close

Redaksi

Berita Terkini

Komisi E Prihatin Angka Anak Putus Sekolah Tinggi

* Hasil Suvei Susenas 2012

BANDA ACEH – Anggota Komisi E DPR Aceh, Tgk Mahyaruddin Yusuf menyatakan prihatin atas tingginya angka anak putus sekolah di Aceh hingga mencapai 26,16 persen. “Jika ini benar dan terjadi di Aceh kita sangat menyayangkan dan sangat prihatin, karena anggaran untuk sektor pendidikan sangat besar. Tapi ternyata angka putus sekolah juga besar,” katanya kepada Serambi di Banda Aceh, Kamis (26/9).

Menurutnya, bila dilihat dari sisi alokasi anggaran, sulit untuk diterima bila masih ada anak-anak di Aceh yang putus sekolah. Apalagi persentasenya yang mencapai angka 26,16 persen. Disebutkan, jika data BPS Aceh itu benar, maka DPR Aceh sangat prihatin dengan kondisi pendidikan Aceh saat ini.

Menurutnya, di tengah besarnya dana pendidikan yang dialokasikan dalam APBA ternyata angka anak putus sekolah juga masih tinggi. Pihaknya berharap Dinas Pendidikan Aceh segera mengklarifikasi data tersebut. Jika memang benar, kata dia, maka DPR Aceh berharap penggunaan dana pendidikan ke depan harus difokuskan pada masyarakat yang putus sekolah.

“Anggaran pendidikan kita itu selalu di atas 20 persen, dan itu bukan angka yang kecil. Pemerintah harus memfokuskan anggaran itu kepada anak-anak yang putus sekolah dan perlu segera dilakukan pendataan,” jelas anggota Fraksi PKS itu.

Dia sebutkan ada beberapa kemungkinan yang menjadi pemicu anak putus sekolah di Aceh. Antara lain terkait biaya pendidikan, permasalahan sosial atau konflik dalam rumah tangga si anak. Seperti diberitakan Rabu (25/9), akses pendidikan di Aceh masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012 yang dimuat BPS Aceh di dalam bukunya ‘Aceh dalam Angka 2013’ ada 26,16 persen anak Aceh yang tidak bersekolah lagi, atau putus sekolah.

Jumlah tersebut dihitung dari total jumlah penduduk usia sekolah di Aceh, yang dibagi berdasarkan empat kelompok umur. Yaitu 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SM), 16-18 tahun (SMA), dan 19-24 tahun (Perguruan Tinggi).

Buku ‘Aceh Dalam Angka 2013’ diserahkan oleh Plt Kepala BPS Aceh, Azhar, kepada Pemimpin Perusahaan Harian Serambi Indonesia, Mohd Din, saat melakukan kunjungan silaturrahmi, Selasa (24/9), dalam rangka memperingati Hari Statistik yang jatuh pada Kamis, 26 September 2013. (sar :serambi 27 september 2013) 

read more
Berita Terkini

Kemendiknas Luncurkan Standar Pelayanan Minimal Dikdas

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) meluncurkan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar (Dikdas) sebagai paradigma baru meningkatkan dan memeratakan mutu SD/MI dan SMP/MTs di seluruh Indonesia. Diharapkan, SPM pendidikan dasar sudah bisa diterapkan secara maksimal oleh pemerintah daerah hingga tahun 2013.”Tak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tak melaksanakan SPM yang baru, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 15 Tahun 2010. Ada sanksinya jika Pemda lalai,” kata Wakil Menteri Pendidikan Nasio nal (Wamendiknas), Fasli Jalal, di Jakarta, Selasa (24/8).Ditambahkan, penyusunan SPM Pendidikan Dasar itu didasarkan atas masih banyaknya sekolah yang belum memenuhi syarat untuk mutu pendidikan. Sementara pemerintah daerah terlihat tidak peduli terhadap kondisi pendidikan di wilayahnya.”Sekolah yang dimaksud bukan hanya sekolah negeri, terutama sekolah swasta yang ada di wilayah itu. Karena sekolah swasta juga harus mendapat pembinaan,” tuturnya.Untuk penerapan SPM Pendidikan Dasar, kata Fasli, pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp 18 triliun bagi 100 kabupaten/kota selama kurun waktu 3 tahun. Setelah itu, diharapkan seluruh sekolah sudah bisa menerapkan standar nasional pendidikan (SNP) sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional.Fasli menyebut ada sekitar 27 indikator SPM yang tanggung jawabnya dibagi antara pemerintah daerah dengan sekolah. Sebanyak 14 indikator menjadi tanggung jawab daerah, sedangkan sisanya tanggung jawab sekolah.Sejumlah komponen yang harus dipenuhi pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar, Fasli memaparkan, jumlah peserta didik dalam satu kelas untuk sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah (SD/MI) sebanyak 32 orang dan sebanyak 36 orang untuk tingkat sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs).”Di setiap SD/MI harus memiliki minimal dua guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau diploma IV. Ini sangat penting karena kemampuan guru dalam mengajarkan mampu meningkatkan mutu pendidikan anak,” ujarnya.Ditambahkan, setiap SMP/MTs kini tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1/D-IV sebanyak 70 persen dan separuh diantaranya telah memiliki sertifikasi pendidikan. Untuk daerah, jumlah guru dengan kualifikasi sarjana masih sekitar 40 persen.

Komponen lainnya yang tak kalah penting adalah tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki, yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari permukiman daerah terpencil. (Tri Wahyuni)
read more
Berita Terkini

Dojo SMKN Penerbangan gelar latihan kenaikan tingkat

Kempo @obyektif.com

DOJO Kempo SMKN Penerbangan Aceh mengadakan latihan bersama (Gasami) dan ujian kenaikan tingkat pertama untuk kenshi yang sudah menjalani latihan selama enam bulan lebih.

Biasanya pelaksanaan ujian kenaikan tingkat pertama untuk kenshi (pemain kempo) dilaksanakan paling cepat dalam kurun waktu tiga bulan atau 36 kali pertemuan. Namun karena adanya kendala beberapa waktu lalu terpaksa ujian kenaikan tingkat ini pun ditunda hingga tanggal 21-22 September 2013 lalu.

Ujian kenaikan tingkat tersebut juga dikuti oleh para kenshi dari dojo PLN Wilayah Aceh yang berjumlah 15 orang. Sementara dari dojo SMKN Penerbangan juga berjumlah 15 orang.

Setelah mengkuti rehab tekhnik dan ujian teori pada Sabtu sore hingga malam, kegiatan dilanjutkan esok paginya Minggu 22 September 2013 yang diawali dengan joging, senam dan pemanasan, kemudian dilanjutkan dengan tradisi kempo dan latihan gerakan dasar (kihon).

Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan seremonial yang dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Kota (Pengkot) PERKEMI Banda Aceh, Sekum Pengprov PERKEMI Aceh bapak T. Dahsya Kesuma Putra, dan juga perwakilan KONI Kota Banda Aceh. Acara seremonial pembukaan tersebut juga dihadiri oleh kepala Sekolah bapak Ferynaldi dan juga ketua dewan komite sekolah.

Pada kesempatan tersebut Kepala Sekolah SMK Negeri Penerbangan Aceh menyampaikan bahwa mereka menyambut baik program yang ditawarkan oleh Pengprov PERKEMI Aceh khususnya komisi pelajar dan mahasiswa pada beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi Pelajar dan Mahasiswa Pengprov PERKEMI Aceh Ahyar, yang sekarang merupakan pelatih utama dojo SMK Negeri Penerbangan Aceh menawarkan program kerjasama dengan pihak sekolah guna memasukkan progam latihan kempo sebagai program khusus di sekolah tersebut.

“Mengingat SMK Negeri Penerbangan Aceh merupakan sekolah yang membutuhkan mental dan fisik yang kuat bagi setiap anak didiknya, maka kempo merupakan pilihan yang tepat untuk memperkuat mental mereka sehingga mereka nantinya bisa menjadi taruna dan taruni yang berprestasi,” kata Ferynaldi dalam rilis yang diterima ATJEHPOSTcom hari ini Rabu 25 September 2013.

Ferynaldi menambahkan, program khusus tersebut wajib diikuti oleh semua siswa kelas X (sepuluh) atau kelas satu, mereka wajib mengikuti program latihan kempo seminggu sekali, kemudian bagi mereka yang berminat ingin melanjutkan lebih banyak waktu latihannya bisa masuk ke dojo dengan durasi latihan 3 kali dalam seminggu.

Bagi mereka yang sudah masuk ke dojo secara resmi didaftarkan ke PB. PERKEMI untuk mendapat nomor induk kenshi (NIK) sehingga akan memudahkan bagi mereka melanjutkannya latihan ke jenjang lebih tinggi guna meraih prestasi.

Pelatih Kempo Dojo SMK Negeri Penerbangan Aceh bapak Ahyar, ST (II DAN) menambahkan bahwa program kerjasaman ini terjalin karena adanya itikad baik dari semua pihak yang terlibat di dalamnya terutama sekali pihak-pihak yang ingin memajukan pendidikan di Aceh.

“Program khusus ini merupakan pilot project Komisi Pelajar dan Mahasiwa Pengprov PERKEMI Aceh yang memiliki tujuan utama untuk mengurangi kegiatan negatif dari para siswa-siswi dari sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak sekali waktu luang generasi penerus bangsa kita ini disalahgunakan sehingga mereka sering terjerat dengan kenakalan remaja seperti kecanduan narkoba, sek bebas, dan perilaku negatif lainnya,” ujarnya.

Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengurangi kegiatan-kegiatan negatif siswa-siswi generasi penerus bangsa terutama sekali di SMK Negeri Penerbangan Aceh. Program ini juga akan dicoba implementasikan di beberapa sekolah lainnya ke depan setelah melihat adanya respon positif dari berbagai kalangan.[] ihn 

 

read more
Berita TerkiniPengumuman

Yuk ikut seminar bareng Prof. BJ Habibie di Unsyiah

BADAN Eksekutif Mahasiwa (BEM) Fakultas Hukum Unsyiah bekerja sama dengan PII Perguruan Tinggi kota Banda Aceh akan menggelar seminar internasional dan Aceh Malaysia Youth Leader Conference (AMYLC) pada 5-6 Oktober 2013 mendatang di Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah.

Kegiatan ini direncanakan diikuti dua negara yaitu Indonesia (Aceh) dan Malaysia. Tema yang diangkat yaitu “Mempersiapkan Daya Saing Pemimpin Muda Aceh Menuju ASEAN Community 2015”.

Pemateri pada seminar internasional ini adalah mantan presiden RI ke-3 yaitu Prof. B.J. Habibie, Prof. Tan Sri Dato’Zulkifli Abdul Razak (Presiden Persatuan Rektor Universitas se-Dunia), turut hadir pula Prof. Abdul Razak Ahmad (Penasehat Kementerian Pendidikan Malaysia), dan Prof. Samsul Rizal, (Rektor Universitas Syiah Kuala).

Melalui seminar ini diharapkan mahasiswa dan pemuda yang ada di Aceh dan Malaysia dapat mengambil bagian dalam menyukseskan ASEAN Community 2015. Karena mahasiswa merupakan pemimpin masa depan.

Ketua panitia acara Teuku Zulman Sangga Buana, dalam rilis yang diterima ATJEHPOSTcom mengatakan keseriusannya mempertemukan mahasiswa dari dua negara ini dalam satu wadah kebersamaan.

“Seminar Internasional ini merupakan salah satu paket acara dari Aceh-Malaysia Youth Leader Conference (AMYLC) 2013, di mana setelah dilaksanakan seminar internasional dilanjutkan lagi dengan konferensi mahasiswa dari dua negara yang nantinya akan dideklasrasikan AMYLC. Dua acara ini diselenggarakan pada tanggal 5-6 Oktober 2013,” katanya.

Peserta AMYLC sendiri yaitu dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Aceh dan pemimpin mahasiswa dari Malaysia, juga diikiti oleh LSM, Ormas, dan OKP-OKP yang ada di Aceh dan Malaysia.

Acara ini katanya turut disponsori Kementerian Pendidikan Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu, dan I Need A Coffee, serta didukung pula oleh IMAGE Advertising dan Hom Hai.

“Bagi masyarakat umum, siswa atau mahasiswa yang ingin mengikuti seminar internasional ini dapat mendaftarkan diri di sekretariat panitia AMYLC yaitu di sekretariat BEM Fakultas Hukum Unsyiah atau dapat menghubungi 0852 1101 1432 dan follow @AMLYC_2013. Info lebih lanjut dapat mengunjungin website www.amylc.org.,” ujarnya.[] ihn

(lebih…)

read more
Berita TerkiniPengumuman

Kemenkominfo Berikan Beasiswa S2 untuk PNS

Beasiswa S2
Beasiswa S2

ADA lowongan beasiswa menarik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk para pegawai negeri sipil (PNS), nih!

Melalui Badan Litbang Sumber Daya Manusia (SDM), Kementerian Kominfo menyelenggarakan program beasiswa 2013. Ada dua skema beasiswa yang ditawarkan Kemenkominfo, yakni Beasiswa S-2 CIO dan Beasiswa S-2 Ilmu Komunikasi. Kedua skema ini akan memberikan beasiswa pendidikan senilai biaya SPP yang sedang berlaku.

Selain SPP, beasiswa juga termasuk fasilitas biaya operasional. Peserta program beasiswa juga mendapat biaya buku yang besarannya ditentukan sesuai masa studi. Tetapi, jika peserta gagal lulus sesuai tenggat masa studi, maka tambahan biaya studi ditanggung sendiri.

PNS di instansi pemerintah Pusat maupun Daerah dapat melamar untuk beasiswa ini, dengan syarat telah bekerja minimal dua tahun sejak diangkat menjadi PNS. Mereka yang dapat melamar adalah yang menggeluti bidang pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di instansi yang bersangkutan.

Syarat lainnya, pelamar belum memiliki gelar S-2 dan tidak sedang mengikuti program pendidikan S-2. Pelamar juga harus mendapatkan izin dan rekomendasi dari pejabat berwenang (minimum pimpinan instansi setingkat Eselon II) instansi yang bersangkutan untuk menjalani pendidikan.

Sementara itu, syarat khusus program beasiswa ini berbeda sesuai standar perguruan tinggi tujuan. Informasi lanjut bisa klik di laman ini(okezone.com)

read more
Berita Terkini

26,16 Persen Anak Aceh Putus Sekolah

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Azhar, menyerahkan buku Aceh Dalam Angka 2013 kepada Pemimpin Perusahaan Harian Serambi Indonesia, Mohd Din, dalam kunjungan seilaturrahminya ke kantor media ini, Selasa (24/9). SERAMBI/YOCERIZAL
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Azhar, menyerahkan buku Aceh Dalam Angka 2013 kepada Pemimpin Perusahaan Harian Serambi Indonesia, Mohd Din, dalam kunjungan seilaturrahminya ke kantor media ini, Selasa (24/9). SERAMBI/YOCERIZAL

* Minat ke Sekolah Negeri Menurun

BANDA ACEH – Akses pendidikan masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat Aceh. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012 yang dimuat BPS Aceh di dalam bukunya ‘Aceh dalam Angka 2013’, ada 26,16 persen anak Aceh yang tidak bersekolah lagi, atau putus sekolah.

Jumlah tersebut dihitung dari total jumlah penduduk usia sekolah di Aceh, yang dibagi berdasarkan empat kelompok umur. Yaitu 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SM), 16-18 tahun (SMA), dan 19-24 tahun (Perguruan Tinggi).

Buku ‘Aceh Dalam Angka 2013’ diserahkan oleh Plt Kepala BPS Aceh, Azhar, kepada Pemimpin Perusahaan Harian Serambi Indonesia, Mohd Din, saat melakukan kunjungan silaturrahmi, Selasa (24/9), dalam rangka memperingati Hari Statistik yang jatuh pada Kamis, 26 September 2013.

“Buku ‘Aceh Dalam Angka 2013’ ini belum kita edarkan. Serambi yang pertama mendapatkannya,” kata Azhar yang datang bersama sejumlah kepala bidang BPS Aceh.

Dalam buku itu disebutkan, secara total, jumlah penduduk usia sekolah yang masih bersekolah adalah sebanyak 73,33 persen. Sementara 26,16 persen tidak bersekolah lagi, dan sisanya 0,51 persen sama sekali tidak pernah bersekolah. Terbanyak yang tak sekolah lagi adalah penduduk laki-laki, yaitu mencapai 28,02 persen dan perempuan 24,23 persen.

Menurut tingkat pendidikan, anak Aceh yang tak bersekolah lagi pada kelompok usia SD sebanyak 0,23 persen, SMP 5,26 persen, SMA 24,80 persen, dan tingkat usia perguruan tinggi 70,73 persen.

Buku ‘Aceh dalam Angka 2013’ juga perbandingan jumlah murid/siswa antara sekolah negeri dengan swasta, yang datanya diperoleh dari Dinas Pendidikan Aceh.

Untuk tingkat Sekolah Dasar, jumlah murid pada tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 479.149, menurun dari tahun ajaran sebelumnya yang sebanyak 491.449. Padahal dari sisi jumlah guru, ruang kelas, dan jumlah SD Negeri justeru mengalami peningkatan.

Berbeda dengan SD swasta. Meski jumlah sekolahnya mengalami penurunan, jumlah muridnya justeru meningkat dari 16.454 menjadi 17.044. Jumlah kelas dan jumlah guru SD swasta juga mengalami peningkatan.

Kondisi yang sama juga terjadi pada SMP Negeri. Meskipun jumlah sekolah, ruang kelas, dan guru bertambah, namun jumlah murid justeru menurun dari 184.526 menjadi 180.948 murid. Sedangkan jumlah murid SMP swasta meningkat dari 16.714 menjadi 18.745.

Untuk tingkat SMA, jumlah siswa di sekolah negeri juga mengalami penurunan dari 134.074 menjadi 130.773 siswa. Kondisi yang sama juga terjadi pada sekolah swasta, dari 11.514 murid menjadi 6.283 siswa. Sedangkan untuk jumlah sekolah, ruang kelas, dan guru, baik negeri dan swasta sama-sama mengalami peningkatan.(serambi 25 september 2013)

read more
Berita Terkini

Pemkab Abdya Ubah Kebijakan soal CPNS

Sarjana PGSD Unsyiah Boleh Mendaftar

BLANGPIDIE- Pemkab Abdya akhirnya mengubah kebijakan menyangkut salah satu persyaratan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013. Program studi yang ditetapkan sebelumnya harus terakreditasi B, berubah manjadi minimal C.

Itu berarti,  belasan Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsyiah yang sebelumnya ditolak, dipersilakan untuk mendaftar berkas persyaratan ke Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya, Drs Ramli Bahar yang juga Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS Abdya 2013 kepada Serambi, Selasa (24/9) sore kemarin menjelaskan, para peminat CPNS dari pendidikan studi yang terakreditasi C dipersilakan mendaftarkan berkas persyaratan CPNS ke Kantor BKPP Abdya.

“Berdasarkan pengumuman sebelumnya, memang kita tetapkan akreditasi B, tapi berdasarkan kebijakan pimpinan daerah, kemudian kita sesuaikan menjadi akreditasi minimal C. Tidak ada masalah, silakan mendaftar. Penyesuaian ini dilakukan atas semangat tidak ingin merugikan putra/putri Abdya. Pengumuman tentang hal itu sudah kita keluarkan hari ini (Selasa kemarin,” tandas Ramli Bahar.

Penyesuaian akreditasi pendidikan minimal C tersebut dituangkan dalam Pengumuman Nomor BKPP.800/413/2013 tanggal 24 September 2013, ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan CPNSAbdya, Drs Ramli Bahar.

Isinya, sesuai dengan pengumuman Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS Kabupaten Abdya tahun 2013 Nomor: BKPP 800/385/2013 tanggal 13 September 2013 tentang pengumuman penerimaan CPNS 2013, dengan ini diumumkan kepada seluruh peserta yang akan mendaftar secara online untuk formasi umum CPNSKabupaten Abdya, status akreditasi program studi pada kualifikasi pendidikan yang dilamar minimal B, disesuaikan kembali menjadi minimal C.

Perubahan kebijakan Pemkab Abdya soal persyaratan pendaftaranCPNS 2013 itu disambut gembira oleh calon pelamar CPNS yang sebelumnya ditolak untuk mendaftar dengan alasan pendidikan terakreditasi C, sementara yang diminta akreditasi B.

Seperti dialami belasan Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsyiah yang telah mendaftar secara online sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 dalam jabatan guru di Pemkab Abdya, akhirnya kecewa.

Pasalnya, Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS setempat menolak pendaftaran berkas persyaratan yang mereka daftarkan, dengan alasan perguruan tinggi tersebut masih terakreditasi C, sementara yang diminta akreditasi B. (baca Serambi edisi Selasa 23 September 2013).

read more
Berita TerkiniPengumuman

IAIN Ar-Raniry Buka Formasi Dosen

 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh

* Pendaftaran Online Mulai 14-28 September 2013

BANDA ACEH – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun ini membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi dosen (52 orang) dan tenaga laboratorium atau laboran (tiga orang). Pendaftaran secara online sudah dibuka sejak 14 September dan ditutup 28 September mendatang.

Penerimaan calon dosen untuk ditempatkan di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tersebut, sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 155 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013, tentang Formasi PNS Kementerian Agama Tahun 2013.

Rektor IAIN Ar-Raniry, Prof Dr H Farid Wajdi Ibrahim MA melalui siaran pers yang diterima Serambi, Senin kemarin menyebutkan, dibukanya formasi CPNS ini merupakan perjuangan panjang yang telah dilakukan pihaknya bersama berbagai pihak di Jakarta.

“Kita bersyukur akhirnya

formasi ini dapat diberikan. Mudah-mudahan dapat menjaring tenaga-tenaga profesional di bidangnya,” ujar Farid Wajdi. Ia menyebutkan, formasi CPNS yang diberikan tahun ini masing-masing 52 orang calon dosen yang merupakan lulusan S2, plus 3 tenaga laboratorium (laboran) untuk mereka yang berijazah S1.

Katanya, formasi untuk calon dosen yaitu untuk Fakultas Sains dan Teknologi 42 orang, dan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah 10 orang. Sedangkan untuk laboran adalah laboran pendidikan/bahasa 1 orang, laboran Matematika/MIPA 1 orang dan laboran komputer 1 orang.

Masih keterangan Farid Wajdi, para pelamar dapat mendaftar secara online melalui website http://sscn.bkn.go.id dan berkasnya dikirim keIAIN Ar-Raniry melalui PO BOX 23 Banda Aceh. Untuk informasi lebih detail tentang mekanisme pendaftaran, dapat diakses di website Kementerian Agama di www.kemenag.go.id.(serambi 24 september 2013)

read more
Berita Terkini

Belasan Sarjana PGSD Unsyiah Kecewa

Ratusan pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 berdesakan ketika mendaftar ulang di Kantor BKPP Aceh, Banda Aceh, Senin (23/9). Ribuan pelamar bersaing ketat untuk memperebutkan 193 kursi CPNS yang disediakan Pemerintah Aceh tahun ini. SERAMBI/BUDI FATRIA
Ratusan pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 berdesakan ketika mendaftar ulang di Kantor BKPP Aceh, Banda Aceh, Senin (23/9). Ribuan pelamar bersaing ketat untuk memperebutkan 193 kursi CPNS yang disediakan Pemerintah Aceh tahun ini. SERAMBI/BUDI FATRIA

* Pendaftaran CPNS di Abdya Ditolak

BLANGPIDIE – Belasan Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsyiah yang telah mendaftar secara online sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 dalam jabatan guru di Pemkab Abdya, akhirnya kecewa.

Pasalnya, Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS setempat menolak pendaftaran berkas persyaratan yang mereka daftarkan, dengan alasan perguruan tinggi tersebut masih terakreditasi C, sementara yang diminta akreditasi B.

Mus, salah seorang keluarga dari CPNS kepada Serambi, Senin (23/9) menjelaskan, sejumlah CPNS yang memiliki ijazah S1 PGSD FKIP Unsyiah asal Abdya telah mendaftar secara online sebagai salah seorang CPNS jabatan guru di jajaran Pemkab setempat.

Mekanisme selanjutnya, mereka mendaftarkan berkas persyaratan kepada panitia pelaksana pengadaan CPNS 2013 di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Abdya pada Jumat (20/9) lalu, dengan melampirkan tanda bukti bahwa mereka sudah mendaftar secara online.

Ternyata, kata Mus, pihak panitia di BKPP Abdya menolak pendaftaran berkas tersebut. Alasannya, PGSD tersebut masih terakreditasi C, sementara yang diminta akreditasi B. ”Kami heran, kenapa panitia CPNS Abdya menambah persyaratan, sementara panitia  pengadaan CPNS di kabupaten lain, seperti Galus, Aceh Tengah, dan Aceh Tamiang tidak meminta persyaratan akreditasi,” ungkapnya.

Lebih kecewa lagi, kenapa dalam website tidak ada tercantum pengumuman akreditasi. “Buktinya, para CPNS tersebut sudah berhasil mendaftar secara online. Kalau akreditasi menjadi persyaratan, tentu saat mendaftar secara online tidak berhasil,” tandasanya.

Pemegang ijazah S1 PGSD FKIP Unsyiah, terutama asal Abdya yang belum memiliki pekerjaan menjadi kecewa. “Mereka sudah capek-capek kuliah menghabiskan energi dan biaya, ternyata untuk ikut tesCPNS ditolak, sementara lulusan yang lain yang kuliahnya tidak menentu, tapi bisa diterima sebagai CPNS. Kami minta Pemkab Abdya meluruskan hal itu. Mungkin saja ada yang salah dari ketentuan tersebut,” tandasnya.

Ketua Jurusan PGSD FKIP Unsyiah, Sulaiman, ketika dihubungi Serambi melalui telepon, Senin (23/9) sore kemarin mengaku terkejut setelah mendapat informasi dari beberapa lulusan S1 PGSD bahwa berkas persyaratan CPNS ditolak oleh Panitia Pengadaan  CPNS2013 di Kabupaten Abdya. Alasannya, PGSD FKIP Unsyiah masih terakreditasi C dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi), sedangkan yang diminta akreditasi B.

“Kenapa Abdya mempersulit dengan menambah persyaratan akreditasi. Sementara panitia pengadaan CPNS di kabupaten lain, malah tidak meminta akreditasi sebagai salah satu persyaratan,” tandas Sulaiman.

Menurut Sulaiman, PGSD FKIP Unsyiah mulai dibuka sejak tahun 2007 dan menghasilkan lulusan sarjana (khusus mahasiswa lanjutan) sejak tahun 2010 lalu, dan banyak lulusan sarjana sudah menjadi PNS dalam jabatan guru SD di Aceh. Diakui oleh Sulaiman, bahwa PGSD FKIP Unsyiah mendapat akreditasi C dari BAN-PT, dan sekarang dalam proses peningkatan status menjadi akreditasi B.

Sulaiman mengharapkan Pemkab Abdya untuk tidak mempersulit lulusan S1 PGSD FKIP Unsyiah yang berminat menjadi CPNS. “Kan sayang, lulusan, terutama dari Abdya sendiri tidak bisa mendaftar sebagai CPNS, sementara mereka sudah habis waktu, tenaga dan biaya untuk menyelesaikan pendidikan,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS Abdya 2013, Drs Ramli Bahar, ketika diminta tanggapannya oleh Serambi, Senin (23/9),  mengakui bahwa sudah mendapat pengaduan dari beberapa S1 PGSD FKIP Unsyiah, karena ditolak pendaftaran berkas, dan saat ini sedang dipelajari.

“Persoalan ini, belum bisa saya jawab sekarang, karena sedang kita pelajari tentang bagaimana sebenarnya persyaratan akreditasi tersebut. Yang jelas, kita tidak mempersulit. Soal akreditasi tersebut segera saya jawab,” kata Ramli Bahar menjawab wartawan Serambi. Tapi setelah ditunggu sampai pukul 15.45 WIB kemarin, tidak perjelasan lebih lanjut dari Sekda Abdya, itu.(serambi 24 september 2013)

 

read more
1 11 12 13 14 15
Page 13 of 15