak terkait, sinergi yang terbangun antarlembaga, lembaga dengan para stakeholder, dalam sebuah semangat optimisme yang terbangun untuk terus melakukan up-grade yang dibutuhkan, sehingga dapat menyelaraskan diri dengan perubahan sosial yang ada, dan dapat bersaing secara berimbang dalam ranah kompetisi global.

Baca juga :https://www.jaringanpelajaraceh.com/berita-terkini/ikuti-pelatihan-karya-tulis-populer-puluhan-dosen-umuslim/#.WcCBB9J-rIU

sumber: http://aceh.tribunnews.com

jaringanpelajaraceh.com – Sebanyak 50 orang dosen dan mahasiswa mengikuti pelatihan penulisan karya tulis populer dan opini di media masa di ruang rapat kampus induk Universitas Almuslim (Umuslim),

Ketua panitia kegiatan, Zulkifli, M.Kom menyebutkan, peserta terdiri dari dosen, mahasiswa dan pengelola web fakultas dan berlangsung sehari penuh.

Pemateri dalam pelatihan ini, Yarmen Dinamika dari Banda Aceh dan Nurul Husna dari Lhokseumawe.

Dia berharap, setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan dapat menghasilkan karya tulis berupa makalah dan artikel ilmiah.

Baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk karya opini sesuai dengan kompetensi masing-masing,” ungkapnya.

Kegiatan yang dibuka Rektor Universitas Almuslim (Umuslim) Dr. H. Amiruddin Idris, SE., MSi mengharapkan kepada peserta agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan serius untuk menambah wawasan dan ilmu bidang kepenulisan.

Amiruddin menambahkan, peringkat akreditasi kampus Umuslim sudah mendapatkan nilai B untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT).

Jadi hasil karya dosen dan mahasiswa dalam bidang karya tulis menulis merupakan salah satu instrumen wajib yang akan menjadi indikator penilaian di masa yang akan datang,” katanya.(Ihkwati)

sumber: http://kabarbireuen.com

jaringanpelajaraceh.com-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya mewujudkan nawacita di bidang pendidikan. Hal ini disampaikan pada Dialog Interaktif Mendikbud dengan Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru, di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis malam (14/9).

Di hadapan lebih dari 200 peserta, Mendikbud menyampaikan bahwa Nawacita merupakan janji Presiden kepada rakyat Indonesia yang harus ditepati. Untuk itu, sebagai pembantu presiden, Mendikbud berkewajiban untuk mewujudkan visi Presiden.

Salah satu pesan Presiden saat dirinya resmi menjadi Menteri adalah percepatan dan ketepatan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Alhamdulillah saat ini penyaluran KIP sudah mencapai 85 persen,” ujar Mendikbud. Saat ini KIP juga menyasar anak yatim dan panti asuhan.

Anak yatim dan panti asuhan memiliki status yang ‘unik’. Mereka sudah tidak tercantum dalam kartu keluarga. Hal ini menyebabkan mereka tidak terdata sebagai penerima KIP. Namun kini sudah diatur sehingga anak yatim dan panti asuhan juga dapat menikmati KIP. “Ini juga program dari Presiden Jokowi,” tambah Mendikbud.

Selain penyaluran KIP, Mendikbud mengatakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) juga salah satu yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada level Sekolah Dasar, pendidikan karakter dan budi pekerti mendapat porsi sebesar 70 persen, dan pengetahuan 30 persen. Hal ini memberikan penekanan betapa pentingnya pendidikan karakter untuk ditanamkan sejak dini.

Pendidikan karakter tidak hanya menjadi fokus Indonesia tetapi juga banyak negara di dunia. Pada pertemuan menteri pendidikan se-Asia Tenggara lalu, semua menteri pendidikan mengakui krisis karakter di negara masing-masing. Mereka menyadari selama ini fokus pendidikan adalah mengejar ketertinggalan pendidikan, sehingga kurang fokus dalam pendidikan karakter. Oleh karena itu, saat ini pendidikan karakter sudah menjadi perhatian bersama.

Pada kesempatan ini Mendikbud juga menekankan pentingnya profesi guru. “Profesi itu hanya ada dua. Yang pertama guru, yang kedua adalah lain-lain,” kata Mendikbud yang disambut tepuk tangan seluruh peserta. Mendikbud menjelaskan bahwa tidak ada profesi lain yang tidak tersentuh tangan guru di masa sebelumnya. “Apa ada dokter yang tidak diajar guru?” tambah Mendikbud.

Mendikbud juga mengimbau agar guru mengantisipasi peredaran narkoba di lingkungan anak didiknya. “Efek negatif narkoba lebih berbahaya bahkan dibandingkan aksi teror,” tegas Mendikbud. (Anang Kusuma)

sumber :www.kemdikbud.go.id

Jaringanpelajaraceh.com – Pemerintah Aceh akan menggelar Pentas Keterampilan dan seni Pendidikan Agama Islam Tingkat Nasional ke VIII mulai 9 hingga 17 Oktober mendatang. Kegiatan duatahunan itu, diselenggarakan dengan kerjasama antara Pemerintah Aceh, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh serta Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Saifuddin AR, Sekretaris Panitia Pentas PAI., menyebutkan, kegitan tersebut merupakan wahana kompetisi untuk mengaktualisasikan dan menumbuhkembangkan minat serta bakat peserta didik dari jenjang Sekolah Dasar, hingga SMA /SMK.

Kegiatan ini merupakan wadah pembinaan dan aktualisasi bagi peserta didik untukmenerima, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari,” kata Saifuddin.

Penyelenggaraan Pentas PAI Nasional VIII Tahun 2017 akan mempertandingkan delapan cabang perlombaan, yaitu musabaqoh tilawatil Quran, lomba pidato dan lomba musabaqoh hifdzil Quran. Selanjutnya adalah lomba cerdas cermat, lomba kaligrafi islam, lomba seni nasyid lomba debat dan lomba kreasi busana.

Pelaksanaan Lomba PAI Nasional untuk cabang MTQ, pidato, musabaqah Hifzil Quran dan lomba seni nasyid menggunakan mekanisme dua tahap yaitu penyisihan dan tahap final. “Pada tahap penyisihan, seluruh peserta berkesempatan untuk tampil. Hasil pada tahap penyisihan akan menentukan sepuluh nilai terbaik yang berhak mengikuti Tahap Final,” kata Saifuddin. Untuk lomba kreasi busana menggunakan tahapan yang sama.

Sedangkan pelaksanaan lomba debat dan cerdas cermat akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu penyisihan, semifinal dan tahapan final.

sumber: humas.acehprov.go.id

Jaringanpelajaraceh.com– Kemendikbud – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendorong pemenuhan alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi/kabupaten/kota di luar transfer daerah. Kemendikbud segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak terjadi double counting dalam penyusunan anggaran.

Kalau daerah bisa mengalokasikan dua puluh persen di luar transfer daerah untuk pendidikan, sesuai amanat undang-undang dasar pasal 31, maka kita bisa berbuat banyak untuk memajukan pendidikan di Indonesia,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai Rapat Kerja dengan Komisi X DPR-RI di Jakarta,

Mendikbud mengungkapkan, sesuai Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2016, dari 34 provinsi, tercatat provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang telah mengalokasikan 22,3 persen dari APBD di luar transfer daerah untuk fungsi pendidikan. Kemudian di posisi kedua, alokasi anggaran sebesar 9,8 persen ditempati oleh provinsi Kalimantan Selatan.

Bagi guru besar Universitas Negeri Malang ini, dengan otonomi daerah, seharusnya pemerintah di kabupaten/kota dan provinsi yang lebih bersemangat dalam membangun pendidikan, bukan menunggu afirmasi dari pusat. Saat ini tercatat 26 pemerintah kabupaten/kota yang mampu memenuhi amanat konstitusi tersebut. Sementara itu, menempati porsi terbanyak, tercatat 237 pemerintah kabupaten/kota di tahun 2016 yang mampu mengalokasikan 10 sampai dengan 14,9 persen APBD di luar transfer daerah untuk fungsi pendidikan.

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Pendidikan

Secara umum alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam pagu anggaran meningkat cukup tinggi, dari Rp.419,8 triliun di tahun 2017 menjadi Rp.440,9 triliun di tahun 2018. Adapun porsi DAK dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke daerah mencapai 63 persen, atau sebesar Rp.279,3 triliun.

Mendikbud menyampaikan, saat ini Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi menjadi dua, yakni DAK Fisik dan Nonfisik. DAK Fisik untuk pendidikan di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 sebesar Rp.9,141 triliun. Setidaknya terdapat tiga jalur pemanfaatan DAK Fisik tersebut, di antaranya regular, penugasan, dan afirmasi. Terkait DAK penugasan, alokasi diberikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk penyediaan ruang praktik, laboratorium beserta perabotnya. Serta penugasan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) diperuntukkan untuk penyediaan ruang kelas baru (RKB) dan tempat tinggal guru.

Lebih lanjut, jumlah alokasi untuk DAK Nonfisik mencapai Rp.112,166 triliun. DAK Nonfisik direncanakan untuk pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah khusus, serta Dana Tambahan Penghasilan (tamsil) Guru PNSD.

“Kami mengusulkan kenaikan satuan biaya untuk Bantuan Operasional Sekolah sebagai kompensasi inflasi yang tinggi, dan mengingat biaya satuan BOS ini tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2015,” jelas Muhadjir.

Komisi X juga meminta Kemendikbud agar dapat mengkaji satuan biaya BOS untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK yang ideal, sesuai dengan kondisi riil, khususnya pascapengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai undang-undang pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan dan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan DUDI.

Melalui Surat Nomor 48746/MPK.A/KU/2017 tanggal 16 Agustus 2017, Kemendikbud mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp.2,012 triliun untuk menambah target sasaran bantuan operasional pendidikan untuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesetaraan Paket A, B dan C serta lembaga kursus keterampilan. Tambahan anggaran ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini yang sejalan dengan kesepakatan Indonesia dalam pemenuhan target tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Penambahan anggaran juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan dua undang-undang yang baru saja disahkan, terkait sistem perbukuan dan pemajuan kebudayaan,” jelas Mendikbud.

Menjawab pertanyaan dari beberapa anggota komisi X mengenai pendidikan vokasi, secara umum Mendikbud mengungkapkan beberapa kebijakan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016. “Sekarang ini, 60 persen kurikulum SMK itu ditentukan oleh dunia usaha dan dunia industri yang menjadi mitranya,” ujar Muhadjir.

Anggota Komisi X mengapresiasi capaian kinerja dan daya serap APBN Perubahan Kemendikbud di tahun 2017 sebesar 64 persen, yang lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 60,92 persen. Ditutup pada pukul 19.25 Waktu Indonesia Barat, Komisi X dan Kemendikbud sepakat untuk melakukan rapat kerja lanjutan dengan agenda pendalaman materi program/kegiatan dalam RAPBN 2018 di awal bulan Oktober 2017. (*)

sumber: www.kemdikbud.go.id

Jaringanpelajaraceh.com – Gubernur Aceh diwakili Asisten II Setda Aceh, Drs Syaiba Ibrahim, Rabu (13/9), menyerahkan bonus untuk qari-qariah Aceh yang meraih juara pada Seleksi Tilawatil Quran Nasional (STQN) ke-24 di Kalimantan Utara Juli 2017. Penyerahan bonus itu bersamaan kegiatan pengukuhan pengurus LPTQ Aceh dan Rakerda di Aula LPTQ Aceh yang berlangsung hingga hari ini, Kamis (14/9).

Semua peraih juara mendapat bonus dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam (DSI) itu, mulai Rp 10 juta untuk juaraharapan III hingga Rp 100 juta untuk juara II.

Pada kesempatan itu, Drs Syaiba Ibrahim menyatakan rasa bahagia atas meningkatnya kemampuan qari-qariah Aceh dalam ajang MTQN dan STQN. Bahkan dalam STQN ke-24 di Kalimantan Utara sekitar dua bulan lalu itu, Aceh berhasil menduduki peringkat ketujuh dan jauh meningkat dibanding sebelumnya.

“Semoga ke depan prestasi itu akan terus meningkat, sehingga para qari-qariah Aceh akan dapat mengharumkan Aceh. Mudah-mudahan Aceh bisa meraih juara umum dalam MTQN pada 2018 mendatang,” harap Syaiba Ibrahim.

Kepada para juara STQN yang memperoleh bonus itu, Asisten II Setda Aceh itu juga mengharapkan mereka terus berlatih, sehingga ke depan akan meraih yang terbaik.

Sebelumnya Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Dr Munawar MA melaporkan bahwa dalam kesempatan itu juga dikukuhkan pengurus LPTQ Aceh. Katanya, LPTQ memiliki peran penting dan strategis, terutama dalam meningkatkan semangat umat Islam untuk membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi kandungan Alquran.

Karena itu, LPTQ harus didukung tenaga-tenaga profesional, sarana dan prasarana yang memadai serta partisipasi masyarakat yang besar untuk memahami isi kandungan Alquran.

Sementara itu, Kepala UPTD PPQ Dinas Syariat Islam Aceh, Drs Ridwan Johan mengatakan, peserta Rakerda LPTQ Aceh 50 orang terdiri atas Kepala DSI dan Ketua LPTQ se-Aceh. “Kita sangat berterima kasih kepada semua pihak hingga pemberian bonus kepada para juara STQN ini bisa dilaksanakan,” ujar Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh itu. (mis)

sumber :http://aceh.tribunnews.com