Jaringanpelajaraceh- Pimpinan dan anggota DPRA menyorot hasil Ujian Nasional (UN) Aceh tingkat SMA/MA dan SMK. Hasil kelulusannya dinilai belum sebanding dengan pengeluaran anggaran pendidikan Aceh yang nilainya mencapai Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun lebih per tahun.

“Persentase jumlah kelulusan UN Aceh memang telah meningkat dari 96 persen menjadi 98 hingga 99 persen, tetapi (jumlah itu) masih cukup banyak untuk ranking nasional,” kata Wakil Ketua DPRA, Muhammad Tanwier Mahdi, kepada Serambi, Selasa (20/5).

Menurutnya, citra pendidikan Aceh di tingkat nasional belum begitu baik. Malah sebaliknya, masuk ranking pertama nasional dengan jumlah ketidaklulusan terbanyak. Masalah ini, lanjut Tanwier, harus menjadi perhatian serius dari para kepala dinas, bupati/wali kota, dan gubernur.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Husin Banta, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Yunus Ilyas, juga menyampaikan hal yang sama. Menurut mereka, untuk mendongkrak hasil UN tidak bisa mengandalkan satu sekolah unggul di setiap kabupaten/kota, tetapi harus semua sekolah unggul.

Solusinya, kata Husin Banta, program pelatihan dan konpetensi guru agar terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Sarana belajar dan jam belajar serta kurikulum juga harus penuh. “Ini berlaku untuk seluruh sekolah, tidak terkecuali, di daerah terpencil dan kepulauan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Anas M Adam, juga sependapat. Dia menegaskan, untuk meningkatkan mutu lulusan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah dan kepala dinas, tapi juga tanggung jawab kepala sekolah.

Anas mengatakan, pihaknya bersama MPD dan pihak FKIP Unsyiah berencana melakukan penelitian di daerah-daerah yang jumlah ketidak lulusan masih tinggi sehingga diketahui faktor penyebabnya dan diperbaiki untuk UN tahun depan.  “Kita terus berupaya agar tingkat ketidak lulusan di Aceh berkurang seperti sekolah-sekolah yang terdapat di Bali dan Pulau Jawa,” ujar Anas.

Sumber : Serambinews.com [ZN]