slide

Siswa SMK Pembangunan Cibadak, Sukabumi mendengarkan paparan Plt. Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Kominfo Noor Izza mengenai internet sehat dan pendaftaran prabayar di Ruang Serbaguna Kemkominfo, Jakarta, Rabu (10/01/2018). –

jaringanpelajaraceh.com-Jakarta– Sebanyak 121 orang siswa SMK Pembangunan Cibadak, Sukabumi berkunjung ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Didampingi 21 orang guru mereka bersilaturahmi dan belajar mengenai Bijak Bersosial Media serta cara registrasi kartu prabayar.

“Kami ingin mengenalkan dunia media sosial (medsos) kepada anak didik dan mengimbau agar berhati-hati dalam penggunaan medsos secara bijak karena data yang tersebar melalui internet bersifat abadi dan dapat diakses semua pengguna,” papar Kepala Sekolah SMK Pembangunan Cibadak-SukabumiDadang Ramdan H di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo Jalan Medan Merdeka Barat 9, Jakarta Pusat, Rabu (10/01/2018)..

Dadang menyampaikan harapan agar siswa SMK Pembangunan dapat terus bersaing dan belajar berkompetisi sesuai dengan berbagai materi yang didapatkan dalam kunjungan ini. “Kominfo dapat memberikan motivasi dan semangat belajar kepada siswa-siswi kami,” tuturnya.

Rombongan SMK Pembangunan diterima Plt. Kepala Biro Humas Noor Izza yang didampingi Kasubbag TU Sugeng Pramono, dan Kasubbag Dokumentasi dan Perpustakaan Eka Yani Heriyanto.  Dalam pertemuan itu, Kasubbag TU Sugeng Pramono, menjelaskan mengenai Kepmen Kominfo No.144/2007 tentang Logo Kominfo, sejarah Kementerian Kominfo, struktur organisasi, serta tugas pokok setiap unit kerja.

Sementara itu, Plt. Kepala Biro Humas Noor Izza memaparkan mengenai pentingnya bijak dalam menggunakan medsos. “Internet memiliki dua sisi, yakni sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatif inilah yang harus disaring karena apa yang kita sampaikan melalui medsos adalah gambaran diri kita sesungguhnya, bijak dalam memilih informasi dan berita menjadi kunci penting untuk tidak menyebarkan hoax yang terjadi,” jelasnya.

Noor Iza juga memaparkan aturan yang tercantum dalam UU ITE N0.11 Tahun 2008 Pasal 28.  Ia menyebutan dalam ayat (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Plt. Kepala Biro Humas juga berpesan kepada pelajar untuk melakukan registrasi ulang kartu prabayar. “Hal ini sesuai dengan Permen Kominfo No.14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Registrasi dilakukan guna memberikan perlindungan jaringan komunikasi agar terhindar dari segala jenis penipuan, terutama kartu prabayar  yang pendaftaraannya dimulai dari 31/10/2017 dan berakhir pada 28/02/2018”, apabila pengguna kartu belum mendaftarkan kartu hingga batas yang telah ditentukan, maka secara otomatis pengguna akan diblokir oleh pihak Kominfo,” jelasnya.

Acara kunjungan SMK Pembangunan Cibadak-Sukabumi diakhiri dengan pertukaran cinderamata serta foto bersama. (Agus YH).

sumber:https://www.kominfo.go.id

Jaringapelajaraceh.com-Indonesia sama seperti banyak negara berkembang lainnya sudah berhasil memberikan kesempatan bagi warganya untuk mendapatkan pendidikan namun walau anggaran semakin besar, mutu pendidikan anak-anak Indonesia tetap rendah dibandingkan negara-negara lain.

Hal tersebut dikatakan Professor Andrew Rosser dari Universitas Melbourne hari Senin (20/11/2017) malam dalam acara bernama Lowy Institute di NGV.

Lowy Institute adalah sebuah lembaga pemikir ternama di Australia dan mereka secara teratur menyelenggarakan acara di Galeri National Victoria, dan hari Senin, Rosser hadir bersama dengan Dr Ken Setiawan juga dari Universitas Melbourne membicarakan masalah pendidikan di Indonesia.

Acara tersebut diselenggarakan lewat kerjasama antara Lowy dengan Departemen Pendidikan negara bagian Victoria dengan maksud untuk melihat peluang apa yang tersedia bagi kalangan pendidikan di Australia untuk masuk ke dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Dalam paparannya, Professor Andrew Rosser yang banyak melakukan penelitian mengenai pembangunan di Indonesia mengatakan bahwa dunia pendidikan di Indonesia banyak digunakan untuk kepentingan lain, sehingga hal yang utama seperti peningkatan kemampuan murid di bidang ketrampilan dasar seperti membaca, menulis dan matematika tidak mendapat banyak perhatian.

“Kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang sama, tidaklah menunjukkan perbaikan,” ujarnya.

Ia merujuk pada sebuah pengukuran kinerja pendidikan internasional, atau PISA, dengan melihat kualitas pendidikan di bidang sains, matematika, dan membaca.

Seperti yang diketahui, anggaran untuk pendidikan dalam APBN kini telah mencapai hampir 20 persen.

sumber:http://www.tribunnews.com

Jaringanpelajaraceh.com-BANDA ACEH-Adnan Ganto mendapatkan anugerah gelar doktor honoris causa (Dr HC) dari Unsiah di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Selasa (9/1/2018). Penganugerahan gelar kehormatan ini merupakan keempat kalinya dilakukan kampus tersebut.

sumber:www.goaceh.co

Jaringanpelajaraceh.com-Kementerian Komunikasi dan Informatika memanggil pemuda-pemudi terbaik tanah air untuk mengikuti Seleksi Beasiswa Pendidikan S2 Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, dan karyawan/karyawati swasta yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (dosen dan tenaga pengajar tidak diperkenankan mengikuti beasiswa ini), dengan persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);

2. Berusia maksimal 37 tahun pada tanggal 31 Desember 2018;

3. Belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang menerima beasiswa lain dan/atau sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;

4. Melampirkan surat izin pejabat yang berwenang minimal setingkat pejabat eselon II (bagi Aparatur Sipil Negara);

5. Melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan/dosen/tokoh masyarakat (bagi Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara);

6. Telah memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja atau Surat Rekomendasi Perusahaan;

7. Pelamar harus menunjukkan potensi menjadi pemimpin, pembuat keputusan, memiliki atribut personal, integritas, intelektual dan interpersonal yang mencerminkan potensi ini;

8. Akan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan;

9. Diutamakan telah mendapatkan Unconditional Letter of Acceptance (LoA) dari salah satu perguruan tinggi yang termasuk dalam 300 universitas terbaik dunia berdasarkan QS World University Ranking dan/atau Times Higher Education (THE) tahun 2018;

10. Lulusan Sarjana (S1) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3 (dari skala 4,0);

11. Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 550;

12. Memiliki nilai TOEFL iBT minimal 90 atauIELTS 6.5;

13. Masa studi maksimal 2 (dua) tahun dengan bidang studi terkait TIK, meliputi:

a. Ekonomi terkait e-commerce, e-business, digital economy;

b. Hukum terkait TIK (hukum siber, hukum IT, hukum telekomunikasi, dll);

c. Media dan Komunikasi, Komunikasi Bisnis Internasional, Animasi;

d. Kebijakan publik bidang TIK;

e. Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, Manajemen Informasi, Sistem Informasi, Telematika, Keamanan Informasi; dan

f. Bidang studi lain yang menunjang TIK selain Master of Business Administration (MBA) dan Kedokteran.

13. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menanggung tuition fee dan living expenses;

14. Beasiswa ini terbuka bagi penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan di atas;

15. Pendaftaran dilakukan secara online melalui https://beasiswa.kominfo.go.id dari tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.

Sumber: https://kabartangsel.com/beasiswa-s2-luar-negeri-kementerian-komunikasi-dan-informatika-tahun-2018

sumber:www.kominfo.go.id

jaringanpelajaraceh-Jakarta-Dari total anggaran belanja sebesar Rp2.220 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, pemerintah sebagaimana tertuang dalam Lampiran XIX Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 (tautan: Perpres Nomor 107 Tahun 2017-Batang Tubuh) telah mengalokasikan Rp444,131 triliun untuk pendidikan.

Anggaran tersebut terdiri atas: 1. Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp149,680 triliun; 2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp279,450 triliun; dan 3. Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan sebesar Rp 15 triliun.

Dalam Lampiran XIX Perpres Nomor 107 Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 November 2017 itu disebutkan, Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp149,680 triliun tersebar di 20 kementerian/lembaga (K/L) adalah Rp145,957 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp3,7233 triliun masuk di BA BUN.

Dari 20 K/L yang mengalokasikan anggaran pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag) memperoleh alokasi terbesar yaitu Rp52,681 triliun, disusul oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp40,393 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp40,092 triliun.

Sisanya tersebar di 17 K/L mulai yang terkecil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rp51,614 miliar; Badan Tenaga Nuklir Nasional (BTNN) Rp52,800 miliar; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) Rp99,297 miliar; Kementerian ESDM Rp109,756 miliar; Kementerian Koperasi dan UKM Rp115 miliar; Kementerian Pertahanan Rp173,400 miliar; Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Rp178,500 miliar.

Selain itu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Rp399,330 miliar; Kementerian Pertanian Rp406,450 miliar; Kementerian Ketenagakerjaan Rp450 miliar; Kementerian Perindustrian Rp482,775 miliar; Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp550 miliar; Kementerian Pariwisata Rp728miliar; Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp1,056 triliun; Kementerian Keuangan Rp1,935 triliun; dan Kementerian Perhubungan Rp4,251 triliun.

Adapun Anggaran Pendidikan yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri atas: 1. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp153,228 triliun; 2. Dana Transfer Khusus sebesar Rp121,404 triliunl dan 3. Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp4,817 triliun.

Mengenai Dana Transfer Khusus sebesar Rp121,404 triliun itu, terdiri atas: a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp9,137 triliun; b. DAK Pendidikan Rp9,137 triliun; cdan c. DAK Non Fisik sebesar Rp112,266 triliun, yang terdidi atas: 1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp58,293 triliun; 2. Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD Rp978,110 miliar; 3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp46,695 triliun; 4. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp4,070 triliun; 5. Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan Rp100 miliar; dan 6. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus Rp2,129 triliun.

Sedangkan  Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan terdiri atas: a. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp5 triliun; dan 2. Dana Pendidikan melalui SWF sebesar Rp 10 triliun.

sumber:https://www.kominfo.go.id

Salah satu sekolah di Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, terendam banjir, Kamis (4/1/2018). [Sarina]

Jaringanpelajaraceh.com-LHOKSUKON – Sebanyak 10 unit sekolah di Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, terendam banjir. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut lumpuh total, Kamis (4/12/2017).

Kepala BPBD Aceh Utara, Munawar kepada GoAceh mengatakan, banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara saat ini meluas. Sementara kantor pemerintahan dan juga rumah sekolah lumpuh dan tidak bisa melangsungkan proses belajar mengajar seperti biasa.

“Jumlah sementara total sekolah yang terendam banjir di Kecamatan Matangkuli sebanyak 10 unit bangunan. Aktivitasnya lumpuh total,” katanya.

Lanjut Munawar, jumlah yang ikut terendam banjir, di antaranya SMPN 1 Matangkuli, SDN 6 Matangkuli, SDN 5 Matangkuli, SDN 2 Matangkuli, TKN Pembina Matangkuli, SDN 1 Pirak Timu, SDN 3 Pirak Timu, SDN 5 Pirak Timu, SMPN 2 Matangkuli, dan Kantor UPTD-PK Matangkuli.

“Yang menjadi kendala dari BPBD sendiri yaitu kekurangan perahu karet dan mobil yang lebih tinggi untuk mempermudah mengevakuasi warga. Kita juga mengimbau kepada masyarakat supaya tetap berhati-hati, utamakan keselamatan diri dan anak-anak mereka jangan sampai jatuh ke saluran yang airnya masih tinggi,” imbuhnya.

sumber:https://www.goaceh.co

Jaringanpelajaraceh.com- Ketua Komisi V DPRA Abdul Fatah menantang SMK Penerbangan untuk dapat membuat pesawat sendiri, “hal ini menjadi pembuktian kepada publik bahwa kita sangat serius dalam peningkatan mutu dan daya saing SMK” ungkap A.Fatah saat kegiatan dengar pendapat dengan para guru SMK yang sudah di latih di luar negeri di tahun 2017 yang lalu.

Pemerintah sudah menganggarkan dana yang sangat besar untuk kemajuan pendidikan Aceh melalui berbagai program sehingga Dinas pendidikan Aceh harus mampu menunjukkan hasil dari program program tersebut. “Saya siap mendukung sepenuhnya kegiatan peningkatan mutu SMK ini, saya bersedia untuk kembali meminta bantuan  kepada boing Amerika guna melatih dan membimbing guru Aceh dalam rangka pengembangan SMK penerbangan di Aceh.

Pada Tahun 2017 Dinas Pendidikan Aceh melaksanakan program pengembangan SMK Aceh melalui program magang guru SMK ke Korea Selatan, Belanda, Amerika dan Perancis. Program kerjasama kelembagaan luar negeri bagi guru aceh mulai aktif kembali setelah beberapa tahun yang lalu vakum.

Jaringanpelajaraceh.com-Kemendikbud-Pendidikan dasar di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selayaknya memiliki 70 persen muatan pendidikan karakter. Hal itu dikarenakan pendidikan karakter menjadi fondasi pendidikan selanjutnya bagi peserta didik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menegaskan, sekolah-sekolah pada jenjang SD dan SMP kini harus berubah, harus ada reformasi dan restorasi pendidikan yang mengutamakan pendidikan karakter.

“Kalau di sekolah SD dan SMP itu masih padat dengan memberikan pengetahuan kepada siswa maka itu sudah tidak zamannya lagi,” ujar Mendikbud pada acara Seminar Pendidikan di Singkawang,

Guru menjadi salah satu kunci dalam membenahi pendidikan karakter itu. Mengajar bagi seorang guru merupakan bagian kecil dari tugasnya tetapi mendidik siswa memiliki karakter yang kuat itulah yang menjadi tugas pertama dan utama seorang guru.

Seperti ajaran Ki Hadjar Dewantara bahwa seorang guru seharusnya berada di depan untuk memberikan keteladanan, berada di tengah untuk memberikan inspirasi, dan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Namun hingga saat ini sebagian besar guru hanya memberikan dorongan melalui transfer pengetahuan saja kepada siswa-siswanya.

Mendikbud mengatakan, tanggung jawab utama mendidik anak-anak memiliki karakter yang kuat itu tetap ada pada keluarga atau orangtua mereka. Sekolah, kata dia, hanya membantu mereka ketika berada di rumah keduanya.

“Sudah keliru paradigma masyarakat (tentang pendidikan,-) sekarang ini, kalau anaknya sudah masuk sekolah itu sudah orangtua tidak ikut campur mendidik, ini adalah suatu kesalahan besar. Keluarga harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak terutama pendidikan dasar,” tutur mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya mengeluarkan regulasi tentang pendidikan karakter tersebut, yakni Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Regulasi tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. (Agi Bahari)

Sumber :https://www.kemdikbud.go.id