naifastia sari

Rahmah Abdullah

JARINGANPELAJARACEH.COM Penghargaan Insan Pendidikan memang layak diberikan kepada Rahmah Abdullah SH. Istri Bupati Aceh Besar Mawardi Ali ini memang dikenal luas di kalangan insan pendidikan kabupaten ini. Rahmah kerap membagikan ide-idenya untuk memajukan pendidikan, terutama bagi anak usia dini. Salah satu prestasi Rahmah Abdullah adalah Juara III Umi PAUD tingkat Provinsi Aceh tahun 2018.

Penghargaan Insan Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Besar ini diberikan kepada Rahmah Abdullah SH pada malam anugerah Insan Pendidikan tahun 2019 di Aula SMK Al Mubarkeya, Sabtu malam 7 September 2019 lalu. Acara ini merupakan rangkaian dari Hardikda Ke 60 di Aceh Besar.

Perempuan kelahiran Meunasah Deyah tanggal 6 April 1976 ini merupakan jebolan S1 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pada tahun 2001, Rahmah dipersunting oleh Ir Mawardi Ali, pria kelahiran Siem, Darussalam, Aceh Besar, 2 Januari 1969.

Rahmah dan Mawardi yang saat ini tinggal di Desa Meunasah Baro Kecamatan Ingin Jaya, kini telah dikaruniai tujuh orang buah hati. Putra pertama, kedua, dan ketiga mereka yaitu Maulana Akbar, Ahmad Ghafari, dan Zakiyal Fahmi saat ini menempuh pendidikan di dayah/sekolah berasrama (boarding school).

Tiga lainnya masih duduk di tingkat sekolah dasar yaitu, Muhammad Ali Assidiqi, Rizki Mubarak, dan M Arif Hidayat. Sementara si bungsu, Syahrul Ridha masih belajar di PAUD.

Bisa dibayangkan betapa sibuknya Rahmah mengurus tujuh buah hati yang semuanya laki-laki. Tapi, Rahmah bisa menjalani semua itu dengan baik. Bahkan, si sela-sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, Rahmah masih bisa membagi waktu untuk mengurus tugas sebagai istri bupati dengan jabatan yang melekat, seperti Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Besar, Ketua Dekrasda, dan Bunda PAUD.

Hebatnya lagi, di sela-sela semua kesibukan itu, Rahmah masih bisa berkontribusi, memberi saran dan masukan dalam memajukan pendidikan di Aceh Besar. “Betapa pun sibuknya kita, kodrat sebagai ibu rumah tangga (IRT) jangan pernah kita lupakan,” ungkap Rahmah ketika Serambi menanyakan kiatnya membagikan waktu.

Menurutnya, semua tugas-tugas itu ia jalani dengan tulus ikhlas sebagai pengabdian kepada suami serta masyarakat yang dipimpin oleh suaminya. Ia telah terlatih menjalani tugas itu, semenjak suaminya Mawardi Ali mulai mengukir karir politiknya sebagai anggota DPRK Aceh Besar periode 1999-2004 dan 2004-2009.

Setelahnya, Rahmah kembali menjalani pengabdian ke jenjang lebih tinggi, mendampingi suaminya sebagai Anggota DPR Aceh periode 2009-2014 dan 2014-2016. Maka, ketika suaminya terpilih sebagai Bupati Aceh Besar pada Pilkada 2017, Rahmah sudah benar-benar siap untuk memberikan pengabdiannya, terutama di bidang pendidikan bagi ibu-ibu dan anak-anak usia dini.

Sumber: https://aceh.tribunnews.com

JARINGANPELAJARACEH.COM SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Presiden ketiga RI, Bacharuddin Jusuf Habibie meninggal dunia.

Foto: Grandyos Zafna

JARINGANPELAJARACEH.COM Jakarta – Tantangan terbesar yang dihadapi dalam program pembangunan sumber daya manusia adalah komitmen dari pemerintah daerah sebagai pengelola pendidikan dasar bagi pemerintah kota/kabupaten dan sebagai pengelola pendidikan menengah untuk pemerintah provinsi seperti yang diatur dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Artinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemerintah pusat bukanlah pelaksana dari program-program pendidikan. Dengan kata lain, Kemdikbud tidak memiliki sekolah, tenaga pendidikan, maupun siswa; mereka hanya membuat kebijakan dan menyusun kurikulum saja. Hal ini sangat berbeda dengan pandangan masyarakat tentang sistem pendidikan nasional di mana segala-galanya masih dikelola oleh pemerintah pusat.

Komitmen Anggaran

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 secara jelas diatur bahwa negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Implementasi dari konstitusi tersebut dijabarkan lagi dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 49 ayat 1 dijelaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.

Jika menggunakan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang disusun oleh Kemdikbud, bisa dilihat bahwa selama bertahun-tahun pemerintah daerah mengabaikan amanat konstitusi ini. Banyak pemerintah kota/kabupaten hanya mengalokasikan anggaran pendidikan bahkan kurang dari 1% tanpa transfer daerah. Transfer daerah sendiri porsinya sudah mencapai Rp 306,9 triliun dari Rp 505,8 triliun atau sekitar 60% dari total anggaran pendidikan pada RAPBN 2020, dan sekitar 12% dari total belanja pemerintah pada RAPBN 2020. Semestinya pemerintah daerah wajib mengalokasikan 20% pendapatan asli daerahnya untuk pendidikan di luar gaji pendidik agar prosentase benar-benar 20%. Apa yang dilakukan oleh daerah selama ini, transfer daerah ditambah PAD baru diambil 20% sebagai anggaran pendidikan.

Komitmen SDM

Penempatan SDM pada dinas-dinas pendidikan daerah seringkali didominasi oleh personel yang minim ilmu, minim informasi, serta minim pengalaman dalam bidang pengelolaan pendidikan. Bahkan sering kali para pejabatnya tidak ada keinginan untuk belajar meski tidak menguasai bidang pendidikan sama sekali. Para kepala daerah sebetulnya bisa mengadakan diklat atau pelatihan bagi pejabat yang akan ditempatkan di dinas pendidikan jika berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) lain, menunjukkan kurangnya komitmen dalam menyiapkan orang-orang terbaik untuk mengelola pendidikan di daerahnya.

Di sini terlihat bahwa pendidikan bukanlah prioritas di daerah. Sungguh suatu ironi karena dalam konstitusi negara tercantum dalam pembukaan bahwa pemerintah yang dibentuk berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah di sini tentu saja bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga berlaku bagi pemerintah daerah. Suatu tindakan yang inkonstitusional jika pemerintah daerah tidak menempatkan pendidikan sebagai suatu prioritas.

Koordinasi dan Sinkronisasi

Kasus penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi yang dalam tiga tahun terakhir selalu menjadi polemik menunjukkan kurangnya komitmen dari pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pendidikan dengan pemerintah pusat. Tujuan utama dari PPDB berbasis zonasi adalah untuk membuka akses pendidikan. Tidak ada satu daerah pun yang memiliki APM (angka partisipasi murni) 100% di semua level; mayoritas pejabat daerah tidak memahami maksud dan tujuannya sehingga pelaksanaan selalu setengah hati.

Kondisi seperti ini sering menimbulkan ungkapan bahwa pemerintah pusat kurang berkoordinasi dan sosialisasi program. Kenyataannya, sering sekali Kemdikbud melakukan rapat koordinasi dengan pejabat-pejabat dinas pendidikan. Namun karena komitmen SDM yang rendah, seringkali pejabat yang diutus mewakili daerah tidak memiliki kapasitas yang mumpuni, ruwetnya sistem informasi di daerah, juga faktor politis yang sering mempengaruhi tata kelola pemerintahan daerah, membuat segala koordinasi dan sosialisasi tidak sesuai dengan harapan.

Contoh lain yang saat ini sedang terjadi, Kemdikbud baru saja mengeluarkan Permendikbud No 35, 36, dan 37 tahun 2018 tentang mata pelajaran Informatika. Informatika adalah ilmu baru yang merupakan integrasi dari sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika atau lebih dikenal dengan istilah STEAM. Sampai saat ini saya belum melihat satu dinas pendidikan pun yang menyambut hadirnya mata pelajaran yang memang dihadirkan untuk membekali siswa menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0. Seharusnya implementasi sudah mulai sejak Juli 2019 ini bersamaan dengan tahun ajaran baru.

Program Unggulan

Rendahnya komitmen dalam anggaran, penempatan SDM yang tepat, dan koordinasi/sinkronisasi kebijakan berimbas pada minimnya program-program pendidikan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di daerah. Banyak sekali program copy paste yang dilakukan dari tahun ke tahun tanpa ada inovasi yang berbasis kearifan lokal. Misalnya, pembangunan SMK/perguruan tinggi yang disesuaikan dengan bidang ekonomi yang akan dibangun di suatu daerah. Di daerah kepulauan kecil tentunya yang cocok dibangun adalah institusi pendidikan dengan fokus maritim, bukan pertanian. Daerah wisata akan butuh lembaga pendidikan pariwisata, bukan teknik otomotif. Dan seterusnya. Intinya program kerja dinas pendidikan harus disesuaikan dengan pembangunan sektor-sektor lain.

Melihat tantangan-tantangan di atas, blueprint/grand design pembangunan SDM Indonesia sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya blueprint pendidikan, pemerintah daerah “dipaksa” untuk memiliki komitmen pada program unggulan periode kedua dari Presiden Joko Widodo ini. Blueprint akan membantu daerah dalam menyusun program kerja dalam mensukseskan pembangunan SDM Indonesia yang unggul.

Presiden juga harus menunjuk leading sector untuk menjalankan program pembangunan SDM ini yang punya kewenangan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jika tidak, Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan setiap tahun akan selalu mengeluh tentang dana pendidikan yang besar, tetapi tidak membuahkan hasil yang optimal. Bonus Demografi beralih menjadi Bencana Demografi. Indonesia Emas akan berubah menjadi Indonesia Cemas.

Sumber: https://news.detik.com

Guru honorer SDN 3 Kota Sigli, Asmaul Husna dan Husaini tertunduk dalam hening cipta saat upacara peringatan Hardikda Kabupaten Pidie Tahun 2019 di halaman tengah Kantor Bupati Pidie, Senin (2/9).

JARINGANPELAJARACEH.COM

Sigli-andalas Meski secara peringkat masih di urutan 27 dari 34 provinsi se-Indonesia, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT mengklaim saat ini prestasi pendidikan di Provinsi Aceh semakin membaik jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

“Prestasi pendidikan kita sekarang ini berada di urutan 27 dari 34 provinsi di Indonesia,” sebut Nova Iriansyah dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud ST di acara peringatan Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) ke 60 di halaman tengah Kantor Bupati Pidie.

Keberhasilan Aceh memperbaiki posisi menjadi urutan 27, menurut Nova tidak terlepas dari kerja keras pemerintah daerah di masing masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh, termasuk para kepala dinas terkait, kepala sekolah, dan pendidik.

Nova juga merincikan prestasi lainnya yang dicapai sehingga daerahnya berhasil menaikkan peringkat pendidikan Provinsi Aceh di tingkat nasional, diantaranya memeroleh nilai tertinggi hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA, SMK, dan MA.

Dari hasil UNBK terakhir, sebanyak 31 orang siswa meraih nilai 100, atau jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3 orang siswa meraih prestasi terbaik. Provinsi Aceh juga berhasil merebut enam gelar juara di tingkat nasional pada event Apresiasi GTK PAUD  dan Dikmas. Di event ini Aceh meraih ranking 5 besar secara nasional.

Selain itu sejumlah siswa SMA Aceh juga mempersembahkan enam medali di ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan empat medali dipersembahkan oleh siswa SMK di ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang dilaksanakan di Yogyakarta.

Kirim Siswa ke Amerika

Pada tahun 2018, Dinas Pendidikan Aceh juga telah mengirim sebanyak 10 siswa SMK Penerbangan Aceh ke Washington, Amerika Serikat untuk menjalani magang di pabrik pesawat terbang Boeing.

“Ini merupakan modal awal untuk mengembangkan lebih jauh sektor kedirgantaraan Aceh,” papar Nova. Kemudian, Pemerintah Aceh juga mengirim sejumlah guru dan siswa SMK ke PT Innovam yang berkantor pusat di Belanda untuk mengikuti pelatihan Otomotif Multibrand bertaraf internasional.

Di akhir sambutannya, Nova mengingatkan kepada seluruh jajaran pendidikan di Aceh untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan yang lebih komprehensif dalam membangun sistem pendidikan di daerah melalui berbagai program.

Kepada dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, Plt Gubernur Aceh meminta agar terus menekuni tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga apa yang telah diraih dapat dipertahankan dan bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan Aceh di tingkat nasional.

Amatan andalas, peringatan Hardikda di Kabupaten Pidie tahun ini terlihat kurang meriah dibandingkan dua tahun silam, di mana ketika itu ribuan pelajar SMP, SMA, hingga  mahasiswa ikut memeriahkan peringatan Hari Pendidikan. Guru, siswa, hingga pengawas sekolah berprestasi juga diberi penghargaan. Ironisya, peringatan Hardikda Aceh kali ini, di samping sepi juga kurang menjadi perhatian kalangan media. Pihak Dinas Pendidikan Pidie disebut-sebut tidak suka dipublikasi di media.

Sumber: http://harianandalas.com