Ella Ella

acehbaru.com | Jakarta – Herayati, mahasiwa terbaik FMIPA ITB dengan Index Prestasi Kumulatif (IPK) 4 asal Kota Cilegon dilahirkan dari keluarga sederhana. Ayahnya, Muhammad Sawiri sehari-hari bekerja sebagai tukang becak.

“Sehari-hari saya tukang becak, narik di lingkungan rumah sakit Krakatau Medika. Sehari-hari narik di situ,” kata Sawiri saat ditemui di rumahnya di Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten Minggu (12/2/2017).

Jaringan Pelajar Aceh– Anak Tukang Becak Ini Jadi Mahasiswa Terbaik ITB dengan IPK 4,0. Semasa sekolah dulu, Sawiri mengatakan anaknya gemar sekali belajar matematika. Waktu masih Sekolah Dasar (SD), Herayati pernah bertanya kepada dirinya tentang kunci mempelajari ilmu hitungan ini.

Dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pulomerak menurut Sawiri, anaknya pun tidak pernah lepas dari prestasi.

Mengenai kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah, Sawiri mengaku tidak terlalu memperhatikan secara utuh. Namun, begitu pembagian rapor yang ia tahu anaknya selalu saja mendapatkan peringkat. Sewaktu lulus dari SMA, anaknya pernah ditanya oleh wali kota Cilegon mau melanjutkan kuliah dimana. Katanya mau ke ITB dan Alhamdulillah sekarang di sana.

Menurut Sawiri, Herawati adalah anak terakhir dari empat bersaudara. Sewaktu Hera masih bayi, ia mengaku sudah bekerja sebagai tukang becak di lingkungan rumah sakit Krakatau Medika, Cilegon. Keluarga di rumah menurutnya mendukung penuh pendidikan yang ditempuh oleh Hera. Apalagi, selama di ITB anaknya tersebut mendapatkan beasiswa dari pihak kampus.

Pada tanggal 2 Mei 1984, Presiden RI Soeharto mencanangkan program Wajib Belajar. Harapan Presiden saat itu adalah agar anak-anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan sehingga dapat memajukan bangsa dan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.

Wajib Belajar bukan hanya berdampak pada keharusan anak-anak Indonesia untuk belajar, melainkan juga pada tuntutan pengelolaan pendidikan yang baik oleh negara.

Hanya saja, pengelolaan pendidikan oleh negara demi mewujudkan program itu berada pada titik yang kurang menyenangkan. Berdasarkan data Human Development Research yang diterbitkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sampai tahun 2013, Education Index Indonesia adalah 0,603 berada pada peringkat 103 dari 187 negara atau berada pada peringkat 5 level ASEAN di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Melihat dari index tersebut, tugas pemerintah tentu sangatlah berat dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

Pendidikan yang baik haruslah dinikmati oleh seluruh anak Indonesia secara merata. Hal ini didasarkan pada teori keadilan sebagai kesamaan (egalitarian) yang merumuskan bahwa tidak ada perbedaan di antara semua orang dalam mendapatkan kemanfaatan atas seuatu hal.

Teori ini menyatakan kesamaan sebagai unsur dari keadilan. Oleh karena itu, pendidikan yang adil adalah pendidikan yang dapat dinikmati dan memberi kemanfaatan pada anak-anak Indonesia.

Pendidikan yang baik juga telah diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan sebagai salah satu dari hak-hak dasar yang harus diberikan kepada anak-anak Indonesia. Hal ini adalah penerapan dari hak dan kewajiban kontraktual antara negara dan warga negara.

Perjanjian kontraktual ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian akan tanggung jawab masing-masing pihak. Negara sebagai pemilik kewajiban harus menyelenggarakan pendidikan yang baik dan warga negara sebagai pemilik hak sekaligus kewajiban dalam mengikuti pendidikan yang baik.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia? Padahal jika melihat pada dana yang dianggarkan oleh APBN, anggaran untuk pendidikan adalah sebesar 20 persen dari total APBN. Hal ini telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang keharusan negara dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah anggaran tersebut telah memberi kemanfaatan pada pendidikan Indonesia sebagai aplikasi due care theory?
***
Anggaran pendidikan yang besar seharusnya direncanakan dengan teliti, dikelola secara hati-hati (prudent), dan diawasi dengan tepat sehingga dapat memberikan social benefit bagi masyarakat dan dunia pendidikan.

Salah satu tujuan penggunaan anggaran pendidikan adalah untuk membiayai tunjangan profesi guru. Pemberian tunjangan profesi guru dimaksudkan sebagai bentuk motivasi dalam bekerja dan diharapkan kesejahteraan guru akan meningkat.

Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas guru dalam memberikan pengajaran dan keteladanan. Pemberian tunjangan ini juga mendukung dalam pencegahan triangle fraud theory yang mendasarkan pada pressure, opportunity, dan rasionalisasi.

Akan tetapi, pemberian tunjangan profesi guru ini memunculkan masalah baru. Seorang guru mungkin saja lebih mementingkan haknya untuk mendapatkan tunjangan tersebut daripada menunaikan kewajiban utamanya sebagai pendidik.

Hal ini disebabkan antara lain oleh banyaknya tugas adminitrasi yang harus dilengkapi sertatuntutan akan jumlah jam mengajar minimal. Teori substance over form sebagai salah satu teori akuntansi bisa diterapkan dalam pandangan tugas seorang guru.

Maksudnya, seorang guru dikatakan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik apabila mampu berperan sebagai pendidik dalam pembelajaran maupun dalam karakter siswa daripada hanya sekedar memenuhi tugas administrasi dan megajar dengan jumlah jam mengajar yang banyak. Oleh karena itu, seorang guru seharusnya meningkatkan kualitas keilmuannya guna mendukung substansi tugas seorang guru.

Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah menyebutkan bahwa jumlah jam mengajar minimal bagi guru yang memperoleh tunjangan profesi adalah 24 jam mengajar.

Artinya, seorang guru dengan jam mengajar kurang dari 24 jam maka guru tersebut tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi. Akibatnya, seorang guru dapat saja akan lebih mementingkan jumlah jam mengajar agar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi daripada meningkatkan kualitasnya.

Penulis berpendapat bahwa seharusnya guru tetap terjamin mendapatkan tunjangan profesi meski jumlah jam mengajar tidak mencapai 24 jam. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah jam mengajar bukanlah satu-satunya indikator untuk menilai kesungguhan seorang guru dalam mengajar dan untuk menilai kesuksesan pendidikan. Warga negara sebagai konsumen dari pendidikan harus terjamin pemenuhannya oleh negara.

Menurut due care theory, pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pendidikan yang baik dan berkeadilan wajib memberikannya secara bertanggung jawab kepada semua lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, penulis berpendapat seharusnya terdapat penyederhanaan dalam tugas administrasi seorang guru dan jaminan pemberian tunjangan profesi pada guru yangmemiliki jumlah jam mengajar kurang dari 24 jam.

Tunjangan seharusnya diberikan secara profesional dan proporsional. Profesional artinya tunjangan diberikan karena kesuksesan guru dalam pembelajaran sedangkan proporsional artinya tunjangan diberikan berdasar pada proporsi tanggung jawab seorang guru.

Penyederhanaan beban administrasi dan jaminan pemberian tunjangan profesi pada gurujuga dapat berdampak pada peningkatan kualitas keilmuan seorang guru. Seorang guru akan dapat lebih mengalokasikan waktu untuk memperdalam dan meng-update ilmu yang dimiliki.

Selain itu, seorang guru juga lebih bisa melakukan penelitian dan penulisan untuk pembuktian ilmu yang telah dipelajari. Dengan adanya peningkatan mutu seorang guru, diharapkan dapat menciptakan anak-anak Indonesia yang bermutu.

Pendidikan harus dibenahi. Seorang guru harus mempebaiki misi, visi, dan paradigma dalam mengajar. Seorang guru tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan administrasi, tuntutan jam mengajar, dan menuntaskan kurikulum yang telah ditetapkan demi tunjangan profesi, tetapi seorang guru harus dapat berperan sebagai pengajar, pendidik, sekaligus pemberi keteladan bukan hanya bagi murid-muridnya melainkan juga bagi lingkungannya. Seorang guru adalah pahlawan bangsa yang harus kita hargai jasa-jasanya.

Oktora Senatria Yudha
Mahasiswa Magiter Akuntansi Universitas Gadjah Mada

(sumber:http://wartakota.tribunnews.com)

Rajgauri Pawar (12) memiliki tingkat kecerdasan (IQ) melebihi ilmuwan Albert Einstein dan Stephen Hawking. Ia mencatat nilai tertinggi 162 dalam tes IQ Mensa di Manchester, Inggris.
Gadis remaja asal India ini bahkan mengalahkan Einstein dan Hawking yang keduanya memiliki IQ 160. Mengutip situs Independent, Senin, 8 Mei 2017, Pawar juga memiliki rekor IQ tertinggi untuk seseorang berusia di bawah 18 tahun.
Menurut Mensa, Pawar merupakan satu dari 20 ribu orang yang bisa meraih nilai tertinggi di seluruh dunia. “Saya sedikit gugup sebelum ujian tapi tidak masalah dan saya sangat senang melakukannya dengan baik,” katanya.
Pawar telah bergabung dengan British Mensa IQ Society sebagai anggota setelah mendapat nilai menakjubkan. Mensa adalah salah satu organisasi paling eksklusif di dunia.
Satu-satunya cara untuk bergabung adalah mencetak dua rekor teratas dalam tes IQ yang terkenal tersebut.
Didirikan pada 1946 di Oxford oleh Lancelot Lionel Ware dan Roland Berrill, misinya adalah untuk “mengidentifikasi dan mendorong kecerdasan manusia untuk kepentingan kemanusiaan”.
Sementara itu, Surajkumar Pawar, ayahnya, mengatakan bahwa apa yang dilakukan putrinya itu tidak terlepas dari bimbingan keluarga dan guru-gurunya di sekolah.
“Ini tidak akan mungkin terjadi tanpa usaha para guru dan dukungan keluarga,” ungkap dia, yang juga bekerja sebagai ilmuwan di University of Manchester.
Altrincham Grammar School for Girls, sekolahnya Pawar, juga mengungkapkan kebahagiaan mereka atas prestasi yang ditoreh anak muridnya yang jenius itu.
“Semua orang senang. Dia adalah murid yang sangat disukai dan kami semua mengharapkan hal-hal besar darinya,” ujar Andrew Barry, guru matematika Pawar.

(sumber:http://teknologi.news.viva.co.id)

Sebuah mobil listrik dipamerkan di halaman Kampus Fakultas Teknik Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh. Mobil hemat energi yang diberi nama Malem Diwa karya mahasiswa jurusan Teknik Mesin Unsyiah itu pernah diikutkan dalam Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) UGM Yogjakarta tahun 2016 lalu.

Tim Teknik Mesin Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh tampil sebagai juara pertama Kompetisi Water Bike (Sepeda Air) Nasional untuk kategori water gun. Sementara juara dua dan tiga diraih Tim Reagul 1 SMK 5 Babat dan Tim Lucky Lucifer 2 Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya.
Dosen Pembimbing Project, Akhyar ST MP MEng kepada Serambi, Rabu (3/5), mengatakan, kompetisi yang diadakan Himpunan Teknik Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, 28-30 April 2017 itu diikuti sejumlah kampus di Indonesia. Kompetisi itu, sebutnya, memperlombakan empat kategori yaitu water bike contest, water bike endurance, water gun, dan water bike race.
Dijelaskan, water gun adalah lomba mengejar lawan dan menghancurkan target dari kertas koran dengan semprotan air (water gun). Cabang ini, lanjut Akhyar, berlangsung di danau ITS.
“Pertandingan ini mirip acara benteng takeshi yang disiarkan salah satu TV nasional. Sekali tampil terdiri atas empat tim yang harus menghancurkan atau merobek target pada sepeda air lawan yang terletak pada stang setiap water bike, dan peserta tidak boleh melebihi arena yang sudah ditentukan,” jelasnya.
Pada kategori water bike contest, sambung Akhyar, tim Teknik Mesin Unsyiah menempati urutan keenam dari 24 tim yang tampil. “Pada kategori ini, peserta yang dinilai oleh dua orang juri dari Teknik Perkapalan ITS Surabaya memaparkan ide, konsep, dan kreativitas pada prototype water bike yang sudah dibuat,” ungkap Akhyar.
Sementara pada kategori water bike endurace (kemampuan sepeda air untuk saling tarik menarik), tim Teknik Mesin Unsyiah hanya berhasil masuk delapan besar. Pada cabang ini peserta dianggap menang bila mampu menyeret atau menarik lawan sejauh 2,5 meter dalam waktu lima menit dari garis tengah yang sudah ditentukan panitia.
Sedangkan pada kategori water bike race, tim Teknik Mesin Unsyiah berhasil masuk dalam 12 besar. Water bike race yaitu lomba kecepatan dimana setiap race diadu dua tim dan siapa yang tercepat. Jalurnya dibuat zigzag di awal, dan saat kembali baru drag atau lurus dengan kecepatan penuh sampai finish.
“Secara keseluruhan, Alhamdulillah tim Teknik Mesin Unsyiah meraih juara harapan tiga. Sedangkan juara umum diraih tim T-Man Universitas Surabaya,” demikian Akhyar.(una)

(sumber:http://aceh.tribunnews.com)

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat tujuh masalah pendidikan yang harus segera diselesaikan pemerintah untuk mewujudkan Nawacita bidang pendidikan.

“Masih ada celah yang harus terus diperbaiki, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan,” kata Koordinator Nasional JPPI, A. Ubaid Matraji kepada Republika.co.id, Selasa (2/5).

Pertama, nasib program wajib belajar (wajar) 12 tahun ini masih di persimpangan jalan. Alasannya, program itu belum memiliki payung hukum. Perbincangan soal realisasi wajar 12 tahun ini mengemuka sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2015.

Namun, sepanjang 2016-2017, tidak ada lagi perbincangan dan langkah untuk mewujudkan hal itu. Menurutnya, mandegnya wajar 12 tahun akibat tidak adanya payung hukum yang dapat mendorong untuk mewujudkannya.

Ubaid beranggapan, seharusnya, UU Sisdiknas harus diamandemen khususnya pasal terkait wajar sembilan tahun diubah menjadi 12 tahun. Atau, bisa juga didorong melalui Instruksi Presiden dan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan wajar 12 tahun di provinsi.

Kedua, angka putus sekolah dari SMP ke jenjang SMA mengalami kenaikan. Hal ini dipicu maraknya pungutan liar di jenjang MA/SMK/SMA. Banyak kabupaten/kota yang dulu sudah menggratiskan SMA/SMK, tapi kini mereka resah karena banyak provinsi yang membolehkan sekolah untuk menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan.

Menurutnya, alih wewenang pengelolaan jenjang sekolah menengah ini tidak menjawab kebutuhan wajar 12 tahun. Namun, hanya peralihan wewenang yang justru menimbulkan masalah baru.

Ketiga, pendidikan agama di sekolah mendesak untuk dievaluasi dan dibenahi, baik metode pembelajarannya maupun gurunya. Berdasarkan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta (Desember 2016), terdapat 78 perden guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di sekolah, setuju jika pemerintah berdasyarkan syariat Islam dan 77 persen guru PAI mendukung organisasi-organisasi yang memperjuangkan syariat Islam.

Ubaid menilai hal itu merupakan cara pandang yang berbahaya bagi keutuhan NKRI. Jika dibiarkan, benih-benih intoleran dan sikap keagamaan yang radikal akan tumbuh subur di sekolah.

Keempat, masih lemahnya pengakuan negara atas pendidikan pesantren dan madrasah (diniyah). Model pendidikan ini berperan sejak dahulu, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Namun, kini perannya termarginalkan karena tidak sejalan dengan kurikulum nasional. Maka, tidak heran, jika belakangan ini kekerasan atas nama agama, SARA, dan benih-benih radikalisme tumbuh subur. Sebab, pendidikan agama di sekolah tidaklah cukup memadahi.

Pendidikan agama tidak bisa dilakukan secara instan di sekolah. Jadi, sekolah perlu bersinergi dengan lembaga pesantren dan madrasah diniyah untuk memberikan pemahaman agama yang komprehensif (tafaqquh fiddin), yang bervisi rahmatan lil alamin. Untuk itu, RUU madrasah dan pesantren harus masuk Prolegnas 2017.

Kelima, pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran dan tepat waktu. Bersekolah bagi kaum marginal masih jadi impian. Marginal di sini terutama dialami oleh warga miskin dan anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Angka putus sekolah didominasi oleh kedua kelompok tersebut. Program BOS, BSM, dan KIP perlu dievaluasi karena nyatanya masih banyak anak miskin yang susah masuk sekolah. Pendistribusian yang lambat, alokasi yang tidak akurat, dan juga penyelewengan dana turut menyelimuti implementasi program tersebut.

Khusus untuk kelompok difabel, mereka terkendala susahnya menemukan sekolah inklusi. Akhirnya, mereka harus bersekolah dengan teman yang senasib, dan semakin menjadikannya tereksklusi dari realitas sosial.

Keenam, kekerasan dan pungutan liar di sekolah masih merajalela. Potret buram pendidikan di Indonesia masih diwarnai oleh kasus kekerasan di sekolah dan pengaduan pungli. Modus kekerasan ini sudah sangat rumit untuk diurai, karena para pelakunya dari berbagai arah.

Komponen utama sekolah, yakni, wali murid, guru, dan siswa, satu sama lain berperan ganda. Artinya, masing-masing dapat berperan sebagai pelaku, dapat pula jadi korban. Penerapan sekolah ramah anak menjadi penting untuk direvitalisasi. Di sisi lain, fakta pungutan liar di seakan tidak dapat dikendalikan, terutama terjadi di sekolah negeri yang harusnya bebas pungutan dan juga terjadi di jenjang sekolah menengah.

Ketujuh, ketidak-sesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Saat ini ada lebih dari tujuh juta angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan. Sementara di saat yang sama, dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap pakai.

Ini menunjukkan bahwa ada gap antara dunia industri dengan ketersedian tenaga terampil di Indonesia. Ini penting, sebab di era MEA, serbuan tenaga kerja asing akan meminggirkan dan mempensiundinikan tenaga kerja Indonesia. Untuk itu, perbaikan dan penyempurnaan kurikulum di sekolah juga harus mampu menjawab masalah ini.

(sumber:http://www.republika.co.id)

Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan sesama anggota negara ASEAN pun kualita SDM bangsa Indonesia masuk dalam peringkat yang paling rendah. Hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus segera diperbaiki agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang supaya bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain dan agar tidak semakin tertinggal karena arus global yang berjalan cepat.
Untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia diperlukan sistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan dan tuntutan zaman. Perbaikan itu dilakukan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menggunakan sistem pendidikan dan pola kebijakan yang sesuai dengan keadaan Indonesia.
Masa depan suatu bangsa sangat tergantung pada mutu sumber daya manusianya dan kemampuan peserta didiknya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Hal tersebut dapat kita wujudkan melalui pendidikan dalam keluarga, pendidikan masyarakat maupun pendidikan sekolah.
Saat ini pendidikan sekolah wajib di terima oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan mengenyam pendidikan kita dapat mengikuti arus global dan dapat mengejar ketertinggalan kita dari bangsa lain. Namun dalam kenyataannya sekarang ini masih banyak orang yang belum dapat mengenyam pendidikan sekolah karena faktor ekonomi. Akan tetapi di dalam era global ini, hal tersebut tidak boleh terjadi karena akan menghambat perkembangan SDM dan bangsa pada umumnya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus mengambil kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut.

Sistem Pendidikan yang di Anut di Indonesia
Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Namun, sistem pendidikan nasional masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ada beberapa sistem di Indonesia yang telah dilaksanakan, di antaranya:
· Sistem Pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai.
Sistem pendidikan ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. Disini peserta didik diberi pengajaran kejujuran, tenggang rasa, kedisiplinan, dsb. Nilai ini disampaikan melalui pelajaran Pkn, bahkan nilai ini juga disampaikan di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

· Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka.
Menurut sistem pendidikan ini, peserta didik di tuntut untuk dapat bersaing dengan teman, berfikir kreatif dan inovatif

· Sistem pendidikan beragam.
Di Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, daerah, budaya, dll. Serta pendidikan Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal.

· Sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu.
Di dalam KBM, waktu di atur sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan karena waktunya terlalu singkat atau sebaliknya.

· Sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman.
Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan / pergantian dari waktu ke waktu, hingga sekarang Indonesia menggunakan kurikulum KTSP.

Problem di Bidang Pendidikan
Problem yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang pendidikan mencakup tiga pokok proble, yaitu:
a. Pemerataan Pendidikan
Saat ini bangsa Indonesia masih mengalami di bidang pemerataan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan pendidikan di Indonesia hanya dapat dirasakan oleh kaum menengah ke atas. Agar pendidikan di Indonesia tidak semakin terpuruk, maka pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat. Misalnya, adanya kebijakan wajib belajar 9 tahun. Kebijakan ini dilaksanakan dari mulai bangku SD hingga SMP. Pemerintah membuat kebijakan dengan meratakan tenaga pendidik di setiap daerah.
b. Biaya pendidikan
Keadaan ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk berdampak pula pada pendidikan di Indonesia. Banyak sekali anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena biaya pendidikan yang mahal. Maka dari itu, agar bangsa Indonesia tidak semakin terbelakang, Pemerintah mulai mengeluarkan dana BOS, yang diberikan kepada peserta didik di SD dan SMP. Hal tersebut dilakukan dengan membebaskan biaya SPP atau membuat kebijakan free-school bagi pendidikan dasar. Dengan dikeluarkan kebijakan tersebut, di harapkan semua pendidikan dapat dirasakan di semua kalangan masyarakat Indonesia.
c. Kualitas Pendidikan
Selain kedua masalah tersebut, permasalahan yang paling mendasar adalah masalah mutu pendidikan. Karena sekarang ini pendidikan kita masih jauh tertinggal jika di bandingkan dengan negara-negara lain. Hal tersebut di buktikan dengan banyaknya tenaga pendidik yang mengajar namun tidak sesuai dengan bidangnya. Selain itu, tingkat kejujuran dan kedisiplinan peserta didik masih rendah. Contohnya: dengan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan saat mengikuti Ujian Nasional peserta didik cenderung pilih mendapat jawaban secara instan, misalnya dengan membeli jawaban soal UN. Oleh karena itu, mutu pendidikan harus diperbaiki, maka pemerintah membuat kebijakan yang berupa peningkatan mutu pendidik. Yang dilakukan dengan cara mengevaluasi ulang tenaga pendidik agar sesuai dengan syarat untuk menjadi pendidik. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan sarana dan prasarana, misalnya memperbaiki fasilitas gedung, memperbanyak buku, dll.

Pendidikan sangat penting pengaruhnya bagi suatu bangsa. Tanpa adanya pendidikan, maka bangsa tersbut akan tertinggal dari bangsa lain. Sepeti halnya juga bangsa Indonesia, pendidikan merupakan salah satu upaya yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain khususnya bangsa-banga ASEAN. Maka pendidikan Indonesia harus diperbaiki, baik dari segi sistem pendidikan maupun sarana prasarana.
Indonesia terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Saat ini pemerintah mulai memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia dengan membuat berbagai kebijakan dan merubah sistemnya. Pendidikan Indonesia saat ini menggunakan sistem nasional yang meliputi sistem terbuka, sistem yang berorientasi pada nilai, sistem pendidikan yang beragam, sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman dan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk menjalankan sistem tersebut, pemerintah mengeluarkan sistem wajib belajar 9 tahun yang ditujukan untuk peserta didik SD dan SMP, adanya free-school. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu yang disesuaikan dengan keadaan pendidikan sekarang, memperbaiki sarana-prasarana, mengevaluasi kinerja tenaga pendidik dll. Dengan adanya upaya pendidikan di Indonesia dapat lebih baik agar bangsa Indonesia dapat mengimbangi negara lain terutama negara-negara ASEAN.

(sumber:http://sistempendidikannegarakita.blogspot.co.id/)