JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) meluncurkan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar (Dikdas) sebagai paradigma baru meningkatkan dan memeratakan mutu SD/MI dan SMP/MTs di seluruh Indonesia. Diharapkan, SPM pendidikan dasar sudah bisa diterapkan secara maksimal oleh pemerintah daerah hingga tahun 2013.”Tak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tak melaksanakan SPM yang baru, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 15 Tahun 2010. Ada sanksinya jika Pemda lalai,” kata Wakil Menteri Pendidikan Nasio nal (Wamendiknas), Fasli Jalal, di Jakarta, Selasa (24/8).Ditambahkan, penyusunan SPM Pendidikan Dasar itu didasarkan atas masih banyaknya sekolah yang belum memenuhi syarat untuk mutu pendidikan. Sementara pemerintah daerah terlihat tidak peduli terhadap kondisi pendidikan di wilayahnya.”Sekolah yang dimaksud bukan hanya sekolah negeri, terutama sekolah swasta yang ada di wilayah itu. Karena sekolah swasta juga harus mendapat pembinaan,” tuturnya.Untuk penerapan SPM Pendidikan Dasar, kata Fasli, pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp 18 triliun bagi 100 kabupaten/kota selama kurun waktu 3 tahun. Setelah itu, diharapkan seluruh sekolah sudah bisa menerapkan standar nasional pendidikan (SNP) sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional.Fasli menyebut ada sekitar 27 indikator SPM yang tanggung jawabnya dibagi antara pemerintah daerah dengan sekolah. Sebanyak 14 indikator menjadi tanggung jawab daerah, sedangkan sisanya tanggung jawab sekolah.Sejumlah komponen yang harus dipenuhi pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar, Fasli memaparkan, jumlah peserta didik dalam satu kelas untuk sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah (SD/MI) sebanyak 32 orang dan sebanyak 36 orang untuk tingkat sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs).”Di setiap SD/MI harus memiliki minimal dua guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau diploma IV. Ini sangat penting karena kemampuan guru dalam mengajarkan mampu meningkatkan mutu pendidikan anak,” ujarnya.Ditambahkan, setiap SMP/MTs kini tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1/D-IV sebanyak 70 persen dan separuh diantaranya telah memiliki sertifikasi pendidikan. Untuk daerah, jumlah guru dengan kualifikasi sarjana masih sekitar 40 persen.