slide

Jaringanpelajaraceh.com-Banda Aceh-Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (PON) Pusat, Marsda TNI (Purn) Surya Darma mengaku jika dirinya menginginkan Aceh-Sumut sebagai tuan rumah pada PON 2021-2024 mendatang.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers bersama Pemerintah Aceh dan KONI Aceh di Pendopo Gubernur Aceh, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Minggu (4/3/2018). Hadir dalam konferensi pers itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Ketua Harian KONI Aceh Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak, para kepala SKPA dan para pengurus cabang olahraga yang bernaung di bawah KONI Aceh.

Menurut Surya, dari hasil kunjungan mereka selama tiga hari untuk meninjau kesiapan Aceh sebagai calon tuan rumah PON disimpulkan bahwa secara fisik Aceh siap untuk menjadi tuan rumah apalagi didukung oleh 27 provinsi lain di Indonesia.

Secara konkrit dalam AD-ART KONI persyaratan minimum kesiapan fisik adalah 30 persen namun faktanya kita lihat Aceh sudah 70 persen. Tinggal bagaimana menyempurnakan kesiapan teraebut,” katanya.

Namun kesiapan secara teknis saja belum cukup, melainkan membutuhkan langkah-langkah taktis, teknis dan strategis untuk membuka peluang agar secara konkrit bahwa Aceh akan menjadi rumah. Sebab, ada tiga calon yang mengajukan diri sebagai tuan rumah, yaitu Sumatera Utara bersama Aceh, Bali bersama Lombok (NTB) dan Kalimantan Selatan.

Saya juga ingin Aceh sebagai tuan rumah. Kita sama-sama ingin tapi ada mekanise yang harus kita tempuh, ini yang harus diperjuangkan bersama,” tandasnya.

Untuk itu dirinya mengaku sudah menyampaikan ke Gubernur Aceh Irwandi Yusuf agar melakukan langkah-langkah strategis untuk lobi-lobi politik ke Pemerintan Pusat. Sebab KONI Pusat hanya sebatas melakukan pendampingan dan penjaringan pada aspek teknis sementara pengembil keputusan adalah kewenangan pemerintah.

Hasil ini nanti kami bawa dalam musyawarah seluruh Indonesia untuk menenentukan siapa yang paling pantas untuk diajukan sebagai tuan rumah. Mungkin akan diputuskan pada 5-7 April 2018,” katanya.

Sementara itu Gubernur Irwandi Yusuf mengaku Aceh akan mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah PON 2021-2014 baik secara teknis maupun non teknis termasuk akan melakukan political will ke pemerintah pusat.

Kita akan sempurnakan lagi persiapannya teknisnya dan non teknis termasuk kita lobi presiden dan pemereintah pusat. Hal ini juga untuk meyakinkan pendukung yang sudah kita kantongi yaitu 27 provinsi yang mendukung,” katanya. []

sumber:http://www.acehtrend.co

jaringanpelajaraceh.com.Simeulue-Sebanyak 27 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Perikanan Simeulue Barat mengikuti praktik kerja industri (Prakerin) perdana di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee yang berada di Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar.

Kegiatan prakerin yang dilepas oleh Wakil Kepala SMKN Perikanan Simeulue Barat Bidang Kesiswaan, Indra Sahputra SPd bersama Ketua Program Keahlian, Zul Radmi SPi itu berlangsung selama 45 hari sejak 1 Maret-14 April 2018. Saat pelepasan, para siswa diterima oleh KepalaBPBAP Ujung Batee, Jalaluddin SPi MSi.

Jumat (2/3), Ketua Program Studi Keahlian Perikanan, Zul Radmi kepada Serambi,mengatakan bahwa kegiatan prakerin itu diikuti oleh taruna-taruni Kelas XI Bidang Industri Keahlian Perikanan. Mereka berangkat dari Simeulue ke Banda Aceh pada Senin, 26 Februari lalu. Selanjutnya diantar ke BPBAP Ujung Batee untuk mengikuti pendidikan.

Sementara Wakil Kepala SMKN Perikanan Simeulue Barat, Indra Sapuhtra mengatakan kegiatan prakerin merupakan program keahlian unggulan yang diterima siswa dengan fokus pada industri dunia usaha. Dia berharap para siswa mampu bersaing pada dunia kerja yang kreatif dan inovatif di masa depan.

Untuk diketahui, SMKN Perikanan Simeulue Barat merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada di Pulau Simeulue. Dengan dukungan positif dari pemerintah setempat, SMK itu diharapkan mampu memberikan pendidikan keahlian bidang perikanan.

sumber:Serambi Indonesia 

jaringanpelajaraceh.com.com-BIREUEN-Institut Agama Islam (IAI) Almuslim Bireuen, Kamis (01/3/2018) mewisuda 114 sarjana dalam rapat senat terbuka di kampus tersebut di Desa Paya Lipah, Paya Meuneng, Kecamatan Peusangan.

Ketua Panitia Wisuda, Dr Nazaruddin Abdullah MA kepada Serambinews.com mengatakan, mereka yang diwisuda lulusan Fakultas Syariah 46 orang terdiri atas 10 lulusan Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) dan 36 lulusan Program Studi Perbankan Syariah.

Selanjuntnya lulusan Fakultas Tarbiyah terdiri atas Prodi Pendidikan Agama Islam 50 orang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 14 orang, dan Prodi Bahasa Arab 4 orang. Dari jumlah wisudawan tersebut, 14 di antaranya lulus cumlaude.(*)

sumber:http://aceh.tribunnews.com/

Jaringanpelajaraceh.com-Belitung-Pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (PAUD dan Dikmas) bukan lagi pendidikan alternatif. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah daerah wajib menjalankan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan kesetaraan sebagai layanan dasar yang harus dirasakan masyarakat.

“Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar, PAUD, serta pendidikan kesetaraan sebagai layanan dasar bagi masyarakat. Jadi nanti, anak-anak usia lima hingga enam tahun, harus difasilitasi untuk masuk PAUD,” kata Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud Wartanto dalam Rapat Koordinasi Nasional PAUD dan Dikmas 2018 di Belitung Provinsi Bangka Belitung, Rabu (28/2/2018).

Wartanto mengingatkan bahwa jangan langsung memaksakan anak-anak PAUD belajar menulis dan membaca. “Pada usia tersebut syaraf motorik mereka baru berkembang, selain itu juga agar anak tidak merasa tertekan untuk belajar. Ketika masuk sekolah, anak tertekan, maka prestasinya akan menurun,” ujar Wartanto menambahkan.

Bagi anak usia sekolah, dari usia tujuh hingga delapan belas tahun yang tidak bersekolah atau tidak mengenyam pendidikan, sesuai PP SPM maka pemerintah daerah wajib menyediakan pendidikan kesetaraan. “Jadi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat bukan lagi pendidikan alternatif, namun pelayanan dasar,” tambah Sesditjen PAUD dan Dikmas.

Sesditjen PAUD dan Dikmas juga berharap agar pemerintah daerah yaitu pemerintah kabupaten/kota serta pengelola lembaga PAUD dan pendidikan masyarakat segera memenuhi standar pendidikan nasional dan terakreditasi sehingga memudahkan pelaksanaan SPM dan bantuan dari pemerintah pusat.

Pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sudah jelas. “Pemerintah pusat hanya menerbitkan pedoman dan peraturan seperti Norma, Standar, Prosedur dan Kinerja (NSPK), termasuk juga Penguatan mutu, akreditasi, pembinaan dan pengawasan,” kata Wartanto.

Terkait dengan data pokok pendidikan (dapodik), Wartanto mengajak lembaga PAUD dan pendidikan masyarakat untuk mengisi data yang sesuai. Dengan mengisi data secara benar, bantuan bisa dialokasikan dengan baik.”Kami harap seluruh daerah segera mendorong dan membantu proses akreditasi, dapodik, dan NSPN, agar nanti pada 2018 saat SPM diberlakukan, semua berjalan tanpa ada persoalan berarti,” pungkas Sesditjen. (Nur Widiyanto)

Sumber :https://www.kemdikbud.go.id

Satuan Lantas Polres Aceh Besar akan meluncurkan inovasi dalam Operasi Keselamatan 2018. Adapun inovasi yang diluncurkan berjudul ‘Sat Lantas Aceh Besar Challange’, yaitu Lomba Pembuatan Video Parodi Keselamatan terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia yang didukung sponsor dan stakeholder.

Kapolres Aceh Besar, AKBP Heru Suprihasto melalui Kasat Lantas, Iptu Sandy Titah Nugraha mengatakan, tema yang diusung adalah 7 pelanggaran prioritas yakni Helm, Safety belt, Drinking Driver, Child Restrain, Menggunakan HP, Melawan arus dan Melebihi batas kecepatan

“Tujuan dari inovasi ini untuk mengajak serta menggiring masyarakat dan warganet berpartisipasi langsung dalam pembuatan video keselamatan dan mengambil peran terhadap pentingnya keselamatan dalam berlalulintas dalam Operasi Keselamatan 2018,” ujarnya Rabu (28/2/2018).

Dijelaskannya, tujuan dari inovasi tersebut juga adalah agar menarik masyarakat untuk berlomba-lomba membuat video edukasi lalulintas dan memposisikan mereka sebagai pelaku langsung dalam mengkampanyekan tertib berlalu lintas.

Lalu, juga agar semakin banyak video parodi keselamatan yang terbuat dan tersebar luas dikalangan masyarakat, sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terhibur dan tereduksi dalam berlalulintas.

“Selain itu, untuk neningkatkan citra Polri yang humanis dan semakin dekat dengan masyarakat serta menyalurkan bakat dan kreatifitas para generasi muda dan para “Video Maker” untuk hal-hal yang positif dan menguntungkan bagi institusi Polri serta meringankan tugas Polri dalam Dikmas Lantas,” jelasnya.

Adapun kategori juara perlombaan yakni kategori terlucu namun penuh edukasi Lalulintas yang berhadiah Rp 3 juta ditambah piagam penghargaan dan kategori tergokil dan penuh hikmah dalam berlalulintas yang berhadiah Rp 3 juta ditambah piagam penghargaan.

Syarat dan ketentuan adalah sebagai berikut:

1. NO SARA AND POLITIC
2. DURASI 1 MENIT (WAJIB BAHASA INDONESIA)
3. SOPAN DAN SANTUN
4. PENUH EDUKASI
5. WAJIB GOKIL DAN LUCU (NO GARING)
6. MENERIMA DAN MENYETUJUI HASIL KEPUTUSAN DEWAN JURI
7. KARYA MERUPAKAN ASLI MILIK SENDIRI DAN TIDAK BOLEH MENJIPLAK IDE ORANG LAIN
8. PESERTA BOLEH MENGIRIMKAN LEBIH DARI 1 VIDEO MAKSIMAL 5 VIDEO
9. VIDEO YANG DIKIRIMKAN, DIIZINKAN UNTUK DIKLAIM SEBAGAI VIDEO EDUKASI MILIK SATLANTAS POLRES ACEH BESAR
10. APABILA DIDALAM VIDEO ADA MELIBATKAN PEMERAN POLISI, WAJIB MENGGUNAKAN PERSONEL POLRI ASLI DAN DIUTAMAKAN POLISI LALULINTAS (PEMBUAT VIDEO JUGA BOLEH MEMINTA BANTUAN PERSONEL SATLANTAS ACEH BESAR)
11. VIDEO WAJIB DIBERI LOGO “INSTAGRAM” DAN TITLE “SATLANTAS ACEH BESAR” DISUDUT BAWAH SEBELAH KANAN
12. VIDEO BELUM PERNAH DIUNGGAH DI MEDIA SOSIAL MANAPUN, DAN BOLEH DIUNGGAH SETELAH DIUNGGAH DI AKUN INSTAGRAM SATLANTAS ACEH BESAR
13. PESERTA ADALAH WARGA NEGARA INDONESIA DAN TERBUKA UNTUK SELURUH MASYARAKAT INDONESIA
14. VIDEO DIKIRIM KE EMAIL sandfurry09@gmail.com PALING LAMBAT 14 MARET 2018 BESERTA FOTO KTP DAN NO. TELP YANG BISA DIHUBUNGI

“Jadwal kegiatan lomba, pengumpulan video tanggal 1 Maret hingga 14 Maret 2018 dan penanyangan nominasi 10 besar terpilih di akun Instagram Satlantas Aceh Besar tanggal 16,17 dan 18 Maret 2018. Untuk pengumuman pemenang lomba tanggal 20 Maret 2018,” tambahnya.

Surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kembali beredar media sosial. Surat ‘bodong’ tersebut berisi laporan penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS periode 2016-2019.

Dalam surat palsu yang ditetapkan pada 1 November 2017 lalu dan tertanda Menteri PAN-RB Asman Abnur tersebut, tertera formasi yang diajukan dari 533 pemerintah pusat dan daerah dengan jumlah formasi sebanyak 104.290 kursi.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman menegaskan bahwa surat yang beredar di masyarakat melalui media sosial tersebut palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau hoax.

Untuk itu, masyarakat diminta lebih cermat dan waspada serta tidak mudah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya.

“Berkenaan dengan hal tersebut, masyarakat harus lebih hati hati dan tidak mudah untuk percaya,” Herman berharap.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengangkatan CPNS dilakukan melalui proses seleksi.

“Tidak ada pengangkatan CPNS dari tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak secara otomatis tanpa tes,” ujar Herman.

Herman mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak serta-merta percaya jika ada informasi tentang pengangkatan CPNS.

Masyarakat juga diminta untuk selektif menerima informasi, serta mencari kebenarannya di website resmi Kementerian PANRB, yakni www.menpan.go.id.

Kejadian musibah pagi ini (1/3/18) pukul 07.00 WIB dialami oleh para siswa SMK Negeri 1 Bendahara kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Perahu penyeberangan yang biasa mereka gunakan tiba tiba karam. Para siswa berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi sungai. Namun 7 unit sepeda motor mereka tenggelam dan terendam air sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun oleh jaringanpelajaraceh.com. penyebab utama tenggelamnya getek tersebut karena kelebihan kapasitas. Para siswa berebut naik getek karena takut terlambat ke sekolah menurut informasi dari masyarakat setempat.

Para siswa lebih senang menggunakan getek untuk menuju sekolahnya karena lebih menghemat waktu. Jika mereka melalui jembatan penyeberangan yang ada maka harus memutar lebih jauh lagi. Semoga Pemerintah dapat segera mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Jaringanpelajaraceh.com-Kemendikbud–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan pegawasan obat dan makanan di satuan pendidikan. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan di Satuan Pendidikan, yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi dan Kepala BPOM Penny K. Lukito pada peringatan 17 Tahun Kiprah BPOM di Balai Kartini, Jakarta (28-02-2018).

Kerja sama antar dua lembaga ini adalah sebagai wujud komitmen bersama untuk mengawasi obat dan makanan, terutama jajanan di sekolah-sekolah. “Kita punya tanggungjawab untuk memberikan penyuluhan kepada semua sekolah, terutama di kantin sekolah-sekolah, dari makanan dan minuman yang kurang sehat. Ini sangat bagus dan akan kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah untuk ikut berpartisipasi,” ujar Didik yang hadir mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Senada dengan pernyataan tersebut, Kepala Badan POM menyampaikan bahwa dalam hal pengawasan makanan di sekolah, perangkat sekolah pun membutuhkan edukasi. “Pendampingan ini tidak hanya dilakukan Badan POM, tetapi juga Kemendikbud perlu terlibat,” ungkap Penny.

Edukasi yang akan dilakukan dalam kerangka kerja sama ini, antara lain, pengintegrasian kapasitas pendidikan dan tenaga kependidikan terkait keamanan obat dan makanan, serta pembinaan dan pemberdayaan peserta didik untuk menjadi Duta Keamanan Obat dan Makanan.

Dalam kesempatan yang sama Badan POM juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan: Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Sumber :www.kemdikbud.go.id

Jaringanpelajaraceh.com-Bandung-Kemenag)Sekjen Kemenag Nur Syam mengatakan bahwa sudah saatnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mempersiapkan diri untuk mengembangkan pola perkuliahan yang berbasis teknologi informasi. Perkuliahan ini nantinya tidak mengandalkan tatap muka saja, tapi juga perkuliahan virtual dengan memanfaatkan teknologi.

“Ke depan kita tidak bisa mengandalkan perkuliahan tatap muka saja, dengan kecanggihan Teknologi Informasi (TI) mahasiswa bisa memanfaatkan TI untuk itu semua,” kata Nur Syam saat meresmikan gedung kampus Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati di Bandung, Rabu (28/02).

“Paling lambat pada tahun 2020, Kemenag sudah launching pendidikan berbasis teknologi informasi, dalam mencapai target internasionalisasi pendidikan,” ujar Nur Syam.

Menurut Nur Syam, internasionalisasi pendidikan yang berlangsung di banyak negara maju, menggunakan fasilitas kuliah virtual. Mahasiswa tidak harus datang dan duduk bertatapmuka dalam kelas, namun mereka bisa menggunakan teknologi informasi. Banyak perguruan tinggi di luar negeri yang absensi kehadiran tatap muka dalam kelasnya hanya 20 persen saja, sisanya dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.

“Ini sesuatu yang harus dilakukan,” ujar Nur Syam.

Bina Nusantara Univerasity misalnya, kata Nur Syam, sudah menggunakan pola 50 persen perkulihan dalam ruangan, 50 persen di luar ruangan. Diharapkan Nur Syam, ke depan PTKIN setelah membangun gedung, kiranya pada 2019 mulai merintis pendidikan jarak jauh, bukan kelas jauh. “Sekali lagi, bukan kelas jauh, tapi pendidikan jarak jauh,” tukas Nur Syam.

Akan hal ini, Nur Syam meminta PTKIN untuk menyiapkan para dosen dalam proses pembelajaran berbasis teknologi informasi. Perangkatnya dipersiapkan dan semua civitas akademika PTKIN harus melakukan persiapan. Termasuk juga melakukan revisi anggaran, kurikulum dan semua perangkatnya agar dapat berjalan dengan baik dalam menyongsong perubahan pendidikan.

“Paling lambat pada tahun 2020, Kemenag sudah launching pendidikan berbasis IT, dalam mencapai target internasionalisasi Pendidikan,” ulangnya.

Sekjen menambahkan bahwa kebijakan pendidikan ke depan akan mulai bergeser, dari  perluasan akses menuju peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Karenanya, pembenahan sarana prasarana juga harus dilengkapi dengan kelengkapan fasilitas pembelajaran yang modern.

Tahun ini, Kementerian Agama kembali menyalurkan dana bantuan pengembangan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedikitnya ada ada 34 PTKIN se-Indonesia yang akan menerima dana SBSN tahun ini dengan total anggaran mencapai 1,304 trilyun. Nur Syam berharap pemanfaatannya sudah diorientasikan dalam kerangka penyiapan PTKIN berbasis teknologi informasi

sumber:https://kemenag.go.id

.

Jaringanpelajaraceh.com-Banda Aceh-Sejumlah guru honorer dari seluruh Aceh melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Rabu (28/2/2018).

Ada dua tuntutan yang disampaikan dalam aksinya.Pertama, guru honorer K2 yang telah lulus Panselnas 2013 untuk segera diberikan NIP dan di SK-kan oleh Badan Kepegawaian Negera (BKN).

Kedua, para guru honorer K2 yang belum terdaftar agar segera diverifikasi ulang tanpa tes.

Kami berharap jangan diminta verifikasi data tersebut pada dinas kabupaten karena bisa menjadi lebih ramai dengan kondisi politik hari ini,” kata Koordinator Aksi, Cut Aklima Hamid.

Amatan Serambinews.com, para pendemo tersebut didominasi kaum perempuan.

Bahkan sebagian massa turut membawa anaknya yang masih balita.

Demo itu tidak berlangsung lama, karena Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menerima perwakilan dari pendemo.

Gubernur berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut ke pemerintah pusat.

Seusai melakukan aksi di depan kantor Gubernur Aceh, kemudian massa berkumpul di Taman Ratu Safiatuddin, Lamprik, Banda Aceh, sebelum bubar. (*)

sumber:http://aceh.tribunnews.com