slide

Jaringanpelajaraceh.com-Meulaboh (Kemenag)-Para Akademisi dan mahasiswa di Kabupaten Aceh Barat membentuk Forum Aceh Menulis (FAMe) Meulaboh. Rilis pembentukan FAMe Meulaboh ini dilakukan oleh Staf Ahli Bupati Aceh Barat T Erwansyah yang juga menjadi Pembina bersama Inisiator FAMe Aceh Yarmen Dinamika di Aula Kampus STAIN Meulaboh.

Koordinator FAMe Meulaboh, Muhsinuddin S.Ag, M.M menjelaskan bahwa pembentukan FAMe ini dalam rangka ikut membudayakan literasi para dosen dan mahasiswa di Barat Selatan Aceh. Hal ini sejalan dengan tema rilis, yaitu: Menumbuhkembangkan Budaya Literasi untuk membangun masa depan Generasi Muda yang lebih Hebat”.

Menurut Muhsinuddin, FAMe sudah terbentuk di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Bersamaan dengan rilis ini, digelar dialog tentang membangun budaya literasi.  Tampil sebagai narasumber: Wartawan Serambi Indonesia yang juga Pembina FAMe Aceh, Staf Ahli Bupati Aceh Barat T Erwansyah, Ketua STAIN Meulaboh Syamsuar, dan dosen UIN Ar-raniry Aceh Murni.

“Launching ini diikuti Dosen, mahasiswa, dan para pencinta literasi di Aceh Barat,” jelas Muhsinuddin, Sabtu (30/12).

“FAMe akan menjadi ruang pertemuan berkala para dosen dan mahasiswa di Aceh Barat dalam rangka penguatan literasi membaca. Dari situ, diharapkan akan memperkuat kompetensi menulis mereka, baik buku, jurnal internasional, maupun opini popular. Silabi untuk satu tahun sudah disusun,” sambungnya.

Staf Ahli Bupati Aceh Barat menegaskan bahwa Pemerintah mendukung berdirinya FAMe Meulaboh. Menurutnya, keberadaan FAMe bisa menjadi sarana pembangunan  sumber daya manusia di bidang membaca dan menulis. “Pemerintah Aceh Barat akan terus berupaya mendorong dan memberikan apresiasi Forum Aceh menulis ini,” jelas Erwansyah mewakili Pemerintah Aceh Barat.

Pembina FAMe Aceh Yarmen Dinamika mengatakan, tujuan forum ini adalah meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menulis, baik buku, jurnal , opini, serta sastra.

Sementara itu, Ketua STAIN Meulaboh Syamsuar menjelaskan bahwa Aceh lekat dengan tradisi sastra. Banyak tokoh dan ulama masa lalu yang memiliki karya. Hal ini perlu terus dikembangkan kepada generasi muda Aceh. (Muhsinuddin)

sumber:https://kemenag.go.id

Jaringanpelajaraceh.com-Banda Aceh – Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., menyerahkan draft naskah akademik Pendidikan Kebencanaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang diterima langsung Ketua DPRA, Muharuddin, di Gedung Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Ulee Lheue, Rabu (27/12/2017).

Naskah akademik ini disusun oleh tim Unsyiah untuk dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun Qanun Pendidikan Kebencanaan di Aceh.

Prof Samsul mengatakan naskah akademik Pendidikan Kebencanaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yang dimulai sejak usia dini.

Sebab menurutnya Aceh berada di daerah rawan yang berpotensi tinggi menghadapi bencana di masa mendatang.

Ini terbukti dari hasil penelitian Unsyiah dan peneliti Singapura yang mencatat adanya sedimen tsunami di gua di Kecamatan Lhoong, Aceh Besar, yang memperkirakan ada 7-11 tsunami yang melanda Aceh di masa lampau.

Penelitian ini menegaskan Aceh adalah daerah rawan tsunami dan perulangan tsunami dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk itu, butuh kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko secara berkelanjutan dan efektif salah satunya melalui pendidikan.

“Pilihan yang tepat untuk realita ini adalah berdamai dengan bencana dan menjawab cobaan ini dengan mengembangkan pengetahuan kebencanaan dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt,” ujar Prof. Samsul.

Ketua DPRA, Muharuddin, menyambut baik dan mengapresiasi rekomendasi Unsyiah terkait penyusunan naskah Pendidikan Kebencanaan untuk menghadirkan penyadaran dan mengurangi resiko bencana sejak usia dini.

Menurutnya pengurangan resiko bencana perlu digagas melalui dunia pendidikan agar masyarakat tahu bagaimana menghadapi dan memproteksi diri sejak dini dari bencana.

Di kesempatan sama ia juga mengucapkan terimakasih kepada dunia internasional yang telah membantu Aceh sehingga dapat kembali bangkit dari keterpurukan seusai bencana tsunami 13 tahun lalu.

Dr. Sulastri, M.Si., salah satu tim penyusun naskah akademik pendidikan kebencanaan, menyebutkan jika naskah pendidikan ini tidak hanya fokus pada gempa dan tsunami, tetapi juga meliputi segala aspek bencana.

Penyusunan naskah ini turut melibatkan beberapa ahli dari Unsyiah, seperti ahli sejarah, kebencanaan, hingga ahli bahasa Indonesia.

Ia berharap agar naskah akademik ini dapat menjadi produk qanun sehingga di Aceh akan hadir mata pelajaran yang memberikan pemahaman kebencanaan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Pemerintah Aceh perlu menyiapkan generasi sadar dan tangguh bencana. Caranya dengan memberikan pendidikan kebencanaan di semua tingkat pendidikan,” ujar Sulastri.

Dalam kegiatan ini, Ketua DPRA juga menerima rekomendasi bersama dari Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Aceh dan TDRMC Unsyiah yang salah satu isinya mengusulkan agar tanggal 26 Desember ditetapkan sebagai Hari Ketangguhan Bencana Nasional atau Hari Tsunami Nasional. []

sumber:http://www.acehtrend.co

jaringanpelajaraceh.com-Banda Aceh -Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) Uin Ar Raniry. Menyelenggarakan acara tausiah dan doa bersama untuk para korban tsunami Aceh di halaman fakultas setempat, Rabu (27/12/2017). Kegiatan ini dilaksanakan oleh pengurus Dewan Mahasiswa (DEMA) FAH yang tergabung dalam bidang Departemen Agama.

Ketua DEMA FAH dalam hal ini diwakil oleh Rahmat Habibi menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah untuk mengingat kembali tragedi yang melanda masyarakat Aceh khususnya pada 13 tahun silam.

“Dimana musibah tersebut menyebabkan banyak korban dan duka yang mendalam di seluruh Aceh dan menyebar di seluruh dunia,” kata Habibi.

Habibi menambahkan, musibah gempa dan tsunami yang melanda Aceh bukan akhir dari segalanya, tetapi tentu ada hikmah di balik tragedi tersebut.

“Kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana konflik dan pertumpah darah di Aceh, namun Allah berkehendak lain dengan memberikan musibah,” ujarnya.

Tapi yang perlu ambil adalah hikmah dari musibah tersebut yaitu bisa berdamai dan meredakan konflik. “Semoga Allah menerima amal dan ibadah korban,” tuturnya.

Sementara Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, dalam hal ini di sampaikan oleh Dr. Bustami mengatakan, kegiatan ini bukan hanya untuk melaksanakan tugas program departemen saja,tetapi kegiatan ini juga dilaksanakan pada setiap tahunnya untuk mengingat kembali dan mendoakan korban tsunami Aceh.

Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Namun musibah ini apakah azab atau peringatan dan nikmat. “Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik untuk para arwah korban tsunami Aceh,” tutupnya.

sumber:http://www.acehtrend.co

Jaringanpelajaraceh.com – Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah Aceh akan melaksanakan uji kompetensi guru non PNS waktu jenjang SMA SMK dan PKLK Provinsi Aceh pada tanggal 23 sampai dengan 24 Desember 2017. Berdasarkan informasi yang diperoleh jaringan pelajar aceh.com dari panitia seleksi guru non PNS melalui UKG menyampaikan bahwa persiapan sudah rampung seluruhnya, jika tidak ada halangan dan kendala maka para guru dapat mengikuti UKG di TUK yang telah ditetapkan.

Kepada para guru yang akan mengikuti UKG tahap pertama ini diharapkan membawa tanda pengenal baik KTP ataupun SIM untuk memastikan tidak adanya kecurangan saat mengikuti ujian. Setelah ujian selesai para guru dapat mengetahui berapa soal yang dijawab nya benar dan berapa yang salah sehingga menjamin keadilan bagi para guru.

Bagi para guru yang sudah terdaftar di Dapodik namun namanya belum keluar pada uji UKG tahap pertama ini akan diikutkan pada UKG tahap kedua, jadi semua Guru akan mendapat kesempatan untuk mengikuti UKG seleksi guru non PNS lanjut panitia.

Jaringanpelajaraceh.com-Seluruh kegiatan Musayawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Inggris Sub Rayon 03 dalam tahun 2017 telah selesai dilaksanakan yang ditandai dengan kegiatan MGMP terakhir tahun 2017.

Ketua MGMP Sub Rayon 03, Mr.Azhari, S.Pd.I dan mengharapkan selama kegiatan pertemuan MGMP ini, guru-guru Bahasa Inggris di Sub Rayon 03 dapat menambah kompetensi mereka baik dari segi pengetahuannya maupun dari segi teknik pembelajaran dan pengajaran.

Sehingga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar Bahasa Inggris, demikian ditambahkan oleh Guru Muda di SMP Negeri 3 Bireuen.

“Kepada seluruh Guru-guru Bahasa Inggris di Sub Rayon 03 yang meliputi 4 Kecamatan (Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Juli dan Kecamatan Kuala), kami selaku pengurus MGMP Bahasa Inggris Sub Rayon 03 terdiri dari, Azhari, S.Pd.I (SMPN 3 Bireuen) sebagai Ketua, Andri Rakhmadsyah, S.Pd (SMPN 1 Bireuen) sebagai Sekretaris dan Elli Wahyuni, S.Pd (SMPN 3 Jeumpa) sebagai Bendahara, mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka pada setiap kegiatan pertemuan,” ungkapnya.

Diharapkan, kegiatan MGMP Bahasa Inggris tetap eksis sampai akhir tahun 2017 ini. Dia mengharapkan kepada guru-guru yang belum mempunyai kesempatan untuk hadir pada setiap pertemuan agar pada tahun berikutnya dapat meluangkan waktunya untuk hadir pada setiap pertemuan MGMP Bahasa Inggris.

Sehingga dapat saling meng-share pengalamannya dan meng-update kompetensinya serta dapat meningkatkan prestasi peserta didik kita dimasa akan datang.

“Akhirnya, mari kita dukung terus kegiatan MGMP Bahasa Inggris Sub Rayon 03 khususnya dan MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bireuen umumnya di tahun-tahun berikutnya agar pendidikan di Bireuen terus meningkat. Rise together to reach one goal,” pungkasnya.

Kegiatan terakhir itu digelar di Sekretariat MGMP Bahasa Inggris Sub Rayon 03 di SMPN 3 Bireuen, Rabu (13/12/2017) lalu, diisi dengan materi Pedagogik berupa beberapa games yang bisa diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Inggris.

Materi-materi UKG yang terdapat dalam modul A-J, serta pembahasan modul B UKG tentang Modality, yang diberikan oleh Muchlisin, S.Pd.I. (Ihkwati)

sumber:http://kabarbireuen.com

Jaringanpelajaraceh.com-Memasuki tahun ketiga pemerintahan Kemendikbud terus melakukan perluasan akses pendidikan. Melalui Kartu Indonesia Pintar pemerintah berupaya menyentuh anak tidak mampu untuk sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, perluasan akses pendidikan salah satunya dilakukan dengan memperluas penerima manfaat Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar. Tidak hanya memberikan kesempatan kepada anak-anak yatim namun juga kepada anak yatim piatu, anak yang tinggal di panti asuhan dan juga peserta didik nonformal.

“Ini adalah upaya perwujudan bahwa negara harus memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan,” katanya saat konferensi pers Kilas Balik Kinerja Kemendikbud Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 di kantor Kemendikbud.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjelaskan, kementerian berupaya agar bantuan social bagi anak tidak mampu ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Namun disisi lain juga perlu transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu kementerian memberi KIP dalam bentuk simpanan pelajar yang dilengkapi dengan kartu ATM. Terobosan ini pun akan mendorong transaksi non tunai dan juga untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tingkat pelajar.

Berdasarkan data pada per tanggal 11 November 2017, pemerintah telah menyalurkan KIP pada jenjang Sekolah Dasar  sebanyak 7.778.963 anak; Sekolah Menengah Pertama sebanyak 3.244.134 anak; Sekolah Menengah Atas sebanyak 1.037.351 anak, dan; jenjang Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 1.436.186 anak.

Muhadjir menjelaskan, sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan program-program prioritas akan memberikan dampak langsung yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya, untuk mendukung program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan Kemendikbud telah melatih 12.750 guru untuk menjadi guru produktif dan juga merekrut 15.000 guru program keahlian ganda. Selain itu juga Kemendikbud telah bekerjasama dengan delapan kementerian dan 16 dunia usaha dan industry. Sebanyak 3.574 industri telah bekerjasama dengan SMK.

Pengamat Pendidikan UPI Said Hamid Hasan berpendapat, akses pendidikan faktanya masih belum baik dan tingkat drop out juga masih tinggi. Said melihat, kebijakan pendidikan pemerintah belum jelas arah dan programnya sehingga masyarakat selalu diberi issue kontroversial yang menghabiskan banyak waktu, pikiran dan energi. ‘’Hal ini menunjukkan kebijakan pendidikan yang hit and run,’’ katanya.

Menurut dia, kebijakan pendidikan belum mampu memenuhi hak warganegara mendapat pendidikan dan tidak diskriminatif. Keadaan ini membahayakan kehidupan bangsa di masa depan sehingga bonus demografi akan menjadi musibah demografi. Konsekuensi lain dari kebijakan yang demikian, pendidikan karakter yang sedang dikembangkan dalam Kurikulum 2013 mengalami truncated atau pemenggalan karena hanya dinikmati oleh sebagian anak bangsa yang mendapat pendidikan dan terdidik di sekolah berkualitas.

Sementara itu, terkait dengan guru pemerintah belum memiliki pemahaman yang jelas antara kualifikasi dan kualitas. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak mengakui kualifikasi yang sudah dikeluarkan. Dimana guru yang sudah memiliki kualifikasi/akta dianggap tidak berlaku karena istilah bukan sertifikat dan diperoleh tidak melalui sistem pendidikan baru sehingga terjadi pemborosan dalam jumlah yang sangat besar.

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri menyoroti tentang guru honorer K2. Dia menyatakan, guru adalah ujung tombak pendidikan sedangkan pemerintah sudah berulang kali menjanjikan guru honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS. “Tetapi faktanya sampai sekarang hanya pemberkasan saja,” sebutnya.(Neneng Zubaidah)

jaringanpelajaraceh.com-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mendukung pelaksanaan UKG Non PNS di wilayah Provinsi Aceh, Dukungan tersebut disampaikan melalui surat nomor 37886/B1.1/GT/2017 perihal Dukungan UKG Non PNS di wilayah Provinsi Aceh.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Kemendikbud sangat mengapresiasi rencana program prioritas Provinsi Aceh yang salah satunya adalah program pemerataan guru antar daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan guru PNS mata pelajaran untuk jenjang SMA, SMK dan PLB yang saat ini masih di dominasi oleh guru Non PNS yang rata-rata belum teruji kemampuan dan kompetensinya.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mendukung rencana Dinas Pendidikan Aceh yang akan melakukan Uji Kompetensi Guru (UKG) honorer sebanyak 7.890 guru di wilayah Aceh melalui sistem UKG online yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 23 s.d 24 Desember 2017 yang tersebar pada 23 TUK di 23 Kabupaten/kota di Aceh.

Terkait surat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Drs. Laisani, M.Si menyebutkan bahwa kegiatan Seleksi Guru Non PNS melalui UKG online merupakan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, sehingga kita menjadi contoh dan awal yang baik untuk pemerataan guru di Indonesia. Dengan UKG online tidak ada guru yang dirugikan, semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kompetensinya karena hasilnya akan langsung keluar dilayar komputer setelah guru selesai mengikuti Ujian. Sedangkan bagi guru-guru yang namanya belum keluar agar bersabar, karena akan diikutkan pada UKG tahap II. dengan UKG ini kita mengharapkan diperolehnya guru-guru Non PNS yang berkompetensi untuk menuju Aceh Caroeng. Kita mengharapkan agar guru benar serius mengikuti UKG ini dengan mempersiapkan diri seoptimal mungkin.

Menurut Informasi yang diperoleh dari Sekretariat Seleksi UKG guru Non PNS. penyebab utama nama guru tidak keluar dalam seleksi tahap I ini adalah, Isian ijizah para guru di DAPODIK terisi “lainnya” sehingga panitia tidak bisa menentukan soal yang akan di UKG-kan bagi guru bersangkutan, selain itu banyak guru terdouble datanya dimana pilihan ijazah antara data yang satu dengan lainnya berbeda. Sedangkan bagi guru PAI akan diikutkan test pada Tahap II karena Soal UKG PAI sedang disusun oleh Kemendikbud.

Panitia menyampaikan bahwa bagi guru-guru yang tidak diikutkan pada UKG Non PNS tahap I agar tidak perlu panik karena akan diikutkan pada Tahap II, namun harus dipastikan bahwa datanya sudah benar dan di validasi di Dapodik. setiap Guru yang sudah terdaftar di DAPODIK dan memenuhi syarat pasti akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Seleksi UKG Non PNS.

sumber:https://kemenag.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Laisani, M.Si menyampaikan bahwa dalam rangka menuju aceh caroeng dibutuhkan pendidikan berkualitas bagi rakyat aceh, salah satu langkah strategisnya adalah penyediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi. Berdasarkan informasi dari DAPODIK (data pokok Pendidikan) jumlah total guru PNS dan Non PNS di aceh adalah sebanyak 20.667 dari jumlah tersebut sebanyak 11.389 orang guru PNS dan 9.278 orang guru Non PNS, jika jumlah guru tersebut dibandingkan dengan jumlah siswa  di Aceh maka diperoleh angka Rasio Guru persiswa 1 : 10. Kondisi ini menyebabkan terjadinya inefesiensi.

Berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta Dinas  Pendidikan Aceh untuk melakukan penataan ulang/Distribusi kembali guru PNS serta melakukan uji kompetensi bagi Guru Non PNS untuk jenjang SMA, SMK dan SLB.

Saat ini Dinas Pendidikan Aceh sudah selesai melakukan analisis Kebutuhan Guru SMA, SMK dan SLB. Dari hasil kegiatan ini diperoleh kesimpulan bahwa isue mengenai kelebihan/kekurangan guru selama ini, ternyata disebabkan oleh tidak meratanya distribusi guru pada satuan pendidikan sehingga terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Berdasarkan hal tersebut Dinas Pendidikan aceh melakukan penataan ulang dan pemerataan guru, terutama guru mata pelajaran adaptif pada SMA/SMK/SLB dan produktif pada SMK di seluruh satuan pendidikan. bagi daerah dan sekolah yang kelebihan guru akan dilakukan penempatan ulang pada daerah atau sekolah yang kekurangan guru dengan memperhatikan azas keadilan dan kemamfaatan.

Terkait dengan guru Non PNS, Dinas Pendidikan Aceh akan melakukan Uji Kompetensi Guru Non PNS (UKG Non PNS). Pelaksanaan UKG Non PNS bertujuan untuk menyaring guru-guru Non PNS yang memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mengajar pada sekolah yang kekurang guru.

Ujian kompetensi Guru Non PNS Aceh jenjang SMA, SMK dan SLB akan diikuti oleh sebanyak 7.918 guru Non PNS yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Namanya terdata di DAPODIK
2. Memiliki ijazah minimal S1/D-IV.

Test UKG akan dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 24 Desember 2017 di 63 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di 23 Kabupaten/kota di Aceh. Pelaksanaan UKG Non PNS ditingkat Kementerian diketuai oleh Dirjen GTK Kemendikbud, sedangkan tingkat provinsi diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Materi yang diuji sesuai dengan kualifikasi guru yang bersangkutan.

Test ini dilaksanakan secara online, hasil ujian dapat dilihat langsung oleh masing-masing guru dilayar komputer setelah ujian selesai. Sehingga guru dapat mengetahui langsung kemampuannya serta menjamin pelaksanaan ujian yang transparan dan adil.

Kami mengharapkan agar para guru yang sudah terdaftar di Dapodik untuk dapat melihat pengumuman jadwal UKG Non PNS  pada PPMG di masing-masing wilayah atau di website disdikacehprov.go.id dan jaringanpelajaraceh.com.

Kami mengharapkan dukungan semua pihak untuk kelancaran pelaksanaan UKG Non PNS demi peningkatan mutu dan daya saing siswa aceh baik ditingkat nasional, regional dan internasional.

Download Lokasi TUK Seleksi Guru Non PNS 2017

Download Daftar nama dan Jadwal peserta  Seleksi Guru Non PNS 2017

Terkait Sebutan Yerusalem Ibukota Israel

MEULABOH – Dinas Pendidikan Aceh Barat mengusulkan buku pelajaran IPS kelas VI Sekolah Dasar (SD) yang memuat kata Yerusalem sebagai ibukota Israel agar dimusnahkan. Kadis Pendidikan Aceh Barat Zulkarnain mengatakan itu kepada wartawan seusai menghadiri rapat dengan Forkopimda membahas temuan buku tersebut yang berlangsung di ruang bupati, Senin (18/12).

“Opsi terbaik sudah kita usulkan agar dibakar sehingga tidak beredar lagi di sekolah lain baik di Aceh atau luar Aceh,” kata Zulkarnain. Menurutnya pihak Erlanga selaku penerbit buku tersebut juga diminta untuk menariknya. Zulkarnain menyebutkan pihaknya sudah mengamankan 200 buku bermasalah tersebut dari perkiraan sebanyak 6.000 buku yang beredar selama ini dan menjadi panduan proses belajar mengajar murid SD kelas VI.

Sebab kelas III-VI masih menggunakan sistem belakar KTSP 2006. Sedangkan kelas I-II sudah mengacu kepada sistem K-13 (Krikulum Tahun 2013). “Perubahan K-13 dilakukan bertahap yakni didukung buku dan kesiapan sekolah,” jelasnya.

Pertemuan dipimpin Wakil Bupati H Banta Puteh Syam dan dihadiri Kajari Ahmad Sahruddin, unsur Polres, Mahkamah Syariah, Disdik Aceh Barat dan ketua MPU serta pejabat dari Kesbangpol. Pihak Dinas Pendidikan juga menghadirkan sebanyak 26 buku IPS kelas VI yang sesat itu sebagai sampel. Wabup Banta Puteh Syam saat diwawancarai wartawan belum bersedia memberi komentar karena hasil pertemuan tersebut akan dijawab Bupati H Ramli MS sepulang dari dinas luar Aceh.

Sementara itu Kejaksaan Negeri Nagan Raya bersama Dinas Pendidikan setempat, Senin (18/12) juga mengamankan puluhan eksemplar buku pelajaran IPS yang memuat materi Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Pantauan Serambi buku pelajaran yang diamankan jaksa dan petugas dari Dinas Pendidikan tersebut berlokasi di SD Negeri 1 Simpang Peuet, Kecamatan Kuala.

Tim jaksa dipimpin Kasi Intel Dedi Maryadi, Ilza dan Sekretaris Disdik Husaini MPd di lokasi. Ketika diteliti, buku pelajaran tersebut dikeluarkan penerbit Erlangga pada tahun 2006 lalu. Dalam keterangannya, pihak sekolah mengaku buku-buku pelajaran tersebut sudah tidak lagi digunakan sebagai acuan untuk bahan belajar anak didik, karena telah disesuaikan dengan kurikulum dan buku terbitan terbaru.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nagan Raya Dedi Maryadi didampingi staf intel, Ilza kepada Serambi mengatakan buku pelajaran tersebut diamankan berdasarkan laporan dari masyarakat. “Buku ini kita amankan untuk menghindari gejolak di masyarakat, karena sudah sangat meresahkan,” katanya.

Dia juga menyebutkan buku-buku yang diamankan di SDN 1 Simpang Peuet, Kecamatan Kuala semuanya berjumlah 17 eksemplar. “Untuk sementara buku-buku ini kita amankan di Dinas Pendidikan Nagan Raya selanjutnya dilakukan penyelidikan,” kata Dedi Maryadi.(edi)

sumber: