BANDA ACEH – Education Sector Analytical Capacity and Development Partrnership (ACDP), Rabu (27/11) kemarin meluncurkan program penelitian kebijakan pendidikan di Aceh yang dikenal dengan Education Policy Research in Aceh (EPRA).

Program yang didukung AusAID dan Uni Eropa ini dilaksanakan Bank Pembangunan Asia (ADB) dan secara resmi diluncurkan Asisten II Setda Aceh, Ir Teuku Said Mustafa di The Pade Hotel.

Untuk mendukung program ini, Pemerintah Aceh kemarin sekaligus membahas tiga topik yang menyangkut peningkatan kualitas dan relecansi pendidikan SMK di Aceh, penigkatan manajemen dan perencanaan tenaga guru di Aceh, dan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus dan dana Migas.

T Said Mustafa pada peluncuran program tersebut mengharapkan para pakar dan praktisi pendidikan di Aceh untuk memberikan pemikiran yang maksimal dalam mencerdaskan anak-anak Aceh. Program yang melibatkan banyak stageholder di jajaran Pemerintah Aceh ini diharapkan bisa memberi harapan baru kepada dunia pendidikan.

Setelah program diluncurkan, sejumlah pakar dan praktisi pendidikan lewat rapat yang dipimpin Prof Dr Warul Walidin AK MA (ketua MPD Aceh) muncul berbagai pemikiran untuk melibatkan berbagai unsur terkait dalam menyiapkan tenaga pengajar, pendanaan, dan pelaksanaan pendidikan di lapangan.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri sejumlah pakar pendidikan dari Unsyiah dan UIN Ar-Raniry, Kadis Pendidikan Aceh, Kakanwil Kemenag Aceh, Badan Pendidikan Dayah, dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh muncul berbagai saran dan kritikan terhadap belum singkron produk guru bidang studi yang dihasilkan dengan yang dibutuhkan dan juga kualitas guru yang diluluskan.

Karena itu, selain melibatkan Unsyiah dan UIN Ar-Raniry, peserta rapat juga mengusulkan agar Aptisi (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) ikut dilibatkan dalam kelompok kerja yang dibentuk rapat Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh (TKPPA).(sir)