slide

JaringanPelajarAceh.Com – 3 Program Studi (Prodi) Kesehatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Cut Nyak Dhien Langsa, saat ini telah terakreditasi B (Baik) dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PTKes). akreditasi B untuk 3 prodi tersebut telah diterima oleh STIKes dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh LAM PTKes beberapa waktu lalu pascaproses akreditasi lapangan.

Dengan akreditasi B tersebut, 3 Prodi ini kedepan  semakin siap untuk membuka penerimaan mahasiswa baru dalam jumlah besar. Juga semakin siap untuk menjadikannya sebagai Prodi unggulan dan melahirkan sosok tenaga keperawatan yang andal, profesional serta memiliki kemampuan ilmu keperawatan yang berkualitas.

jaringanpelajaraceh.com-Dinas Pendidikan Aceh akan mengirimkan sebanyak 150 guru produktif dari sejumlah SMK ke lima Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) sebagai calon asesor.

Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, Muslim Yakob MPd megatakan, ke-150 guru itu akan dimagangkan ke lima P4TK yang meliputi P4TK Bandung 30 guru, Sawangan 30 guru, Cianjur 30 guru, Yogyakarta 24 guru, dan P4TK Medan sebanyak 36 guru.

Diharapkan dengan adanya 150 guru produktif telah lulus asesi dan menjadi asesor, bisa menjadi tenaga asesi 3.112 guruproduktif lainnya yang tersebar di seluruh SMK di Aceh, kata Muslim Yakob pada pembekalan calon asesor yang dilaksanakan di Hotel Grand Aceh, Senin (31/10) malam. “Saya berharap seluruh guru yang terpilih untuk mewakili sekolahnya bisa menjadi tenaga asesor bagi teman-teman guru lainnya,” tegasnya.

Dikatakan, pelatihan asesor ini merupakan bagian dari program Aceh Carong dan Meuadab yang menjadi program andalan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Wagub Nova Iriansyah.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Teuku Miftahuddin MPd mengatakan, bagi guruyang terpilih agar serius dalam mengikuti program ini betul-betul serius. “Ini merupakan program pertama yang dilaksanakan Dinas Pendidikan menjadi guru produktif sebagai tenaga asesor di sekolah-sekolah menengah kejuruan,” katanya.

Para guru tersebut, kata Miftahuddin, dimagangkan di P4TK Sawangan untuk jurusan Bisnis dan Pariwisata, P4TK Cianjur untuk jurusan Pertanian, P4TK Bandung untuk guru Teknologi, P4TK Yogyakarta untuk guru Tekstil, dan P4TK Medan untuk guruTeknologi.

Selain mengikuti magang dan pelatihan sesuai dengan kompetensi, para guru tersebut juga akan mengikuti ujian untuk menjadi asesor. “Karena itu, kita berharap guru-guru produktif terbaik yang dimiliki SMK di Aceh bisa lulus uji kompetensi untuk menjadi asesor,” kata Kabid SMK yang didampingi ketua panitia Nailul Authar.(sir)

sumber:http://aceh.tribunnews.com

jaringanpelajaraceh.com-Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf memberi sinyal akan segera melakukan seleski atau fit and proper test bagi pejabat eselon II untuk menduduki jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh.

“Nyoe karab, teungoh talakukan. Hana treb le,” kata Irwandi Yusuf usai konferensi pers di Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar, Senin (30/10/2017).

Konferensi pers tersebut dalam rangka laporan kunjungan kerja (kunker) Irwandi Yusuf ke sepuluh kabupaten/kota sejak 24 Oktober lalu.

Terkait fit and proper test, dalam konferensi pers, Irwandi mengatakan, siapa saja dipersilakan untuk ikut asal melengkapi syarat, termasuk kepala dinas yang aktif saat ini di Pemerintah Aceh.

“Saya yakin, kepala-kepala dinas yang aktif sekarang pasti lewat seleksi, kecuali yang nget-nget that,” pungkas Irwandi Yusuf.

sumber:http://aceh.tribunnews.com

Oleh Muksalmina

Jaringanpelajaraceh.com-BEBERAPA pekan terakhir, dunia pendidikan Aceh dihangatkan dengan masalah guru dan tenaga kependidikan non-PNS (Pegawai Negeri Sipil). Namun sebelumnya, mari kita sepakati dulu penggunaan nama guru dan tenaga non-PNS, guru dan tenaga pendidikan non-PNS adalah sebutan bagi tenaga administrasi, guru honor, kontrak, bakti, ataupun guru yayasan yang tidak memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP), karena jenis dan kategorinya sangat beragam, maka guru tersebut kita kelompok sebagai guru dan tenaga pendidikan non-PNS.

Sekarang mari kita lihat data dan fakta tentang kondisi guru di Aceh saat ini, khususnya guru jenjang pendidikan menengah saja. Jumlah guru SMA dan SMK di Aceh saat ini sebanyak 20.667 orang, terdiri dari 11.389 guru PNS dan 9.278 guru non-PNS. Jika kita bandingkan dengan jumlah siswa, maka rasio guru di Aceh 1:9.61 untuk SMA dan 1:9.06 untuk SMK. Ini tentu sangat tidak ideal karena saat ini rata-rata Nasional rasio guru jenjang pendidikan menengah adalah 1:15.66 untuk SMA dan 1:17 untuk SMK (niep.data.kemdikbud.go.id).

erdasarkan rasio tersebut, Aceh sudah booming guru. Seharusnya dengan banyaknya guru di Aceh, maka mutu pendidikan Aceh akan jauh lebih baik, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Mengapa? Saat ini banyak guru menumpuk di kota, sedangkan di pedalaman banyak sekolah kekurangan guru. Masalah lainnya adalah guru berlebih pada mata pelajaran tertentu seperti guru Agama, Biologi, Matematika, Kimia dan Fisika, sedangkan guru mata pelajaran Antropologi ataupun Sosiologi hampir tidak ada di sekolah. Penyebab lainnya adalah masih rendahnya mutu dan kualitas lulusan para guru. Diterima atau tidak analisis ini, fakta di lapangan telah membuktikannya mulai dari nilai dan tingkat kelulusan guru pada UKG/UTN.

Kesejahteraan guru
Tingkat kesejahteraan guru juga mempengaruhi mutu guru. Saat ini, Pemerintah Aceh yang katanya kaya raya, ternyata kewalahan membayar gaji guru non-PNS yang hanya Rp 15.000 per tatap muka, yang jika diakumulasi perbulannya jauh di bawah UMR (Upah Minimum Regional). Namun di lain pihak Pemerintah Aceh membayar gaji non-PNS yang tidak perlu dibayar. Sebagai contoh kasus adalah pada sebuah sekolah, jam mengajar guru PNS di bagi sebagian kepada guru non-PNS agar guru non-PNS di sekolah tersebut mendapat bayaran dari Pemerintah Aceh. Padahal, guru non-PNS itu tidak dibutuhkan karena jumlah jam mengajar di sekolah tersebut bisa diasuh seluruhnya oleh guru PNS yang ada.

Guru yang berlebih tidak menjamin mutu pendidikan bagus, namun guru yang bermutu dengan jumlah yang sesuai mata pelajaran dan kebutuhan serta penyebaran yang merata akan menjamin peningkatan mutu pendidikan di suatu daerah. Sehingga masalah ini bukan hanya menyangkut guru non-PNS saja, namun juga menyangkut dengan guru PNS, sehingga langkah-langkaah yang harus dilakukan pemerintah, antara lain: Pertama, pemerintah Aceh harus menata ulang persebaran guru PNS, mengatur ulang distribusi guru PNS sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Jika guru PNS terdistribusi dengan benar, maka kita akan mengetahui berapa jumlah guru non-PNS yang dibutuhkan untuk menutup kekurangan dari guru PNS.

Kedua, pemerintah harus melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada masyarakat tentang hasil analisis kebutuhan guru di Aceh. Semua pihak harus diberi pengertian bahwa saat ini jumlah guru sudah berlebih, dan ini membebani anggaran belajar pemerintah yang seharusnya di gunakan pembangunan. Rakyat juga harus diberitahu, guru mata pelajaran apa saja yang dibutuhkan saat ini sehingga mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya pada perguruan tinggi yang memiliki jurusan tersebut. Sosialisasi ini sangat penting agar tidak menimbulkan antipati rakyat terhadap program pemerataan guru yang akan dilakukan pemerintah Aceh.

Ketiga, pemerintah harus melakukan negosiasi dengan perguruan tinggi di Aceh guna menghentikan sementara penerimaan mahasiswa baru pada jurusan tertentu yang lulusan sudah berlebih di lapangan dan membuka jurusan lain yang jurusan dan keahliannya masih dibutuhkan di lapangan, terutama guru-guru produktif SMK. Jika langkah ini tidak dilakukan maka kelebihan guru tidak akan terbendung dan Pemerintah akan mendapat tekanan yang sangat besar dari publik terkait penyediaan lapangan kerja untuk para guru tersebut.

Dan, keempat, pemerintah harus menyeleksi kembali guru dan tenaga Kependidikan Non PNS berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya.Berkaca pada pengalaman seleksi yang pernah dilakukan di Pemerintah Aceh yang masih jauh dari azas keadilan, maka seleksi guru kontrak ini harus dilakukan dengan melibatkan Kemdikbud RI sebagai penanggung jawab pembinaan guru di seluruh Indonesia. Seleksi harus dilakukan secara online dan pengumumannya harus realtime, sehingga setiap guru non-PNS mendapat hak dan kesempatan yang sama. Jika ini dilakukan maka tingkat kecurangan dan nepotisme dapat ditekan.

Sulit direalisasikan
Langkah-langkah strategis tersebut akan sangat sulit direalisasikan oleh Pemerintah Aceh, jika tidak mendapat dukungan dari para tokoh masyarakat. Sehingga peran tokoh masyarakat juga harus dikedepankan untuk menyosialisasikan rencana seleksi guru non-PNS. Apalagi banyak isu tidak jelas yang menyebutkan bahwa suatu saat nanti guru non-PNS akan diangkat menjadi PNS. Padahal, itu tidak mungkin terjadi lagi sejak UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN) diberlakukan.

Mungkin kita menghadapi kondisi paradoks terhadap seleksi ulang guru dan tenaga kependidikan non-PNS karena di satu sisi guru-guru Non PNS tersebut adalah anak atau saudara kita. Namun di sisi lain kita harus bersikap rasional dan objektif; apa kita rela anak-anak kita dididik oleh guru yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk berdiri di depan kelas. Logika ini harus tertanam dalam kepala setiap rakyat Aceh, sehingga program seleksi guru non-PNS dapat dilaksanakan, dan yang paling penting seleksi harus dilaksanakan secara online, objektif, dan pengumumannya harus realtime.

Pemerintah Aceh harus tegas menghadapi setiap tekanan, karena di luar sana juga masih banyak para sarjana pendidikanyang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi tenaga honor/kontrak di sekolah, karena tidak memiliki orang dalam baik di dinas ataupun di sekolah, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa hanya anak-anak orang tertentu saja yang bisa menjadi tenaga kontrak.

Sejak 2005 pemerintah pusat telah melarang instansi pemerintah mengangkat tenaga kontrak/honor melalui PP No.43 Tahun 2007 yang beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.56 Tahun 2012 ditegaskan kembali “Sejak ditetapkannya PP ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan PP.” Dan ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk melakukan seleksi ulang guru dan tenaga kependidikan non-PNS sesuai dengan analisis kebutuhan melalui tes yang jujur, adil dan objektif. Nah!

* Muksalmina, S.Pd, M.Si., PNS di Dinas Pendidikan Aceh. Email: muksalmina81@gmail.com

sumber:http://aceh.tribunnews.com

jaringanpelajaraceh.com-BENER MERIAH-Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meninjau sejumlah proyek dengan sumber dana Otsus dan APBA 2017 di Kabupaten Bener Meriah, Minggu 29 Oktober 2017.
Lokasi pertama yang dikunjungi yaitu renovasi gedung SMPN I Bukit. Renovasi ini dimulai 10 Oktober 2017 dan dijadwalkan siap pada 31 Desember mendatang, dengan nilai kontrak Rp. 2.398.294.000.
Renovasi gedung SMPN I Bukit ini dilaksanakan oleh CV. Sejahtera dengan pengawasnya CV. Zikri Pratama Consultant dan Perencananya CV. Graha Karya Consultant.
Di lokasi tersebut, gubernur meminta jaminan kepada pelaksana proyek agar mampu menyelesaikannya tepat waktu. Pelaksana proyek pun berjanji kepada Gubernur akan menyelesaikan seluruh item pembangunan tepat waktu.
Terkait batas waktu yang semakin dekat, pelaksana proyek berjanji akan menambah pekerja demi memacu pembangunan.
Kalau gak siap saya blaclist nanti ya?” tanya Gubernur.
Bukan hanya perusahaannya, tapi orangnya juga saya black list,” ujar Gubernur lagi.
Gubernur mengatakan, jika proyek tersebut tidak selesai tepat waktu, maka akan merugikan para siswa yang seharusnya menempati bangunan tersebut.
Selanjutnya Gubernur meninjau pembangunan Jalan Bandara Rembele – Simpang Kebayakan yang mulai dikerjakan pada 2 Agustus 2017. Proyek dengan nilai kontrak Rp.5.470.138.000 ini ditargetkan rampung pada Desember mendatang.
Sebelumnya, pagi tadi, Gubernur menggelar rapat bersama sejumlah Kepala SKPA dan SKPK Bener Meriah di ruang pertemuan Bandara Rembele. Pertemuan tersebut digelar sesaat setelah gubernur mendarat dalam perjalanannya dari Langsa.
Dalam rapat tersebut, gubernur mempertanyakan sejauh mana sudah perkembangan sejumlah proyek yang menggunakan dana Otsus APBA 2017 di kabupaten itu.
Kepada seluruh pejabat terkait, Gubernur meminta agar semua proyek yang dikerjakan harus selesai tepat waktu dengan kualitas sesuai yang tertera dalam kontrak.
Jangan hanya bilang “akan selesai secepatnya”, semua bilang begitu, tapi anda harus benar-benar menyelesaikannya tepat waktu,” ujar Gubernur.
Gubernur juga meminta semua pihak untuk bekerja serius sesuai ketentuan. “Bekerjalah dengan maksimun, dengan yakin, dengan penuh kejujuran.”
Gubernur mengatakan, sesuai instruksi presiden, semua proses pengadaan barang dan jasa harus sudah selesai paling lambat akhir Maret tahun anggaran berjalan.
Untuk tahun 2018 mendatang semua ‘teken kontrak’ harus selesai paling telat 31 Maret,” ujar Gubernur. [SP]

sumber:https://lintasgayo.co

jaringanpelajaraceh.com-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng sebanyak 3.574 industri untuk bekerja sama mempercepat proses revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Terutama industri yang bergerak pada bidang otomotif, pariwisata, industri kreatif dan kemaritiman.

Percepatan revitalisasi SMK akan terus dilakukan setidaknya hingga dua tahun ke depan. Sesuai dengan rancangan pada peta jalan revitalisasi SMK dan amanat Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016. Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, peta jalanrevitalisasi SMK mendorong terjadinya hubungan yang baik antara dunia pendidikan dengan dunia industri.

Tujuh persen kurikulum SMK itu yang menentukan industri. SMK harus punya hubungan kerja sama yang erat dengan industri. Sampai dengan 2017, kami telah melatih 12.740 guru agar menjadi guru produktif, merekrut 15.000 guru Program Keahlian Ganda,” ucap Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, belum lama ini.

Ia menuturkan, kurikulum SMK diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Menurut dia, pemerintah akan terus menjaring industri yang relevan dengan program revitalisasi. Pasalnya, saat ini, serapan lulusan SMK terhadap dunia industri terus meningkat.

Relevansi kompeten lulusan SMK dengan industri terus dilakukan. Sebanyak 421 SMK menjadi lembaga sertifikasi profesi pihak satu, 6 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) telah menjadi LSP pihak dua. Dan saat ini terdapat 1.304 lembaga kursus menjadi tempat uji komperensi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Mahari menuturkan, pembenahan kurikulum SMK harus disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan industri.
Untuk menopang hal tersebut, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan kejuruan.

Kebutuhan industri akan tenaga kerja yang terampil dan memiliki kompetensi yang baik semakin tinggi. Apalagi di tengah era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), mempersiapkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai kebutuhan merupakan hal yang wajib,” ujar Puan.

Prioritas
Ia menjelaskan, kerja sama tersebut disesuaikan dengan pengembangan sektor prioritas nasional melalui penyiapan tenaga terampil. SMK yang mendapat perhatian khusus yakni sebanyak 89 SMK bidang Kelautan/Kemaritiman, 116 SMK bidang Pariwisata, dan 132 SMK bidang Pertanian. Skema yang dibangun dan dipersiapkan sejak dua tahun lalu itu mulai menunjukkan hasil.

Prestasi Indonesia di dalam bidang kejuruan dan keterampilan telah diakui dunia. Tim SMK Indonesia meraih 1 perak, 1 perunggu dan 12 dalam World Skill Competition (WSC) 2017 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kemampuan Indonesia dalam kejuruan yang paling tinggi di antara negara-negara di ASEAN,” ujarny

Baca juga :https://www.jaringanpelajaraceh.com/berita-terkini/gubernur-aceh-tinjau-dayah-perbatasan/#.WfakhY-0PIU

sumber:http://psmk.kemdikbud.go.id

Jaringanpelajaraceh.com-Kutacane-Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf meninjau Dayah Perbatasan Darul Amin di Kutacane Aceh Tenggara, Jumat 27 Oktober 2017. Irwandi menginginkan agar dayah itu bisa menjadi basis pendidikan agama Islam di pintu masuk Aceh.
Dayah Darul Amin dibangun oleh Irwandi Yusuf pada tahun 2008 lalu. Sekolah itu dibangun untuk mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dan juga menjaga akidah para anak yang tinggal di perbatasan Aceh.
Muchlisin Deski, Pimpinan Dayah Perbatasan Darul Amin, mengatakan pasantren itu dikelilingi oleh perkampungan non muslim. Karena itu, keberadaan dayah tersebut sangat strategis untuk membina anak-anak di perbatasan.
Kita di sini, di kiri kanan adalah komunitas non muslim. Bisa dibilang ini adalah daerah penyangga dan penjaga gawang,” kata Muchlisin.
Kepada Irwandi, Muchlisin mengharapkan agar Pemerintah Aceh bisa memberikan perhatian kepada para santri di dayah perbatasan. Mereka, kata Muchlisin masih belum memiliki fasilitas kendaraan. Di mana, selama ini untuk mengantarkan santri yang sakit pihak dayah masih sangat kesulitan.
Kami jauh dari ibu kota. Kami mengharap dukungan gubernur agar bisa diberikan satu buah minibus,” kata Muchlisin.
Sebagai jawaban atas permintaan pihak dayah, Irwandi meminta kepada Kepala Badan Dayah, Bustami, untuk segera menyediakan permintaan tersebut. “Apa yang mereka minta beri semua,” kata Irwandi.
Dayah Perbatasan Darul Amin saat ini dihuni oleh 450 santri dengan kapasitas 42 pengajar. Dayah tersebut merupakan salah satu dari lima dayah prioritas pemerintah yang dibangun di perbatasan Aceh. Selain di Aceh Tenggara, Pemerintah Aceh juga membangun dayah serupa di Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tambang dan Dayah Ulumul Quran Pagar Air Banda Aceh.
Di Dayah Darul Aman, Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2017 membangun beberapa fasilitas penunjang. Di antaranya adalah dapur dan ruang makan santri, rehab ringan 3 unit gedung, pembangunan pagar lanjutan keliling sepanjang 284 meter, pembangunan sarana olahraga lapangan sepakbola, pembuatan pintu gerbang,
MCK dan tempat wudhu.
Dalam kunjungan kerjanya itu, gubernur Irwandi didampingi Kepala P2K APBA Takwallah, Kepala Badan Dayah Bustami serta Wakil Bupati Aceh Tenggara Bukhari serta beberapa pejabat daerah lainnya.
Kepada Bukhari, Gubernur Irwandi meminta agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara bisa memberikan tanah pembangunan dayah Darul Amin untuk bisa dikelola oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Sementara Islamic Center yang berada di sisi dayah yang saat ini milik Pemerintah Aceh akan diberikan kepada Pemkab setempat.
Kalau setuju asetnya (Islamic Center) akan saya jadikan sekolah menghafal Quran di bawah pembiayaan pihak Turki. Gedung milik kita dan yang memfungsikan sebagai sekolah adalah mereka,” kata Irwandi Yusuf.
Menjawab hal itu, Bukhari menyebutkan ia akan melaporkan hal itu terlebih dahulu kepada bupati dan membicarakan kepada pihak DPR Kabupaten Aceh Tenggara.

sumber:humas.acehprov.go.id

Jaringanpelajaraceh.com-Pemerintah terus mendorong penguatan hubungan antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar semakin sesuai dengan kebutuhan industri.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, menyebutkan pemerintah telah melakukan terobosan untuk meningkatkan kompetensi lulusan sekolah agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. “Ada 3.574 kerja sama yang sudah dilakukan dengan industri terkait upaya revitalisasi vokasional SMK,” katanya, di Jakarta, Selasa (24/10).

Tidak hanya di jenjang SMK, peningkatan kompetensi juga dilakukan pada jalur vokasi di jenjang pendidikan tinggi. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pembangunan 4.493 ruang praktik.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, mengakui bahwa saat ini kompetensi lulusan perguruan tinggi masih sangat rendah. Bahkan saat di lapangan, kompetensi lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. “Akibatnya, industri harus melakukan pelatihan, setidaknya delapan bulan,” ujar dia.

Nasir mengatakan peningkatan jumlah dan mutu politeknik secara drastis telah dilakukan untuk menambah kontribusi dunia industri di pendidikan tinggi. Dengan begitu, lulusan politeknik kompeten dan industri mendapat pasokan yang terampil.

Tercatat, jumlah mahasiswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2015, jumlahnya sebanyak 2.527 dan pada 2017 meningkat tajam menjadi 12.333 mahasiswa.

Diharapkan pada 2019 menjadi 15.600. Peningkatan jumlah juga tercatat atas dosen politeknik yang tersertifikasi. Tercatat, menurut Menristekdikti, dari angka 1.442 (2015) menjadi 3.836 dosen politeknik tersertifikasi pada 2017.

Asah Kompetensi

Dalam kesempatan terpisah Kepala Subdit Peserta Didik SMK Kemdikbud, Nur Widiyani, menambahkan, peningkatan kompetensi lulusan SMK juga dilakukan dengan mendorong siswanya untuk mengikuti ajang kompetensi bergengsi. “Salah satunya kami rutin ikut ajang World Skills Competition (WSC), tahun ini Tim SMK Indonesia berhasil meraih dua perak pada WSC,” kata Widiyani.

Ke depan, kerja sama dengan pihak industri yang tengah digencarkan juga akan dimanfaatkan untuk menjadi tempat latihan agar raihan di WSC berikutnya dapat meningkat. Dari dua perak diraih, kategori Restaurant Service dipersembahkan oleh Andre Gilitasha dari SMKN 3 Malang dan untuk Kategori Prototipe Modeling oleh Rizki Dwi Afrianto dari SMKN 1 Purworejo.

Indonesia juga meraih 12 Medallion for Excellence yang menandakan bakat pelajar SMK sudah tingkat dunia. “Dengan perolehan medali ini Indonesia di posisi 12 dari 59 negara,” sebut Widiyani.

WSC diikuti oleh 1.300 pemuda terampil dari 59 negara yang berlaga di 51 bidang lomba keterampilan. Indonesia sendiri mengirimkan 31 pelajar SMK yang menang di Lomba Keterampilan Siswa untuk bertanding di 29 bidang. Sebagai bentuk penghargaan, katanya, Kemendikbud akan memberi uang 25 juta rupiah kepada peraih medali perak tersebut.

Terkait keterlibatan industri dalam mengasah kompetensi peserta WSC, juga dilakukan sejumlah negara yang menjadi lawan terkuat di WSC, yakni Tiongkok dan Korea. Salah satunya juga karena ada ikatan kuat antara sekolah-sekolah menengah kejuruan dengan industri di negaranya.

“Kita akan mempererat komunikasi dengan Kemenperin agar mudah mengundang industri untuk kerjasama dengan kita,” papar Widiyani.

Proses penilaian pemenang melalui sistem WorldSkills yang digunakan untuk menilai kompetensi dan keahlian yang selanjutnya mereka masukkan ke dalam Sistem Informasi Persaingan (Competition Information System/CIS).

Setiap perbedaan dalam hasil langsung ditangani oleh direktur kompetisi keterampilan dan administrator CIS. Begitu tanda dimasukkan ke dalam CIS, mereka terkunci, dan hasil sementara untuk kompetisi keterampilan individu dihasilkan.

sumber:http://psmk.kemdikbud.go.id

Sesuai dengan instruksi dari Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. Pelaksanaan UTN tahap II akan dilaksanakan pada tanggal 6 – 11 November 2017. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang di wakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Muslem Yacob S.Ag M.Pd saat membuka acara Sosialisasi pelaksanaan UTN tahap II tahun 2017.

Pada pelaksanaan UTN tahap ke II ini akan dilakukan penambahan lokasi TUK baru (Tempat Uji Kompetensi) di dua lokasi berbeda. Satu lokasi di Bireuen dan satu lagi di Semelue. sebelumnya guru dari Bireuen harus ke Lhokseumawe untuk mengikuti UTN, namun keluhan para guru yang kesulitan menuju ke Lhokseumawe karena jembatan Tingkuem belum selesai, maka kita menambah TUK di bireuen ungkap Ketua panitia UTN Muksalmina.S.Pd. M.Si.

Sedangkan penambahan TUK UTN di Simeulue agar para guru dapat melakukan penghematan, karena sebelumnya guru di simeleu harus menuju ke Meulaboh untuk mengikuti UTN.

UTN tahap II ini akan diikuti oleh  1.048 guru yang sudah mengikuti PLPG tahap II dan para guru yang tidak lulus ujian pada UTN tahap I yang sudah dilaksanakan sebelumnya.