Dekgam Dekgam

Al Fatah memberi apresiasi kepada operator sekolah walaupun belum memiliki SK dari pemerintah daerah tapi tetap bekerja secara optimal.

Jaringanpelajaraceh.com-Aceh Besar-Koalisi Barisan Guru Bersatu (KOBAR GB) Aceh, memfasilitasi pertemuan Operator Sekolah (OPS) mulai tingkat TK, SD, SMP hingga SMA/SMK se-Aceh Besar.

Pertemuan yang berlangsung, Sabtu (10/3/2018) di Aula Dinas Pendidikan Aceh dari siang hingga sore dalam rangka pendataan tenaga  kependidikan honorer tahun 2018.

Ketua KOBAR GB Sayuti Aulia dan Sekjennya Husniati  Bantasyam, mengatakan pertemuan dilakukan untuk mendengar keluhan dan persoalan guru dan operator yang masih berstatus honorer, disamping itu perlu pendataan kembali.

Dalam acara tersebut, turut dihadiri Ketua Komisi V DPRA Muhammad Al Fatah dan Ketua DPW PAN Aceh, Anwar Ahmad.

Dalam penyampaiannya, Al Fatah memberi apresiasi kepada operator sekolah walaupun belum memiliki SK dari pemerintah daerah tapi tetap bekerja secara optimal.

Disinggung permasalahan guru BTQ, Al Fatah mengatakan setiap kabupaten/kota bisa membayar melalui dana alokasi khusus otsus bidang pendidikan.

Baik Al Fatah maupun Anwar Ahmad berjanji akan membantu menfasilitasi para guru honorer tersebut untuk mendapatkan SK dari Bupati.

“Apa yang mereka tuntut adalah hal yang wajar,” lanjut Ahmad.

Dalam sesi tanya jawab, salah seorang operator yang menyampaikan bahwa yang mereka inginkan adalah legalitas dari pemerintah.

Ada juga seorang guru honor yang menyebutkan bahwa, sudah dua tahun tidak dibayar gaji.

Menyangkut apa yang disampaikan, baik Alfatah maupun Anwar Ahmad akan menelusuri dan memperjuangkannya.

sumber:https://acehsatu.com

Jaringanpelajaraceh.com-Jakarta-Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda bekerja sama mengembangkan model pendidikan kejuruan di bidang pertanian.

M. Bakrun, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Ditjen Dikdasmen Kemendikbud) mengatakan progam percontohan akan dilakukan di SMK Negeri 2 Subang Jawa Barat dan SMK Negeri 5 Jember Jawa Timur selama tiga tahun.

Hasil percontohan akan direplikasi kepada SMK bidang pertanian lainnya di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi,

Adapun, penandarangan kerja sama itu dari pemerintahan Belanda diwakili oleh Ferdinand Lahnstein selaku Minister Plenipotentiary/ Deputy Head Of Mission Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia.

Kerja sama kedua negara meliputi pertama, penguatan kerja sama antara lembaga pemerintah, sekolah dan industri melalui program kerja bersama dan pengembangan teaching factory. Kedua, pengembangan kurikulum, modul pembelajaran, dan standar kompetensi yang selaras dengan industri.

Ketiga, pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan di industri, pelatihan softskill, antara lain communication skill dan social skill, program pelatihan guru dan tenaga kependidikan di Belanda, dan kegiatan pembelajaran di SMK oleh instruktur dari industri.

Keempat, Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur SMK yang meliputi laboratorium dan teaching factory. Kelima, pembentukan tim manajemen sebagai pelaksana program.

Sebelumnya, pada bulan November 2016 telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Kerajaan Belanda tentang Pengembangan Model Revitalisasi SMK Pertanian di Indonesia.

Setelah penandatanganan nota kesepahaman pada bulan November 2016, para ahli dari kedua negara telah melakukan need assessment untuk mengidentifikasi program yang paling tepat untuk merevitalisasi SMK di bidang pertanian.

“Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda meyakini bahwa pembangunan pada bidang pendidikan pelatihan kejuruan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan penduduk di kedua negara,

sumber:http://psmk.kemdikbud.go.id

Banda Aceh – Masjid Al Furqan Beurawe Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh kini memiliki sebuah pustaka mini yang dinamakan ‘Pojok Baca Gemilang’. Pojok Baca Gemilang ini diresmikan, Kamis (8/3/2018) oleh Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Setdakota Banda Aceh, Bachtiar S Sos. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Bachtiar S Sos yang mewakili Wali Kota.

Jaringanpelajaraceh.com-Banda Aceh-Pojok Baca Gemilang ini terletak di sudur kanan Masjid Al Furqan dekat dengan tangga menuju lantai II Masjid kebanggaan warga Beurawe tersebut. Banyak buku bacaan, terutama buku-buku tentang pengetahuan Islam disediakan disini. Bahkan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh memasok hingga 500 judul untuk Pojok Baca Gemilang ini.

Bachtiar S Sos dalam sambutannya mewakili Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada BKM Masjid Al Furqan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh atas hadirnya pustaka mini tersebut.

Bachtiar berharap, dengan beroperasinya Pojok Baca Gemilang akan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat dalam bentuk kepedulian dan minat terhadap budaya baca warga kota. “Kami juga berharap kita semua dapat terus membudayakan gemar membaca dan mengembangkan tempat seperti yang dilakukan Gampong Beurawe ini,” harap Bachtiar.

Salah-satu tokoh masyarakat Beurawe, DR H Tgk Idris Mahmudi menyambut baik hadirnya Pojok Baca Gemilang.  Katanya ini langkah maju dalam mendorong minat baca warga kota, terutama warga Gampong Beurawe.

“Mungkin jamaah setelah shalat selain baca Al-Qur’an juga punya pilihan membaca buku untuk menambah pengetahuan Islam. Karena mayoritas buku yang diseriakan di Pojok Baca Masjid ini adalah buku pengetahuan Islam,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Idris Mahmudi menyarankan agar BKM Masjid Al Furqan dapat menyisihkan 5 % dari sumbangan jamaah masjid untuk menambah jumlah buku.

Kadis Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh, Alimsyah SPd MS memyampaikan pihaknya akan terus mendorong lahirnya ‘Pojok Baca Gemilang’ yang lain di ruang-ruang publik dalam Kota Banda Aceh.

Katanya, ini merupakan upaya dalam menterjemahkan visi misi Wali Kota, yakni Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah.  “Gemilang itu identik dengan kemajuan. Kemajuan tidak akan terwujud tanpa ilmu dan pengetahuan. Jadi salah-satu cara adalah dengan banyak membaca,” ujarnya.

Lanjutnya, pihaknya dalam waktu dekat ini kembali akan membuka Pojok Baca Gemilang lainnya di sejumlah ruang publik di Kota Banda Aceh. Lokasinya bisa di tempat pelayanan publik speetti terminal, tempat pelayanan perizinan dan ruang publik lainnya.

Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca warga kota dengan harapan lahirnya SDM Banda Aceh yang berkualitas.

“Di negara maju, 30 % masyarakatnya merupakan anggota pustaka. Sedangkan kita di Aceh masih di angka 7%. Kita akan buat sistem baru untuk mendorong meningkatnya angka ini dengan cara menjemput bola,” ujar Alimsyah.

sumber:https://humas.acehprov.go.id/masjid-al-furqan-kini-miliki-pojok-baca-gemilang/

Jaringanpelajaraceh.com-Banda Aceh-Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Laisani mengatakan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan I tahun 2018, paling lambat akan disalurkan pekan depan untuk SMA, SMK, dan SLB negeri. Sedangkan untuk SD dan SMP negeri, akan disalurkan pada minggu berikutnya, karena Disdik Aceh perlu menyusun kembali bahan kelengkapan pendukung untuk penyalurannya.

Berbedanya jadwal penyaluran dana BOS tersebut dikarenakan skema dana untuk SD dan SMP, melalui hibah. Sedangkan untuk SMA, SMK, dan SLB negeri–karena sekolah-sekolah tersebut sudah menjadi tanggung jawab provinsi–maka proses penyalurannya masuk dalam belanja tidak langsung, sehingga prosesnya lebih mudah dan cepat.

Hal itu dikatakan Laisani menjawab Serambi di Banda Aceh sebagai tanggapan atas harapan kalangan Dewan Perwakilan rakyat Aceh (DPRA) yang menginginkan dana BOS untuk Aceh bisa segera disalurkan tanpa harus menunggu pengesahan APBA 2018 melalui peraturan gubernur (pergub).

Menurut Laisani, pihaknya kini sedang menunggu hasil koreksi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Bagian Biro Hukum Setda Aceh. Setelah dikoreksi, pergub tersebut akan dia bawa kepada Gubernur Aceh, Irwand Yusuf untuk ditandatangani sebagai payung hukum penyaluran dana BOS mendahului penetapan RAPBA 2018.

“Seandainya gubernur besok masih di Jakarta, maka draf pergub BOS itu akan dibawa ke Jakarta, untuk bisa diteken gubernur. Dasar hukum penyaluran dana BOS, sebelum penetapan RAPBA2018, maka harus ada pergubnya lebih dulu. Jika tidak, maka transaksi keuangan di Disdik dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh nantinya bisa menjadi temuan karena melanggar aturan,” ujarnya.

Sebelum temuan itu muncul, kata Laisani, proses tahapannya perlu dilakukan secara benar, agar di kemudian hari, tidak menimbulkan masalah hukum.

Sebelumnya, kalangan DPRA, yaitu Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda MSi dan Ketua Komisi V DPRA Bidang Pendidikan, Mohd Al Fatah SAg meminta Disdik dan Badan Pengelola Keuangan Aceh mempercepat penyaluran dana bantuan operasi sekolah (BOS) ke SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta.

“Dana BOS itu, saat ini sangat dinantikan pihak sekolah, tidak hanya untuk membayar belanja rutin sekolah, seperti rekening listrik, air PDAM, minum guru, dan pemeliharaan gedung sekolah. Tapi, untuk persiapan USBN dan UN yang sudah berada di depan mata,” kata Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda kepada Serambi di Banda Aceh, Selasa (6/3).

Saat ini, kata Sulaiman Abda, ada 800 sekolah SMA/SMK yang sedang menunggu penyaluran dana BOS itu. Sebagian sekolah, melaporkan kepada kami, telah berutang kepada pihak ketiga untuk menalangi biaya rutin sekolah dan pengadaan bahan pendukung untuk praktik siswa dan kelancaran proses belajar-mengajar,” ujarnya.

Selain itu, yang sudah berada di hadapana mata adalah pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dan ujian nasional (UN). USBN akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan ini dan UN minggu pertama dan kedua bulan depan. “Untuk persiapan pelaksanaannya agar berjalan baik dan memberikan hasil yang membanggakan bagi siswa, guru, dan daerah, dana BOS itu perlu secepatnya disalurkan, jangan lagi terlambat,” ujar Sulaiman Abda.

Ketua Komisi V DPRA Bidang Pendidikan, Mohd Al Fatah mengatakan, dana BOS itu telah disalurkan pusat ke kasda Pemerintah Aceh 28 Februari 2018. Menurut aturannya, satu minggu (7 hari kerja) setelah pemerintah daerah menerima dana BOS triwulan I (Januari-Maret) dari pusat, Disdik, dan Badan Pengelolaaan Keuangan Aceh, harus sudah memproses dan menyalurkan ke sekolah-sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Laisani yang dimintai penjelasannya terakait belum disalurkannya dana BOS sampai 6 Maret 2017 kemarin mengatakan, pihaknya saat ini bersama Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sedang mebuat peraturan gubernur (pergub) penyaluran dana BOS mendahului pengesahan RAPBA 2018.

Sampai Selasa kemarin, kata Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Safaruddin, RAPBA 2018 belum disahkan, apakah itu dipergubkan atau diqanunkan. Karena RAPBA 2018 belum disahkan, maka menurut ketentuannya untuk penyaluran dana BOS itu harus dibuat peraturan gubernur (pergub) mendahului penetapan dan pengesahan RAPBA.

Konsep pergubnya, kata Safaruddin, baru diterimanya dari Kadis Pendidikan Aceh, Laisani, hari Selasa kemarin dan pada hari ini, Rabu (7/3), akan dibawa ke Bagian Biro Hukum Setda Aceh untuk dilihat dan dikoreksi. Setelah itu baru dikembalikan lagi kepada Disdik Aceh untuk dilakukan penandatanganan pergub penyaluran dana BOS mendahului penetapan RAPBA kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

sumber:https://netralpost.com

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Laisani, M.Si

Jaringanpelajaraceh.com-Banda Aceh-Laisani menagaskan, penundaan USBN bukan karena faktor belum disahkannya APBA 2018 dan sangat keliru jika ada pihak-pihak yang beranggapan demikian.

Itu suatu yang sangat keliru. Kita siap menjelaskan kepada siapapun perihal pelaksanaan USBN dan menampung semua aspirasi yang disampaikan,” katanya saat dikonfirmasi media ini, Rabu (7/3/2018) malam.

Laisani menjelaskan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI memberikan rentang waktu mulai 19 Maret sampai 28 April 2018 dan Aceh mengambil jadwal 19 sampai 25 April 2018.

Artinya, kata Laisani, setelah UN berlangsung baru dilaksanakan USBN, tujuannya adalah strategi untuk meningkatkan pembekalan terhadap peserta didik yang mngikuti UN diantaranya try out dilakukan beberapa kali, dilakukan remedial teaching dan beberapa tahapan untuk pemantapan agar peserta UN lebih siap dalam mewujudkan siswa yang memiliki kopetensi untuk menghdapi daya saing saat masuk ke perguruan tinggi dan sekolah kedinasan bagi peserta didik SMA dan MA dan untuk dunia usaha dan industri bagi tamatan SMK.

Namun bagi siswa yang berkeinganan memasuki sekolah kedinasan dan mengikuti bimbingan secara spesifik diberikan waktu untuk melakukan ujian terlebih dahulu oleh sekolah yang bersangkutan,” katanya.

Untuk itu dia menegaskan, bahwa penundaan USBN murni bertujuan untuk mengoptimalisasikan materi pelajaran hingga tuntas, sehingga siswa lebih fokus untuk memperoleh nilai yang bagus.

Laisani mengaku sadar, jika kebijakan tersebut menuai banyak protes seperti protes dari wali siswa bahkan perwakilan siswa di Banda Aceh mendatangi DPRA untuk memprotes kebijakan tersebut.

Namun, katanya, pihak Dinas Pendidikan Aceh bersama Kankemenag Provinsi Aceh, kepala PPMG masing-masing wilayah, ketua MKKS dan para pengawas SMA/SMK sudah melakukan rapat bersama terkait penundaan jadwal USBN seperti yang termuat dalam surat edaran Disdik Aceh dan Kankemenag Aceh.

Laisani menduga, sebelum surat edaran sampai ke pihak sekolah terjadi miss komunikasi dan belum memahami surat edaran yang berisi penjelasan teknis tentang pelaksanaan USBN.

Kita memahami kegalauan dari siswa, wali siswa dan pihak sekolah yang barangkali ada siswanya akan mengikuti ujian di perguruan tinggi tertentu seperti di STPDN dan yang lain,” kata Laisani.[]

sumber:http://www.acehtrend.co

Jaringanpelajaraceh.com-Bireuen-Menjelang Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) SMP/MTs Tahun 2018, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Bireuen, melalui Bidang Pembelajaran SMP, menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor).

Rakor pemantapan USBN Tahun 2018 itu, diikuti para kepala sekolah jenjang SMP/MTs negeri dan swasta dalam Kabupaten Bireuen,

Kegiatan itu dilaksanakan pada, Selasa (6/3/2018) pagi, bertempat di Aula Lama Sekdakab setempat.

Plh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Bireuen. Drs. Muhammad Nasir M.Pd, melalui Kabid Pembina SMP Disdikpora Bireuen, Drs Teuku Syukri M.Pd, mengatakan, rakor tersebut sebagai salah satu langkah mensukseskan USBN tahun 2018 di Kabupaten Bireuen.

Selain itu, untuk mempersiapkan dan mengevaluasi persiapan USBN agar dapat terlaksana secara baik dan berjalan sukses,” kata Teuku Syukri.

Dirincikan, peserta terdiri dari tingkat SMP/MTs negeri dan swasta dalam Kabupaten Bireuen.

Dirincikan, tahun 2018 untuk tingkat SMP jumlah sekolah penyelenggara USBN sebanyak 76 sekolah MTs, 32 sekolah.

Peserta USBN tingkat SMP/MTs Tahun 2018 ini, sebanyak, 8.243 siswa,” pungkas Teuku Syukri.

sumber:http://kabarbireuen.com

Sekretaris Daerah Aceh, Drs, Dermawan mengatakan, pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali akan mempermudah Pemerintah dalam merancang program bagi kesejahteraan rakyat.

jaringanpelajaraceh.com-Banda Aceh-Jika jumlah penduduk tidak bisa dikendalikan, tentu akan berdampak pada efektifitas pembangunan tidak berjalan dengan baik, makin tingginya biaya kesehatan, biaya pendidikan dan berbagai biaya lainnya,” kata Dermawan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Hotel Hermes Palace, Selasa (06/03/2018).

Jika hal tersebut terus terjadi kata Dermawan, dikhawatirkan akan terjadi krisis pangan, air, dan dampak lain disebabkan tidak cukupnya potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Program KKBPK lanjut Dermawan merupakan solusi terbaik untuk masalah ini pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang.  Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi KB perlu mendapat dukungan agar semua pasangan usia subur ikut dalam program ini.

“Pemerintah Aceh siap memfasilitasi pelayanan KB di rumah sakit, Puskesmas atau di tempat-tempat lainnya sehingga setiap keluarga lebih mudah mendapatkan akses layanan KB,” ujar Dermawan.

Dengan ber-KB kata Dermawan, keluarga akan lebih maksimal memberikan perhatian kepada anak-anaknya sehingga citacita membangun keluarga berkualitas dapat tercapai. Program KKBPK juga bermanfaat menurunkan angka kematian ibu, serta mendorong keluarga lebih mudah memenuhi kebutuhannya.

“Perlu kerja keras secara berkesinambungan agar kita mampu meyakinkan masyarakat, bahwa program KKBPK tidak bertujuan untuk membatasi kelahiran, tapi mengatur dan merencanakan kelahiran secara bijaksana agar lahir anak-anak yang sehat dan cerdas, sehingga keluarga itu dapat membangun masa depan yang lebih gemilang,” kata Dermawan.

Dermawan menjelaskan bahwa, salah satu program yang dilaksanakan ke depan terkait dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, adalah Kampung KB.

Dermawan berharap, kegiatan kampong KB pada tahun 2018  yang sudah dicanangkan di 2016 dan 2017 disemua Kab/Kota agar segara  dilakukan intervensi secara total oleh lintas sektor terkait.

“Untuk mendukung program ini, diperlukan kerjasama dan koordinasi kita semua guna mendorong keberhasilan program KKBPK di Aceh sehingga mampu menekan pertumbuhan penduduk Aceh ke angka yang ideal, yaitu berkisar 1,2 persen per tahun,” ujar Dermawan.

Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU kerjasama Program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera di Provinsi Aceh antara antara bkkbn aceh, Kanwil Kemenag Aceh dan Dinas Pendikan.

Pada kesempatan terserut, Sekda Dermawan juga menyerahkan penghargaan kepada 10 Kabupaten /Kota dalam pencapaian program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2017. Selain itu juga diserahkan penyerahan piagam dan plakat kepada pemenang pengelolaan Gudang Alkon Kabupaten/Kota tahun 2017.

sumber:humas.acehprov.go.id